Ilustrasi (Medcom.id)
Ilustrasi (Medcom.id)

Istana Keceplosan Sebut Fadli Zon jadi Menteri?

Medcom Files Bosan Oposisi
M Rodhi Aulia • 21 Agustus 2019 06:00
"...jangan berteriak-teriak di Medsos. Sudah habis Pemilu, lu (Fadli Zon) juga sedang mau masuk di kabinet. Jangan banyak cerita deh," kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
 
Demikian pernyataan Ali yang dimuat salah satu media daring pada Rabu 14 Agustus 2019. Saat itu, Ali yang berkantor di Istana Kepresidenan tengah diwawancarai terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyalahkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Fadli menuding pemerintahan Jokowi kurang berhasil menekan angka pengguna Narkoba di Indonesia. Ia mengklaim pengguna Narkoba meningkat dua kali lipat sejak 2014 silam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Ali pun sewot. Dia mengecam pernyataan tersebut yang hanya disampaikan melalui media massa dan media sosial. Ali meminta Fadli menyuarakan protesnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dia sebagai anggota parlemen. Seharusnya, kata Ali, Fadli mengajak bicara langsung instansi terkait dalam sebuah rapat di Senayan. Sudah menjadi tugas Fadli mengontrol instansi terkait atas tugas-tugasnya tersebut.
 
Namun dari rentetan pernyataan Ali yang dikutip dalam pemberitaan itu, ada kalimat yang menggelitik. Yaitu "Lu juga sedang mau masuk di kabinet. Jangan banyak cerita deh".
 
Seolah dalam pernyataan itu, Ngabalin keceplosan mengkonfirmasi Fadli Zon atau Gerindra sedang dalam persiapan merapat ke kabinet. Spekulasi Gerindra yang hendak melucuti status oposisi semakin santer dengan memasukkan kadernya sebagai menteri.
 
Mulai dari pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan berbagai tokoh politik Tanah Air pasca-Pemilu 2019. Termasuk pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis 23 Mei 2019.
 
Pertemuan itu dilaksanakan satu hari sebelum Prabowo resmi mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Belakangan gugatan itu kandas.
 
Kemudian Prabowo bertemu dengan Presiden terpilih, Jokowi. Mereka berdua janjian bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan diakhiri dengan makan siang di salah satu pusat perbelanjaan.
 
Sekitar dua pekan setelahnya, Prabowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo dijamu aneka gorengan di rumah ketua umum partai pendukung bekas rivalnya di Pilpres.
 
Diduga pertemuan itu bukan sekadar ajang silaturahmi para tokoh bangsa. Pertemuan itu susah dilepaskan dari dugaan pembahasan deal-deal politik tertentu.
 
Termasuk kunjungan siang bolong, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ke Istana Kepresidenan. Awal Agustus lalu, Arief mendadak muncul di Istana dan mengaku menemui Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
 
Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, Arief mengaku sekadar memenuhi jamuan makan siang tok dengan Moeldoko, yang tak lain 'bosnya' Ali. Arief menolak kedatangannya dikaitkan dengan Gerindra.
 
Tak pelak rangkaian pertemuan itu, tetap menyisakan spekulasi dan rumor Gerindra masuk dalam pemerintahan, semakin kuat. Apalagi setelah itu, sempat muncul isu Presiden Jokowi telah memutuskan daftar nama kabinetnya dalam sebuah rapat di Istana Bogor, Jawa Barat.
 
Dari hasil rapat itu, muncul nama Fadli. Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu di-plot menempati salah satu pos menteri di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.
 
Sementara secara berulang, Fadli mengaku pihaknya masih galau memutuskan status sebagai oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan. Fadli menyebut pihaknya masih menghitung untung rugi masing-masing opsi.
 
"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita (lebih efektif) berbuat di dalam atau lebih efektif di luar," terang Fadli.
 

Maksud pernyataan

Kami menanyakan langsung kepada Ali terkait pernyataannya itu. Apakah benar Ali keceplosan menyebut Fadli atau kader Gerindra lainnya dijadikan sebagai pembantu Jokowi.
 
"Enggak (keceplosan). Sengaja saja. Tahu banget (pernyataan soal Fadli masuk kabinet), tahu banget, tahu banget. Artinya kalau watak Fadli kan, kalau dia tahu mau masuk kabinet, dia tidak banyak celotehnya. Pasti ditegur," kata Ali kepada Medcom Files, Selasa 20 Agustus 2019.
 
Sayangnya Ali tidak membeberkan lebih lanjut maksud dari kesengajaan itu. Ia hanya menegaskan memang banyak terjadi negosiasi dan usulan terkait permohonan masuk sebagai anggota kabinet.
 
Bagi Ali, hak prerogatif atas semua itu tetap dimiliki Jokowi sebagai Presiden terpilih. Lagi pula kata dia, Jokowi sama sekali belum membahas soal kabinet secara khusus dengan semua ketua umum partai pendukung.
 
"Saya sendiri meyakini tidak (Fadli dan Gerindra masuk kabinet)," ujarnya singkat.
 
Hal itu lantaran Ali melihat sejumlah gestur Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk diksi yang dipilih bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden.
 
"Jadi siapa saja boleh mengusulkan, siapa saja boleh mengajak bicara dan berunding, tapi pada akhirnya beliau menentukan toh," ucapnya.
 
Ali menambahkan Presiden sangat mendengarkan suara relawan selama ini. Ia juga menilai pemerintahan ke depan membutuhkan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang.
 
Karena jika Gerindra dan sejumlah partai lain menyusul bergabung, ia menilai demokrasi akan pincang. Kekuatan penyeimbang yang tersisa, akan sangat lemah.
 
"Di samping nanti memberikan image tidak bagus bagi demokrasi ke depan, karena semua orang tahu, ya besok lusa kalau ada Pemilu, sikat saja- sikat saja, pada ujung-ujungnya kita atur damai lagi. Saya percaya Jokowi adalah seorang penentu arah demokrasi Indonesia yang baik hari ini. Sikap dan pikirannya tidak bisa ditebak," pungkasnya.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif