Presiden Joko Widodo. (ANTARA)
Presiden Joko Widodo. (ANTARA)

Peluh Jokowi Memulangkan Uang

Medcom Files Sang Gatekeeper
Wanda Indana • 02 April 2019 19:21
ISU kebocoran kekayaan negara kembali menjadi buah bibir. Calon Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali mengulang diksi kebocoran anggaran pada debat ke-4 Pilpres kemarin. Lantas, jelang Pilpres 2019 kian memanas.
 
Prabowo pernah mengungkapkan kekayaan negara yang keluar negeri mencapai lebih dari Rp11 ribu triliun. Dari hitung-hitungannya, saban tahun, uang yang minggat ke luar negeri mencapai Rp1.000 triliun.
 
Prabowo punya cara sendiri dalam menghitungnya. Intinya, kata mantan Danjen Kopassus ini, cukup melihat data cadangan devisa negara. Dia mengaku memantau cadangan devisa sejak tahun 1997.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Dari hasil perhitungannya, dari tahun 1997 hingga 2011 cadangan devisa selalu surplus mencapai 20-22 miliar dolar AS (USD) rata-rata pertahun. Namun, sejak 2012, cadangan devisa menyusut kisaran USD100 miliar. Padahal, menurut Prabowo, cadangan devisa seharusnya mencapai USD350 miliar. Dari selisih itu dia mengindikasikan larinya kekayaan Indonesia ke luar negeri. Sementara itu, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo, memahami betul kegelisahan Prabowo. Bahkan Jokowi menyebut uang yang lari ke luar negeri lebih banyak ketimbang data yang diungkapkan Prabowo.
 
“Di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” kata Jokowi di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.
 
Jokowi menjawab kegelisahan Prabowo dengan memberlakukan program tax amnesty jauh-jauh hari sebelum dia mencalonkan kembali untuk periode kedua. Dari program itu Jokowi berhasil menarik duit dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp147 triliun dari total deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031 triliun.
 
Usaha Jokowi tidak berhenti di situ. Awal Februari 2019, Kementerian Hukum dan HAM menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atauMutual Legal Assistance(MLA) antara pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss.
 
Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum, pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.
 

Peluh Jokowi Memulangkan Uang
Menkumham Yasonna Laoly menandatangani perjanjian MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019. (Dok. Konjen RI Bern)
 

Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan langkah maju ihwal upaya penarikan aset di luar negeri. Meski hal tersebut tidak menjamin aset yang ada di Swiss akan segera pulang ke Indonesia.
 
Pasalnya, perjanjian MLA dengan Swiss harus terlebih dahulu diratifikasi di DPR. Kerjasama MLA ini juga perlu dipertanyakan lebih lanjut, terutama soal potensi jumlah uang yang tengah diburu dan potensi kekayaan Indonesia yang berada di Swiss.
 
Kami pun menghubungi ketua delegasi Indonesia terkait perjanjian MLA dengan Swiss, Cahyo R. Muzhar. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) itu mengakui, pihaknya tidak memiliki data soal potensi jumlah uang yang disimpan dan akan dibawa pulang dari Swiss.
 
“Mengenai data uang yang ada di Swiss, Kumham tidak punya, karena Kumham merupakan Central Authority kerjasama penegakan hukum antarnegara yang bekerja atas permintaan instansi penegak hukum, dalam hal ini Polri, Kejaksaan Agung dan KPK,” kata Cahyo kepada kami, Rabu, 13 Maret 2019.
 
Alasan perjanjian MLA dengan Swiss lantaran negara tersebut dianggap sebagai salah satu pusat keuangan dan investasi dunia, baik bank maupun lembaga investasi lainnya. Swiss dikenal sebagai primadonanya bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Tak sampai di situ, kami juga mencari data jumlah potensi uang di Swiss dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya belum memiliki data pasti soal potensi uang tidak ilegal yang ditempatkan di Swiss. Uang haram yang sudah mengalir ke luar negeri sulit dilacak.
 
“Namanya juga black economy. Tidak masuk statistik. Tidak tercatat. Kalaupun kita melakukan penelitan, kita juga banyak membuat asumsi. Tidak segampang itu memastikan jumlahnya,” kata Dian kepada kami.
 

Peluh Jokowi Memulangkan Uang
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. (Media Indonesia)
 

Upaya pencarian kami juga sampai ke Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung. Namun, dari wawancara kami dengan Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional M Yusfidli Adhyaksana, data yang kami harapkan pun nihil.
 
”Agak sulit bicara itu (kepastian total jumlah uang tidak sah di Swiss). Karena kalau dipaksakan, bisa saja itu spekulasi,” kata Yusfidli kepada kami.
 
Meski demikian, Yusfidli mengantongi sebagian kecil data jumlah uang negara hasil kejahatan korupsi dan TPPU yang berada di Swiss. Seperti uang milik ECW Neloe (mantan Dirut Bank Mandiri) sebesar USD5,2 juta dan Irawan Salim (eks Presdir Bank Global) sebesar USD9,9 juta yang sempat dibekukan pemerintah Swiss.
 
“Namun pengembalian uang itu tidak berhasil, karena kita tidak berhasil membuktikan aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana di Indonesia,” terangnya.
 
Penelitian organisasi non-pemerintah Kemitraan juga sempat memotret data uang diduga tidak sah yang ada di Swiss. Data yang sama dengan Yusfidli, sebesar USD5,2 juta milik ECW Neloe, Irawan (USD9,9 juta), Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi (USD156 juta), dan Robert Tantular (USD156 juta). Total uang diduga tidak sah di Swiss yang terpantau Kemitraan senilai USD327,1 juta atau Rp4,6 triliun -- dengan perhitungan kurs saat ini (Rp 14.200/USD).
 
Selain di Swiss, Kemitraan juga mencatat dana diduga tidak sah di luar negeri atas nama Hendra Rahardja sebesar USD9,3 juta di Hongkong, Adrian Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa sebesar Rp1,7 triliun di Amerika Serikat, Tommy Soeharto sebesar 36 juta Euro di Guernsey, Hesham dan Rafat besar Rp3,6 triilun dan Rp86 miliar di Hongkong, Robert Tantular sebesar USD16 juta di New Jersey, USD5,6 juta di Hongkong, dan Adrian Kiki sebesar Rp1,5 triliun (dipastikan di LN tapi tidak diketahui lokasi detailnya).
 

Peluh Jokowi Memulangkan Uang
 

Baca juga: Pemburu Aset Digocek Koruptor
 
Tapi, bukankah beberapa pelaku pidana itu sudah diadili dan mendekam di penjara? Bukankah seharusnya lebih mudah untuk diminta mengembalikan aset yang dicuri, atau paling tidak memberikan informasi agar aset itu bisa dibawa kembali ke Indonesia?
 
Dalam perbincangan kami dengan mantan Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya beberapa waktu lalu, dia mengatakan, “Mana mau menyerahkan (aset) itu. Kalau bisa malah bertambah. Begitu kira-kira yang mereka pikirkan.”

Bukan final

Pengamat Hukum Bisnis Rio Christiawan dari Universitas Prasetiya Mulya menilai, perjanjian MLA dengan Swiss merupakan langkah maju. Akan tetapi, perjanjian itu tidak serta-merta dapat mengembalikan uang atau aset ilegal dari luar negeri seketika.
 
Pertama, kata Rio, perjanjian MLA dengan Swiss harus lebih dulu diratifikasi oleh DPR. Persoalannya, DPR periode 2014-2019 diragukan bisa merampungkan proses ratifikasi tersebut, sebab masa jabatan mereka akan segera habis.
 
“MLA hanya momerandum of understanding. Sekarang ini kalau kita ke Swiss akan dicuekin. Karena belum diratifikasi DPR. Perlu kesungguhan DPR untuk meratifikasi,” kata Rio saat kami temui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.
 

Peluh Jokowi Memulangkan Uang
Rio Christiawan. (Medcom/Wanda)
 

Rio juga meragukan keampuhan perjanjian MLA dengan Swiss, lantaran negeri itu juga menganut Basel Convention 1967, terkait kerahasiaan bank. Misal, pelaku TPPU menempatkan dananya di Swiss. Untuk menghindari pelacakan, bank-bank atau lembaga keuangan non-bank di Swiss akan membantu pelaku mencuci uang lewat instrumen investasi dan mengirim uang haram itu negara-negara surga pajak.
 
Pelacakan aset tentu tidak akan maksimal. Informasi pergerakkan aset hasil TPPU akan berhenti di Swiss. Sementara aset yang ingin dilacak sudah berpindah ke negara lain. Apalagi perampasan bahkan pengembalian aset.
 
“Misalnya maling masuknya lewat pintu depan, tapi perginya bisa jadi tidak lewat pintu yang sama. Bisa jadi lewat belakang atau bobol tembok. Orang-orang ini pasti punya game plan. Kalau ambil duit dari sini, lalu akan dilarikan kemana. Mereka sudah berhitung dengan segala risikonya,” jelas Rio.
 
Tapi, menurutnya, kecenderungan pelarian uang ke luar negeri sudah tidak kontekstual. Saat ini, membawa uang ke luar negeri dengan sistem kuangan yang ketat sangat berisiko. Melarikan uang ke luar negeri tak lagi menjadi pilihan utama.
 
Kini, uang hasil TPPU kebanyakan berada di dalam negeri. Duit haram itu digunakan untuk konsumsi sehari-hari.
 
“Swiss bukan tujuan akhir lagi. Dana ilegal ke mana? Sebetulnya tidak diinvestasikan, tapi dipakai buat konsumsi. Larinya ke hedonisme. Tidak serta merta dana kejahatan itu diinvestasikan di Luar Negeri,” pungkas Rio.

Tantangan

Akademisi yang juga praktisi pelacakan aset Paku Utama mengatakan, tanpa perjanjian MLA pun aparat penegak hukum bisa melacak dan memulangkan aset ilegal dari luar negeri. Tentunya harus dibarengi dengan kemampuan dan kemauan aparat itu sendiri.
 
Paku berharap aparat tidak terlena dengan perjanjian MLA. Para pemburu aset bisa memaksimalkan kerjasama yang sifatnya resiprokal dengan aparat di negara tujuan.
 
Misalnya, aparat hendak mencari aset si koruptor A di Singapura. Informasi awal wajib dimiliki aparat dalam negeri, sebelum bertanya atau meminta tolong kepada aparat negara tujuan.
 
“Analoginya seperti ini. Jika saya meminta tolong kepada Anda ke warung, harus dijelaskan maksud Anda apa. Misalnya saya minta tolong dibelikan susu, tapi tak ada qlue lebih lanjut, itu akan membingungkan. Seharusnya sampaikan susu dengan merek ini, rasa ini, dan masa kadaluarsa kurang dari seminggu,” kata dia.
 
Dapat dibayangkan bila aparat dalam negeri tidak memiliki banyak petunjuk saat bertanya kepada aparat di negara tujuan. Alih-alih pengungkapan aset dapat tuntas, malah aparat di negara tujuan itu akan kebingungan jika petunjuk yang diberikan sangat minim.
 
“Kalau tidak ada qlue, orang pasti malas. Ini logika dasar,” beber dia.
 
Sementara itu Yusfidli menilai, tantangan pemulangan aset itu terletak pada pembuktian. Lebih dari 10 tahun lalu, sebelum adanya perjanjian MLA, Swiss bersedia membekukan aset milik almarhum ECW Neloe senilai USD5,2 juta dan Irawan Salim senilai USD9,9 juta. Namun Indonesia tidak berhasil membuktikan bahwa aset-aset tersebut terkait tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian tidak ada pengembalian aset yang berhasil.
 
“Jadi, perjanjian MLA tidak akan efektif tanpa didukung kualitas SDM yang handal dalam kerjasama hukum internasional dan perjanjian MLA,” tandasnya.

 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif