Bentrokan antara petugas kepolisian dengan massa gerakan 22 Mei di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. (ANTARA)
Bentrokan antara petugas kepolisian dengan massa gerakan 22 Mei di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. (ANTARA)

People Power yang Layu

Medcom Files People Power yang Layu
M Rodhi Aulia • 14 Juni 2019 16:38
SUARA ketukan palu sebanyak tiga kali pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari, menghentak banyak orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman resmi menetapkan hasil pemilihan umum langsung tahun 2019.
 
Termasuk di dalamnya hasil Pemilihan Presiden (Pilpres). KPU menetapkan Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amien sebagai pemenang Pilpres dengan selisih suara sebesar 16.957.123 terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Pasangan 02 menjadi salah satu kubu yang paling terkejut. Pasalnya KPU menetapkan tepat pada pukul 01.46 WIB dan hasilnya berbeda dengan penghitungan versi kubu 02.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Setengah tertawa, Prabowo dengan gamblang menilai penetapan itu tak lazim dan terkesan senyap, sebab digelar pada saat sebagian besar orang tengah tidur terlelap. Padahal kabar yang tersiar jauh-jauh hari sebelumnya, KPU akan menetapkan hasil resmi pemilu pada Rabu 22 Mei 2019. Para pendukung 02 juga telah bersiap-siap turun ke jalan mengawal hari penetapan tersebut.
 

People Power yang Layu
Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di KPU. (Medcom.id)
 

Sepekan sebelumnya atau pada 15 Mei, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya mengendus aksi yang akan dilangsungkan pada 22 Mei 2019 diduga bukan unjuk rasa biasa. Akan tetapi gerakan massa yang diduga mengarah kepada aksi makar.
 
Polri mendalami temuan-temuan sementara terkait dugaan itu. Di antaranya sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopasus) Mayjen (Purn) Soenarko, diduga tengah merencanakan pengepungan dan penutupan kantor KPU, Istana Kepresidenan dan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
 
Penutupan tiga lokasi obyek vital negara itu dilakukan jika KPU menetapkan pasangan 01 sebagai pemenang. Belakangan, Soenarko ditangkap dan kini masih mendekam dalam Rutan POM Guntur, Jakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan dan penyelundupan senjata api ilegal. Dalam keterangan Polri, senjata tersebut diduga terkait dengan rencana gerakan 22 Mei 2019.
 
Pula mantan Ketua MPR Amien Rais yang menggaungkan wacana people power. Wacana itu terlontar pertama kali dari mulut Amien dan kemudian dia meralatnya dengan sebutan gerakan kedaulatan rakyat.
 
Meski demikian, beberapa jam pascapenetapan hasil Pilpres pada 21 Mei 2019, massa kubu 02 langsung mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka mengadu ke Bawaslu karena merasa dicurangi oleh KPU.
 

People Power yang Layu
Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko (kanan). (ANTARA)

Narasi kecurangan

Kubu 02 memang sejak awal telah menggulirkan narasi kecurangan dalam pilpres ini. Cerita kecurangan yang disertai informasi-informasi yang membuat kubu 02 sebagai pihak yang dirugikan, muncul terus menerus dari sebelum hari pencoblosan pada 17 April.
 
Di tengah narasi itu, pada 31 Maret 2019 Amien Rais menghadiri apel siaga umat 313 yang digagas Forum Umat Islam (FUI). Bersama massa, ia berjalan kaki dari Masjid Sunda Kelapa menuju Kantor KPU. Amien mendesak KPU membereskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai bermasalah.
 
Saat itulah dia tampak sangat yakin jika kubu 02 tidak akan menggugat hasil Pilpres ke MK. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan, pihaknya memilih cara pengerahan massa besar-besaran dengan label people power.
 

People Power yang Layu
Amien Rais. (ANTARA)
 

Pada hari pencoblosan, narasi kecurangan juga beredar luas di media sosial. Kubu pendukung 02 meminta kejelasan antara lain soal sejumlah surat suara yang sudah tercoblos gambar pasangan 01.
 
Bahkan Prabowo sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak yakin dengan hasil survei elektabilitas yang dirilis sejumlah lembaga sebelum hari pencoblosan. Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, dia kobarkan ketidakyakinan itu kepada massa pendukungnya.
 
"Saya enggak percaya survei, karena mereka dibayar," kata Prabowo di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Rabu 13 Maret 2019.
 
Ketidakyakinan itu semakin kental ketika lembaga survei merilis hitungan cepat pada hari pencoblosan, Rabu 17 April. Hal itu dipertegas dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandi hingga tiga kali berturut-turut dalam waktu yang sangat berdekatan.
 
Pada Rabu petang itu, tanpa didampingi Sandiaga Uno, Prabowo mengklaim unggul 52, 2 persen. Kemudian malamnya diperbaharuimenjadi 62 persen. Dan, keesokan harinya bersama Sandiaga dia mengklaim tetap unggul 62 persen.
 
Prabowo juga dinilai memberi sinyal akan ada massa yang turun ke jalan menuntut keadilan. Saat itu, Prabowo sama sekali tidak melontarkan imbauan kepada pendukungnya untuk menahan diri dengan tidak turun ke jalan.
 
"Kalau pun nanti belasan juta (orang) turun, kita jamin damai tanpa satu plastik sampah pun. Sudah dibuktikan," kata Prabowo kediamannya Jalan Kartanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 19 April 2019.
 

People Power yang Layu
Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta. (MI)
 

Sekitar sebulan setelah itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengumpulkan ratusan massa pendukungnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, BPN menggelar simposium bertajuk 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019'.
 
"Kami mencium aroma politik uang yang sangat tajam di Pilpres 2019," kata Sandiaga saat itu.
 
Kendati BPN dan pasangan 02 meyakini terjadi banyak kecurangan di Pilpres, mereka mengklaim tetap unggul ketimbang 01. Mereka unggul sebesar 54,24 persen, yang berbeda dengan sebelumnya, 62 persen.
 
Belakangan pada 20 Mei, Bawaslu menolak menerima laporan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bawaslu menilai bukti-bukti yang diajukan BPN belum memenuhi kriteria. Sebab bukti yang diajukan antara lain hanya berupa berita dari media online.

Gerakan 22 Mei 2019

Banyak pihak yang khawatir apa yang akan terjadi pada 22 Mei 2019. Hari itu dikabarkan KPU akan menetapkan hasil Pilpres. Di antaranya adalah kekhawatiran jutaan massa yang akan "melumpuhkan" Ibukota.
 
Dalam video yang sempat didalami Polri, Soenarko menargetkan massa mulai mengepung kantor KPU sejak 20 Mei. Pada hari itu, ia membayangkan jumlah massa mencapai 100 ribu orang dan keesokan harinya tembus hingga jutaan orang.
 
Medcom Files pun berada di sekitar lokasi unjuk rasa pada 21 dan 22 Mei 2019. Namun saat itu, massa terpantau jauh lebih kecil dari jumlah yang dibayangkan Soenarko.
 
Dalam dua hari itu sempat terjadi kerusuhan di beberapa titik, yaitu di depan Kantor Bawaslu, Tanah Abang, Petamburan dan Slipi. Sementara di daerah lain relatif aman dan kondusif.
 
Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banyak warga memutuskan untuk tidak masuk kerja, khususnya karyawan di seputar Jalan Thamrin dan sekitarnya. Hari itu Jakarta lengang.
 
Aparat keamanan telah mengantisipasi agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Di antaranya menangkap sejumlah terduga teroris yang akan menunggangi unjuk rasa massa pendukung 02 tersebut.
 
Alhasil aksi teroris pada dua hari itu, terpantau nihil. Meski demikian, kerusuhan dua hari itu merenggut korban jiwa hingga sembilan orang.
 

People Power yang Layu
Suasana aksi 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. (MI)
 

Sepekan pascakerusuhan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menduga, para korban yang meninggal masuk dalam skenario untuk menggulingkan Capres 01 Jokowi yang masih aktif sebagai Presiden RI.
 
"Sangat kuat adanya dugaan bahwa diciptakan korban sebagai martir," ungkap mantan Panglima ABRI itu di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.
 
Wiranto menjelaskan penciptaan martir itu bertujuan untuk membangkitkan amarah massa dan memperbesar gelombang protes, sehingga meluas menjadi kekacauan. Penutupan atau pendudukan obyek vital negara seperti diungkap Soenarko kemungkinan besar dapat terjadi.
 
Namun aparat keamanan diklaim berhasil mencegah terjadinya peristiwa itu. Berbagai metode pengamanan terus dilakukan. Termasuk mengungkap sejumlah pihak yang diduga kuat berada di balik kerusuhan tersebut.
 

People Power yang Layu
Menkopolhukam Wiranto. (Medcom.id)
 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan, aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 itu terbagi dalam dua segmen. Pada hari pertama hingga pukul 21.00 WIB, aksi unjuk rasa berlangsung tertib. Namun selang satu jam ada massa susulan yang mendatangi lokasi unjuk rasa.
 
Massa yang berjumlah sekitar 500 orang itu membabibuta merusak fasilitas umum, menyerang aparat dengan melempar batu dan bom molotov. Ulah gila itu berlangsung hingga keesokan paginya.
 
Iqbal menduga massa dari berbagai daerah itu sengaja dimobilisasi dengan perencanaan yang sudah ada. Aparat juga sempat menemukan ambulans tanpa alat medis berisikan batu, juga menjadi tempat transaksi pembagian amplop kepada massa.
 
"Perlu kami sampaikan bahwa petugas kami juga jadi korban. Sebanyak 225 personel rawat jalan dan 8 personel rawat inap," ungkap dia dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.
 

People Power yang Layu
Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal. (Medcom.id)
 

Diduga masih terkait rencana besar gerakan 22 Mei 2019 ini, aparat keamanan telah menjadikan sejumlah pihak sebagai tersangka. Di antaranya Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen dalam kasus dugaan makar.
 
Video kesaksian sejumlah orang yang menguatkan sangkaan terhadap Kivlan diputar. Purnawirawan itu disebut memerintahkan dan memfasilitasi pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
 
Atas kesaksian dan sejumlah alat bukti yang ditemukan aparat, Kivlan melalui kuasa hukumnya, Muhammad Yuntri membantah testimoni para tersangka tadi.
 
Yuntri memang membenarkan pertemuan Kivlan dengan tersangka itu, tapi pesan dalam pertemuan itu malah terbalik. Kliennya dalam hal ini Kivlan, yang justru berada dalam ancaman pembunuhan.
 
Termasuk soal pemberian sejumlah uang kepada eksekutor lapangan. Yuntri mengakui adanya pemberian itu, namun bukan untuk sangkaan yang dimaksud pihak berwajib.
 
Menurut dia, pemberian uang dalam bentuk dolar Singapura itu untuk kepentingan kegiatan terkait Supersemar. "Jadi kalau seandainya (ada) konfrontasi segala macam, kita mau tahu ada apa sebenarnya," kata Yuntri saat dihubungi awak media, Selasa 11 Juni 2019.
 

People Power yang Layu
Kivlan Zen.

Gagal paham

Opsi people power atau pengerahan massa se-tanah air menyikapi hasil Pilpres dinilai rancu alias gagal paham. Pasalnya dua syarat utama agar people power terjadi tidak ada sama sekali.
 
"Pertama, ada rezim politik yang represif sehingga rakyat marah dan berontak. Itu saja tidak cukup. Harus ada pemicunya. Yaitu krisis ekonomi. Mahatir (di Malaysia) 30 tahun represif. Tapi tak ada krisis ekonomi. Sehingga syarat untuk people power tak terpenuhi," kata peneliti perkembangan politik LIPI Hermawan Sulistyo saat berbincang dengan Medcom Files beberapa waktu lalu.
 
Menurut dia, perselisihan saat ini sebatas pilihan politik belaka. Utamanya di tingkat elite. Sementara rakyat di akar rumput, mayoritas tidak merasa berkepentingan sama sekali.
 
"Rakyat tidak mau (diajak people power). Rakyat tidak berkepentingan terkait sirkulasi elit yang terjadi di atas," ungkapnya.
 
Hermawan pun menyoroti korban jiwa terkait kerusuhan itu. Kata dia, para korban yang beberapa di antaranya karena luka tembak itu, gagal dijadikan martir.
 
"Karena tidak punya implikasi politik apa-apa," ujarnya.
 

People Power yang Layu
Hermawan Sulistyo. (MI)
 

Hal serupa diutarakan aktivis pergerakan di era Orde Baru, Budiman Sudjatmiko. Dia merasa bingung dengan people power yang dimaksud kubu 02 karena dirasa tak ada pemicunya.
 
Menurut Budiman, people power sebenarnya telah terjadi melalui Pemilu. Rakyat pun sudah melakukan people power dengan menentukan pilihannya di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.
 
Berbeda jika Pemilu dilakukan pada masa Orde Baru. Hasil Pemilu sudah diketahui sejak awal sebelum Pemilu itu dilaksanakan. Presiden terpilihnya sudah pasti Suharto.
 
Buktinya, politisi PDIP itu sempat merasa deg-degan pada malam sebelum pencoblosan. Apakah Jokowi bisa melanjutkan ke periode kedua atau tidak. Bahkan kecemasan itu hingga keesokan paginya pada hari pemungutan suara.
 
"Di situ perbedaannya. Kalau era orde baru, saya tak deg-degan," kata Budiman kepada Medcom Files beberapa waktu lalu.
 

People Power yang Layu
Budiman Sudjatmiko. (MI)
 

Sementara itu, Juru Bicara BPN Andre Rosiade menegaskan pihaknya memang melakukan people power. Namun versi BPN, yang dimaksud people power ialah pengawalan proses dan hasil serangkaian kegiatan Pemilu serentak 2019.
 
"Kalaupun ada demonstrasi, itu diperbolehkan. Tapi harus di jalur konstitusional. Tidak boleh anarkis dan tidak boleh rusuh. Harus damai," tegas dia.
 
Andre tidak mengetahui bilamana unjuk rasa itu berujung kerusuhan. Andre menunggu hasil kerja polisi dalam mengungkap dalang di balik kerusuhan tersebut.
 
"Yang jelas seluruh langkah kami konstitusional. Tidak ada makar," tandas dia.
 

People Power yang Layu
Andre Rosiade. (Medcom.id)
 
People Power yang Layu
Ketua Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam sidang perdana Mahkamah Konstitusi. (MI)
 

Kini, kubu pasangan 02 menetapkan bahwa kecurangan Pemilu yang selama ini digaungkan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum, yakni, melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Prabowo sendiri sudah memberikan arahan kepada pendukungnya untuk menyudahi aksi massa. Selain itu, dia juga khawatir akan adanya provokasi di lapangan jika pendukungnya menggelar aksi massa.
 
Meski begitu, sejak Jumat, 14 Juni 2019 pagi - saat sidang perdana Mahkamah Konstitusi digelar, aparat keamanan tampak siaga memenuhi area sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat dan beberapa lokasi lainnya. Meski tersangka kerusuhan 22 Mei 2019 sudah ditahan, tapi tampaknya Polri masih mewaspadai adanya gerakan serupa.

 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif