Bentrokan antara aparat keamanan dengan massa perusuh usai unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019 dini hari WIB. (AFP)
Bentrokan antara aparat keamanan dengan massa perusuh usai unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019 dini hari WIB. (AFP)

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?

Medcom Files People Power yang Layu
Sri Yanti Nainggolan • 14 Juni 2019 14:32
SEKELOMPOK pemuda dari arah Tanah Abang tiba-tiba mendekati aparat keamanan yang tengah berjaga di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 300-400 orang.
 
Padahal malam sudah larut. Aparat baru saja melepas massa yang sejak siang melakukan unjuk rasa. Mereka sempat salat Tarawih berjamaah dan pulang ke rumah masing-masing dengan tertib.
 
Namun kedatangan gerombolan pemuda ini membuat aparat kembali bersiap-siaga. Apalagi gerombolan ini nekat merangsek masuk kantor Bawaslu. Bentrokan tak terhindarkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Massa beringas menyerang aparat dengan melempar batu, petasan dan bom molotov. Mulut-mulut mereka juga ikut memancing emosi aparat keamanan. Aparat terus memukul mundur massa brutal hingga akhirnya kocar-kacir. Namun massa lain muncul di beberapa lokasi di Jakarta.
 
Mereka juga menyerang, merusak dan membakar sejumlah fasilitas pribadi serta umum. Malam 21 hingga 22 Mei 2019 terasa begitu mencekam.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Suasana Asrama Brimob pascakerusuhan pada Rabu, 22 Mei 2019 dini hari. (ANTARA)
 

Korban berjatuhan dari kedua pihak. Sembilan nyawa melayang dari pihak diduga bagian dari massa dan delapan personel aparat keamanan terpaksa harus dirawat inap.
 
Aparat keamanan menduga massa sengaja dimobilisasi oleh pihak tertentu. Aparat menemukan sejumlah alat dan barang bukti yang memperkuat dugaan mobilisasi massa tersebut.
 
Selain itu, aparat juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka yang berkaitan dengan kerusuhan tersebut. Termasuk pihak yang diduga sebagai penyandang dana.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Tersangka pelaku kericuhan pada Aksi 22 Mei ditunjukkan polisi saat gelar perkara di Polres Metro Jakarta Barat. (ANTARA)
 

Aparat terus mencari benang merah dari sejumlah temuan itu. Pencarian agar dalang utama kerusuhan itu segera terungkap.
 
"Kami akan seobjektif mungkin, sedetil mungkin untuk investigasi seluruh rangkaian peristiwa," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2019.
 
Massa pertama yang membubarkan diri sekitar pukul 21.00 WIB secara jelas menyuarakan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mereka merupakan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Sementara massa gelombang selanjutnya kental sebagai perusuh dan diduga kuat merupakan kelompok bayaran. Mereka didatangkan dari berbagai daerah untuk membuat kerusuhan di ibu kota.
 
Di sisi lain, Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, pernah melontarkan wacana people power. Menurut Amien, langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes jika pelaksanaan Pilpres diwarnai kecurangan.
 
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya. Tapi kita people power. People power sah!" ucap Amien Rais, Minggu 31 Maret 2019.
 
Amien menjelaskan people power itu tak melulu harus turun ke jalan memprotes proses dan hasil Pilpres. Tapi cukup mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara lewat telepon pintar.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Mantan Ketua MPR Amien Rais. (ANTARA)
 

Akan tetapi, Amien tidak sanggup mempertahankan wacana people power. Istilah itu ditentang sejumlah pihak. Ia pun mengganti istilah people power itu dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.
 
Ia juga akhirnya turun ke jalan dan berorasi di tengah massa aksi di depan Kantor Bawaslu, Rabu 22 Mei. Amien mengawali orasinya dengan mendoakan para korban yang meninggal usai kerusuhan.
 
Amien menilai kerusuhan yang menelan korban jiwa itu merusak kenyamanan berdemokrasi. Ia mengimbau peserta aksi tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.

Memahami People Power

People power dalam pemahaman awalnya ialah gerakan rakyat yang didasarkan perasaan bersama dan bersifat masif serta merata. Gerakan ini akan terjadi jika kondisi suatu negara diwarnai rezim diktator dan krisis ekonomi. Gerakan ini juga akan berhasil ketika kekuatan militer setempat turut berjuang bersama rakyat.
 
Peneliti Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mencontohkan Revolusi Bunga (Carnation Revolution) di Portugal pada tahun 1974. Rakyat bersama militer setempat mengepung pemerintahan diktator Estado Novo yang berkuasa selama hampir 50 tahun.
 
Puncaknya meletus pada 25 April 1974 di kota Lisbon. Masyarakat berduyun-duyun dengan membawa bunga anyelir (carnation) turun ke jalan. Mereka berbaur dengan militer dan menyelipkan bunga itu ke dalam laras senapan tentara.
 
Revolusi tetap berjalan dan berlangsung relatif damai, meski empat orang dilaporkan terbunuh oleh pasukan pemerintah. Pemerintahan Estado akhirnya menyerah.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
 

Contoh lain adalah Revolusi EDSA di Filipina tahun 1986. Masyarakat setempat menggulingkan rezim diktator Presiden Ferdinand Marcos.
 
Jutaan masyarakat menyesakkan jalan Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) di Metro Manila, selama empat hari. Mereka menuntut rezim Marcos segera berakhir.
 
Pemicu awalnya adalah kematian Benigno Aquino Jr, pada 21 Agustus 1983, yang baru pulang dari Amerika Serikat selama tiga tahun. Senator ini kemudian tewas ditembak sesaat ia tiba di Filipina.
 
Masyarakat setempat sangat memuji sepak terjang Benigno. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok pemberani dalam mengkritik rezim Marcos yang diktator dan korup.
 
Masyarakat merasa kehilangan sosok Benigno. Dari berbagai alat dan barang bukti yang ditemukan, Presiden Marcos disebut sebagai dalang pembunuhan Benigno.
 
Rakyat yang sudah muak dengan rezim Marcos pun semakin marah. Karena sebelumnya, rakyat Filipina merasa dibungkam hak berekspresi dan hak berpendapat dengan pemberlakuan hukum darurat militer oleh Marcos.
 
Sekitar dua tahun setelah kematian Benigno, Marcos mengumumkan percepatan pemilu presiden. Ia tidak tahan dengan kecaman bertubi-tubi dari masyarakat. Pada 7 Februari 1986 Pemilu diadakan.
 
Marcos dinyatakan kembali terpilih untuk keempat kali sebagai presiden. Namun
Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilu itu penuh dengan kecurangan.
 
Dampaknya, peristiwa people power pun terjadi pada 22 Februari 1986. Janda mendiang Benigno, Corazon Aquiono memimpin people power. Corazon mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk unsur militer.
 
Tepat pada 25 Februari 1986, people power dengan nama revolusi EDSA ini berhasil menggulingkan rezim. Marcos kemudian kabur ke Hawaii, Amerika Serikat dengan memboyong anggota keluarga dan sekutunya.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Peneliti perkembangan politik LIPI, Hermawan Sulistyo. (MI)
 

Pula momen Musim Semi Arab (Arab spring). Peristiwa people power ini bermula dari seorang pemuda Tunisia yang membakar diri hingga meninggal pada 17 Desember 2010. Ia adalah Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi.
 
Pedagang buah kaki lima ini tidak terima terhadap pelecehan, penghinaan dan penyitaan barang dagangannya oleh seorang pejabat di rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Rezim yang telah berkuasa selama 23 tahun ini ikut kena getahnya.
 
Aksi nekat Bouazizi ini memicu kemarahan rakyat secara luas. Mereka ikut memprotes rezim Ben Ali. Dampaknya, selang sepuluh hari setelah Bouazizi wafat, rezim Ben Ali runtuh.
 
Keberhasilan rakyat Tunisia ini turut menginspirasi sejumlah rakyat di sejumlah negara kawasan Arab. Rakyat Mesir adalah pengikut pertama.
 
Mereka mendesak Presiden Hosni Mubarak turun tahta dengan melakukan demonstrasi selama 18 hari berturut-turut. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, Mubarak akhirnya menyerah pada Februari 2011.
 
Arab spring atau kebangkitan dunia Arab juga menular ke Libya dan beberapa negara lain. Antara lain Lebanon, Yordania, Oman, Maroko, Yaman, Bahrain, Kuwait, dan Suriah.

People power di Indonesia

Sejak awal Amien membatasi tafsir wacana people power sebagai pengawalan proses dan hasil Pilpres 2019 tanpa kekerasan. Namun istilah itu tetap dipandang aneh.
 
Pasalnya jika ngotot dengan istilah itu, people power tidak tepat. Karena syarat people power itu sama sekali tidak terpenuhi alias minim.
 
Sebagaimana disebutkan di atas, people power ialah gerakan rakyat yang didasarkan perasaan bersama dan bersifat masif serta merata. Sementara yang terjadi di Indonesia saat ini, lanjut Hermawan, hanya sebatas perselisihan hasil Pilpres.
 
Sebagaimana yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei, mayoritas rakyat Indonesia masih memercayakan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pasangan ini unggul dengan perolehan
85 juta suara atau 55,50 persen ketimbang jagoan Amien Rais, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang hanya mendapatkan 68 juta suara atau 44,50 persen.
 
Hermawan juga menjelaskan rezim Joko Widodo sebagai petahana saat ini dianggap tidak represif dan tidak ada krisis ekonomi seperti tahun 1998.
 
Sementara 21 tahun lalu terjadi peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp2.500 menjadi Rp16.650.
 
Masalah sosial seperti pengangguran memang masih ada pada rezim Jokowi. Akan tetapi tak terlihat antrean pembelian sembako di pinggir jalan seperti pada tahun 1998.
 
"Sekarang kalau marah, kecewa karena kalah Pilpres, lalu mau people power, tak ada yang mau. Karena rakyat banyak yang tidak berkepentingan dengan tujuan politik," kata Hermawan kepada Medcom Files di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis 30 Mei 2019.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan). (MI)
 

Mantan Aktivis era orde baru, Budiman Sudjatmiko meyakini tak akan ada people power di masa pemerintahan Joko Widodo. Selain durasi kepemimpinan yang dibatasi maksimal dua periode, Jokowi juga lahir dari sistem yang demokratis.
 
"Juga tak ada wajah diktator yang membuat orang secara objektif membenci beliau. Kalaupun ada, daya tularnya enggak bakal masif," kata Budiman kepada Medcom Files di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
 
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), As’ad Said Ali menegaskan yang terjadi saat ini lebih kepada sengketa politik tentang Pilpres. Persoalan pokoknya ialah terjadi polarisasi pendukung sejak 2014. Kemudian polarisasi ini dipertajam dengan perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017.
 
Polarisasi pendukung yang memunculkan politik identitas ini mengancam persatuan nasional. Polarisasi ini merupakan puncak persemaian ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila baik yang berasal dari sekulerisme barat dan teokratisme Timur Tengah.
 
Benturan ideologi yang bertolak belakang ini seolah-olah menggambarkan ketidakberdayaan ideologi Pancasila. Sehingga secara kasat mata, polarisasi ini meletus dalam bentuk kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
 
Bahkan kerusuhan itu sempat diwarnai aksi penembakan yang nyaris menjadi petaka. Dapat ditenggarai, aksi brutal itu sebagai upaya menciptakan kondisi subyektif oleh pihak ketiga guna mendorong people power.
 
"Kalau masalahnya tidak dikelola secara tepat, akan timbul masalah baru. Yaitu kemenangan de jure, tetapi tidak de facto sepenuhnya," kata As'ad kepada Medcom Files di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei 2019.
 

Gerakan Rakyat atau Gerakan Elite?
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Asad Said Ali. (ANTARA)
 

As'ad juga menyinggung kemunculan isu tuntutan referendum di berbagai daerah. Ia berharap pihak berwenang dapat mengelola ini secara tepat agar sentimen primordial tidak mengakar.
 
Jadi, tegas dia, polarisasi bukan menimbulkan people power yang dapat menumbangkan pemerintah. Tapi yang terjadi adalah dua kubu akan selalu berhadap-hadapan hingga masa yang tidak dapat dipastikan.
 
"Solusinya, tidak cukup dengan penegakan hukum. Solusi politik, harus ada rekonsiliasi elite nasional dengan mengedepankan kearifan lokal dan keputusan Mahkamah Konstitusi harus jujur dan adil," pungkas As'ad.
 
Wacana people power berujung dugaan makar. Beberapa pihak terpaksa berurusan dengan polisi karena dianggap getol membakar semangat massa untuk turun ke jalan atas nama people power. Di antaranya pendukung kubu 02, Eggi Sudjana.
 
Juru Bicara BPN Andre Rosiade membantah bahwa pihaknya berniat makar. Buktinya, kata Andre, Prabowo Subianto tetap menginginkan aksi yang damai, konstitusional, dan berakhlak dalam menanggapi dugaan kecurangan pemilu. Dan, saat ini mengambil langkah hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
 
"Kami selalu mengambil langkah konstitusional, kami menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada makar, tidak ada langkah inskonstitusional," tegas Andre.
 

(DHI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif