Gadai Liar Enggan Legal
4Contents

GADAI LIAR ENGGAN LEGAL

Updated 23 Oktober 2018 16:44
  1. Sengkarut Pendaftaran Bisnis Gadai
  2. Gadai Liar Enggan Legal
  3. Napak Tilas Praktik Gadai
  4. Penolong yang Ilegal
  • Content 1 of 4
Telusur

Sengkarut Pendaftaran Bisnis Gadai

Wanda Indana    •    23 Oktober 2018 16:43

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Bisnis gadai makin menggeliat. Hingga Juni 2018, perusahaan pegadaian panen untung sampai Rp51,13 triliun.



BISNIS gadai masih dikuasai PT Pegadaian Persero. Nyaris tanpa pesaing, perusahaan plat merah ini mendominasi bisnis pegadaian dengan menikmati keuntungan Rp50,79 triliun pada kuartal pertama 2018. Sisanya, Rp341 miliar dinikmati usaha gadai swasta.

Dari pesatnya bisnis pegadaian, pada awal 2016 mulai muncul rumah-rumah gadai 'pinggir jalan'. Dari situ, jasa gadai semakin digandrungi masyarakat. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), gadai swasta ini memperoleh keuntungan cukup signifikan.

Bayangkan, pada Maret 2017 usaha gadai swasta hanya mencetak keuntungan Rp16 miliar. Selang tiga bulan, keuntungannya meroket hingga Rp511 miliar. Tren keuntungan terus menunjukkan peningkatan sampai saat ini.

Rupanya, menjamurnya rumah gadai pinggir jalan bikin OJK gerah. Perlindungan konsumen buram, karena usahanya sama sekali terlepas dari pengawasan OJK.

Kemungkinan lainnya adalah penyalahgunaan bisnis pegadaian. Bisa saja dijadikan 'tempat parkir' uang kotor alias tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ditambah lagi kemungkinan adanya pemanfaatan usaha gadai untuk menadah barang hasil kejahatan.
 

Dalam kondisi tak terawasi secara langsung, OJK sulit memantau aliran dana perusahaannya, seperti sumber modal yang dikhawatirkan diperoleh dari perputaran duit kejahatan.


Dari kekhawatiran ini negara mendorong adanya pengawasan terhadap menjamurnya bisnis gadai. Pemain bisnis gadai harus mendaftarkan perusahaannya dan mengurus izin usaha gadainya ke OJK. Jika sudah mengantongi izin, semua bisa dipantau langsung. Pula, jika ada masyarakat ataupun rumah gadai yang merasa dirugikan saat bertransaksi, bisa ditindaklanjuti.

Alhasil, pada 29 Juli 2016 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Disebutkan, batas waktu wajib mempunyai izin usaha bagi pelaku usaha gadai adalah tiga tahun setelah POJK diterbitkan, atau paling lambat pada 29 Juli 2019.

Sementara itu, untuk batas waktu pendaftaran bagi pelaku usaha gadai cuma sampai pada 29 Juli 2018. Namun,  dari total 585 perusahaan gadai, baru 33 yang baru mendaftar , dan 10 perusahaan gadai sudah mendapatkan izin. Masih ada 552 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin.

Cukup menggelitik untuk diketahui, apa alasan di balik banyaknya pengusaha gadai pinggir jalan yang tak kunjung mendaftar?
 

Persaingan bisnis

Usut punya usut, rumah gadai pinggir jalan rupanya menawarkan skema bisnis yang ampuh menarik minat masyarakat. Mereka berani menaksir barang gadaian dengan harga tinggi. Berbeda dengan sistem penaksiran yang diterapkan di perusahaan gadai milik pemerintah.

Selama lima hari, dari tanggal 20 hingga 24 Agustus, tim Medcom Files telah menyurvei 20 rumah gadai pinggir jalan di wilayah Jabodetabek. Hasilnya, dari segi bunga, PT Pegadaian jauh lebih unggul ketimbang gadai swasta. Rumah gadai pinggir jalan mematok bunga cukup tinggi dengan tenor pelunasan lebih lama.



Ilustrasi: Gadai swasta enggan mengurus izin ke OJK. (Medcom/Abas)


Namun, dari segi penaksiran harga barang gadaian, rumah gadai pinggir jalan jauh lebih unggul. Tampaknya banyak masyarakat yang cenderung mengincar harga taksir barang yang tinggi ketimbang bunga rendah.

Selain itu, persoalan administrasi menjadi  pertimbangan masyarakat. Proses cepat dan administrasi yang singkat membuat masyarakat menjatuhkan pilihannya ke rumah gadai pinggir jalan. Celah ini yang dimanfaatkan pengusaha gadai tepi jalan buat merebut pasar.
 

Bagi pengusaha gadai swasta, aturan OJK ini sempat diduga terkait persaingan bisnis.


Seperti yang diungkapkan Area Manager Koperasi Sejahtera Pratama, Sutiyanti, strategi taksir harga yang tinggi manjur memikat masyarakat. Bahkan dia banyak menerima nasabah yang ditolak di PT Pegadaian Persero.

Dia merasa ragu untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Menurutnya, pendaftaran usaha gadai membuat posisi OJK semakin superior. Maksudnya, di masa depan OJK bisa mengatur skema bisnis pegadaian, mulai dari sistem bunga, sistem taksiran barang, hingga pembatasan wilayah operasi. Intinya, mendaftar OJK sama saja membatasi kegiatan bisnis gadai swasta.

Baca: Gadai Liar Enggan Legal

Hal lain yang dianggap rumit oleh Sutiyanti adalah cakupan wilayah. OJK membuat aturan, cakupan wilayah pegadaian swasta rata-rata hanya di kabupaten dan kota. Jika membuka cabang baru, pengusaha harus mendaftar lagi dan memiliki izin secara terpisah.

“Gadai itu kan enggak satu tempat. Kadang, ada gadai yang cabangnya belum banyak, kalau harus daftar OJK kan agak ribet,” keluhnya kepada kami, Jumat, 24 Agustus 2018.

Kendati demikian, dengan berat hati, Koperasi Sejahtera Pratama tetap mendaftar ke OJK. Hal ini terpaksa dilakukan dari pada bisnisnya ditutup oleh pemerintah.
 

Dalil melindungi

Selain mendaftar ke OJK, pengusaha-pengusaha gadai juga diarahkan untuk bergabung ke Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI). OJK mengeluarkan izin pembentukan asosiasi pegadaian berdasarkan surat S-5/D.05/2018 tertanggal 15 Januari 2018. Lagi-lagi, banyak pengusaha gadai yang enggan bergabung.

Ketua Umum PPGI Harianto Widodo menjelaskan, tujuan pembentukan asosiasi pengusaha gadai untuk membentuk standar etika dalam melakukan bisnis gadai, melindungi nasabah, dan menjaga kesehatan industri gadai.

“Kewajiban membuat industri ini sehat dan tumbuh ya harus bareng-bareng. Kita sadar betul, ini sudah semakin besar dan pemainnya banyak. Kalau tidak ada aturan dari OJK, prakteknya bisa bermacam-macam,” jelasnya saat kami hubungi, Kamis 23 Agustus 2018.

Harianto yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk di PT Pegadaian Persero membantah jika terbitnya aturan OJK dilatarbelakangi persaingan bisnis.

Yang dia tahu, munculnya aturan OJK itu berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang tertipu dan terlibat masalah dengan beberapa perusahaan gadai pinggir jalan. Rumah gadai swasta itu menerapkan sistem bunga tinggi dan menetapkan sistem penafsiran barang gadai sembarangan.

Harianto juga mempertegas bahwa PT Pegadaian sama sekali tidak ikut mendorong dikeluarkannya aturan OJK tersebut. Justru, PT Pegadaian diminta untuk merangkul pengusaha-pengusaha gadai agar bersinergi membangun industri pegadaian dengan persaingan yang sehat.

“Kita (PT Pegadaian) juga pelaku kok. Kalau industri semakin besar tanpa aturan itu membahayakan juga bagi perekonomian,” jelas harianto.
 

Ihwal pembatasan kegiatan usaha, Harianto menganggap aturan itu justru melindungi usaha-usaha gadai yang mayoritas dimiliki perorangan. Jika tidak diatur, pemodal asing akan leluasa masuk ke industri gadai tanah air.


“Sebenarnya maunya OJK yang kecil-kecil ini hidup dan dilindungi, itu logikanya. Kalau ada pemodal asing tidak ada pembatasan bagaimana? habis nanti. Kalau (PT) Pegadaian banyak, karena kita sudah ada sejak lama,“ tuturnya.

Lagipula, PT Pegadaian Persero tidak menganggap rumah gadai pinggir jalan adalah pesaing ketatnya. Pasalnya, pegadaian plat merah ini tidak menaruh perhatian besar pada jaminan barang elektronik. PT Pegadaian Persero lebih mengembangkan gadai emas, dan produk jenis investasi yang menggunakan emas, berlian, dan benda berharga lainnya.

“Barang elektronik, kendaraan motor seperti mobil cuma beberapa, ada tapi kecil. Apakah dikatakan (PT) Pegadaian tergerus dengan keberadaan itu (rumah gadai pinggir jalan)?, nggak juga,” tutup Harianto sambil melepas tawa kecil.



Ilustrasi: Seorang nasabah berjalan keluar seusai melakukan transaksi di Kantor Pusat PT Pegadaian Persero, Jakarta. (ANTARA)

 

Gertak sambal OJK

Senin, 20 Agustus 2018, kami mendatangi Ketua Satgas (Satgas) Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing di Gedung OJK, di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedatangan kami untuk mengetahui nasib perusahaan gadai yang belum mendaftar. Kata Tongam, perusahaan pegadaian yang belum terdaftar akan ditutup.

“Setiap pergadaian yang belum terdaftar sampai saat ini harus menghentikan kegiatannya,” ucap Tongam.

Dia menjelaskan, lembaga keuangan apapun yang beroperasi harus mendapat izin dari OJK. Penertiban lembaga keuangan wajib diatur untuk melindungi masyarakat dari risiko kecurangan (fraud risk).

Jika perusahaan gadai mengalami penipuan atau bangkrut, OJK bisa membantu mengembalikan harta masyarakat yang digadai. Hingga saat ini, OJK masih berupaya mengajak pengusaha gadai untuk mendaftar.

“Tujuan utama memberikan kepastian hukum lembaga pegadaian. Kedua memberikan pelindungan konsumen,” ujar Tongam.
 

Menutup usaha gadai bukan perkara enteng. Masalahnya, tidak ada undang-undang yang membahas tentang pegadaian. Pada 2009, sempat timbul wacana penggodokan RUU Pegadaian. Namun, kabar itu seakan lenyap ditelan bumi.


Satu-satunya aturan tentang pegadaian yang tersisah adalah peninggalan Belanda, yakni Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928. Sayangnya, aturan ini hanya mengatur monopoli Perum Pegadaian, tidak mengatur industri pegadaian.

Dalam perjalananya, ketika OJK lahir sebagai pengawas lembaga keuangan, maka seluruh perusahaan gadai yang sudah beroperasi diminta mendaftar untuk mendapatkan nomor izin usaha. Namun, banyak perusahaan gadai swasta yang enggan mendaftar.

“Itu yang menjadi chaos, karena jumlahnya lebih dari 500. Karena undang-undang gadai masih milik Belanda. Dalam rangka meng-enforce itu, OJK juga masih memikirkan dua-tiga kali, karena tidak ada undang-undangnya,” kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK, Mochamad Ihsanuddin ketika kami temui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 21 Agustus 2018.

Ihsan menjelaskan, dikeluarkannya Nomor 31/POJK.05/2016  sebagai bentuk penertiban untuk mengisi kekosongan aturan. Nantinya, OJK akan memberikan label logo kepada perusahaan gadai terdaftar dan berizin. Upaya itu untuk memudahkan masyarakat untuk memilih pegadaian resmi. Sama seperti bank resmi, yang mendapatkan logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah juga tidak bisa banyak membantu jika nantinya masyarakat merugi dengan hasil sistem usaha gadai pinggir jalan yang menerapkan bunga tinggi. OJK hanya bisa membantu lewat mediasi. Bahkan, pemerintah juga tidak bisa menutup usaha gadai walaupun sudah jelas-jelas merugikan masyarakat.

“Tangan kita tidak bisa memberi sanksi, regulasi juga belum utuh karena belum ada undang-undangnya,” terang dia.



Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Mochammad Ihsanuddin (tengah) dalam kegiatan 'Media Briefing Bronis (NgobrolManis) terkait Perkembangan Pendaftaran Pegadaian Swasta' di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018. (Medcom/Dian Ihsan)


Karena itu, Ihsan meminta masyarakat untuk memakai jasa pegadaian terdaftar dan berizin. Masyarakat jangan terbujuk dengan taksiran barang tinggi tapi menyimpan bunga cicilan yang juga tinggi. Sebab, di dalam hukum perdata, kesepakatan antar-pihak setara dengan undang-undang.

“Kita tidak bisa menindak perusahaanya, hanya mediasi. Lah wong itu kesepakatan para pihak, kok. Kenapa masyarakat mau? Ya jangan mau, gitu loh,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat diminta untuk segera melapor ke Satgas Waspada Investasi. Kata Ihsan, persoalan usaha gadai mirip kasus biro travel umroh yang banyak menipu masyarakat dengan harga murah. Saat itu, OJK harus mengurusi biro perjalanan umroh yang izinnya dikeluarkan Kementerian Agama.

“Ini sama aja kayak OJK ngurusi jasa travel umroh. Itu urusanya siapa? Masa OJK yang suruh nangani? Yang kasih izin siapa? Kemenag kan? Masa dikit-dikit OJK, emang OJK dewa?,” tutup Ihsan.

Gadai Liar Enggan Legal
4contents

GADAI LIAR ENGGAN LEGAL

Updated 23 Oktober 2018 16:44
  1. Sengkarut Pendaftaran Bisnis Gadai
  2. Gadai Liar Enggan Legal
  3. Napak Tilas Praktik Gadai
  4. Penolong yang Ilegal

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id