Partai Gerindra. Ilustrasi Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Partai Gerindra. Ilustrasi Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Gerindra dalam Pusaran Teka-Teki Komposisi Kabinet

Medcom Files kabinet jokowi
M Rodhi Aulia • 09 Oktober 2019 09:08
DALAM kontestasi lima tahunan, Gerindra gagal memenangkan jagoannya Prabowo Subianto. Jagoannya tidak mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Indonesia di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
 
Dengan kondisi seperti itu, banyak yang berpandangan Gerindra adalah partai oposisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid ke-V menjelaskan oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya-- yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.
 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memandu pengucapan sumpah 575 Anggota DPR RI periode 2019-2024 pada Selasa 1 Oktober lalu. Termasuk di antaranya 78 Anggota Fraksi Partai Gerindra. Dilihat dari peta parlemen, Gerindra menjadi partai terbesar ketiga setelah Golkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Namun sejak hasil Pemilu serentak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gerindra tidak lantas memastikan statusnya sebagai oposisi atau tidak. Gerindra seolah mengajak bermain teka-teki "jenis kelamin" di tengah ketidakpastian komposisi kabinet mendatang. Lihat saja, pengakuan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Pihaknya menyadari berada di posisi berseberangan dengan Presiden terpilih di Pilpres.
 
Tapi kesadaran itu tidak berbuntut pada keyakinan untuk segera memantapkan posisi sebagai oposisi. Malah Gerindra terkesan membuka peluang untuk terus digoda pihak pemenang Pemilu.
 
Godaan itu nyata. Seperti yang diceritakan Muzani bahwa pihaknya mendapatkan penawaran dari pihak di sekitar Istana. Terhadap godaan, Gerindra tidak langsung menerima.
 
"Kita tak serta-merta menerima tawaran itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Oktober 2019.
 

Gerindra dalam Pusaran Teka-Teki Komposisi Kabinet
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto MI/Bary Fathahilah.
 

Gerindra meresponsnya dengan menawarkan tiga konsep kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dan pihak-pihak yang dianggap perlu mengetahui konsep Gerindra. Hal ini mula-mula disampaikan kolega Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Dasco Sufmi Ahmad.
 
Pertama, soal ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi, dan ketiga, ketahanan ekonomi. Konsep ini disodorkan secara tertulis.
 
Wakil Ketua DPR ini membantah konsep itu sebagai kamuflase menyodorkan nama-nama tertentu sebagai calon menteri alias pembantu Presiden. Dasco menegaskan konsep adalah tawaran Gerindra yang jika direspons positif, dilanjutkan dengan pembahasan sosok yang tepat mengeksekusi konsep tersebut.
 
"Kalau diterima ya kita masuk (pemerintahan). Kalau belum bisa diterima, ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar," kata Dasco, Jumat 4 Oktober 2019.
 
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Arief Poyuono blak-blakan mengungkap tiga nama dari Gerindra yang layak menjadi pembantu Jokowi. Mereka adalah Sandiaga Uno, Fadli Zon dan Edhy Prabowo
 
Namun Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah pihaknya menyodorkan nama spesifik kepada Jokowi. Kendati Prabowo belakangan ini beberapa kali bertemu dengan Jokowi dan sejumlah pimpinan partai koalisi pengusung Jokowi.
 
Presiden Jokowi pada periode pertama mengumumkan komposisi kabinetnya enam hari setelah pelantikan. Pula direncanakan pengumuman kabinet untuk periode kedua ini dilakukan setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019.
 

Pentingnya Oposisi
Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menilai keberadaan oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi. Ia sangat khawatir bila tak ada partai kuat yang berperan sebagai oposisi.
 
"Demokrasi mati tanpa oposisi," kata Kapitra dalam sebuah diskusi Forum Jurnalis Merah Putih di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 8 Oktober 2019.
 
Dengan adanya oposisi, partai itu dapat mengontrol Presiden atau eksekutif agar mengeksekusi semua janji-janji manisnya selama kampanye. Keberadaan oposisi itu juga diharapkan untuk mengawal kekuasaan agar tidak disalahgunakan.
 
"Alat uji demokrasi adalah oposisi," tegas dia.
 
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan peran oposisi selama periode 2014-2019 bisa dikatakan dinamis. Di awal periode mereka begitu dominan, namun perlahan dominasi oposisi dilumpuhkan sendiri oleh anggotanya yang menyerang ke koalisi demi mendapatkan jatah menteri.
 

Gerindra dalam Pusaran Teka-Teki Komposisi Kabinet
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
 

Setelah koalisi menjadi kelompok dominan di parlemen, oposisi yang hanya menyisakan Gerindra, PKS, dan Demokrat praktis tenggelam. Jika pun kehadiran mereka terasa melalui kritik mereka terhadap pemerintah, itu pun tak sampai mampu menjadi kekuatan penekan yang signifikan.
 
Ketiga partai oposisi ini gagal menjadi saluran utama suara rakyat berhadapan dengan pemerintah. Oposisi juga menjadi tak berdaya di hadapan pemerintah yang tampak serius bekerja.
 
Lucius memprediksi oposisi lima tahun mendatang juga tak akan beda dari sebelumnya. Kesan oposisi yang makin terlihat seperti koalisi tak terhindarkan ketika sebagai oposisi, partai-partai justru mempunyai harapan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan.
 
"Ini artinya oposisi lima tahun ke depan akan mati suri. Oposisi yang masih berharap jatah kursi kekuasaan pastilah merupakan oposisi yang lemah. Mereka hanya malu disebut koalisi," kata Lucius kepada Medcom Files, Rabu 9 Oktober 2019
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif