• Content 1 of 3
Telusur

Kisah Klasik Anggaran Penanggulangan Bencana

M Rodhi Aulia    •    12 Oktober 2018 20:58

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

SEJUMLAH orang hadir di sebuah pertemuan. Mereka diundang untuk mengikuti sosialisasi tanggap bencana. Di sana, pelatihan dengan simulasi sederhana dilakoni. Selesai itu, peserta diberi makan siang dan 'uang transport', nilainya bisa mencapai Rp100 ribu perorang.

Kegiatan itu berlangsung di sebuah kabupaten. Jika ditotal, pesertanya bisa mencapai ribuan orang. Dananya sudah tentu bersumber dari anggaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang telah ditetapkan dalam APBD.

Inilah gambaran sosialisasi tanggap bencana yang dilakoni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dikisahkan Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto kepada Medcom Files, Selasa, 9 Oktober 2018.

Ternyata, cara sosialisasi tanggap bencana semacam itu disesalkan Eko. "Tidak efisien," katanya.

Tapi dia mafhum. Sebab, banyak yang masih memandang PRB sekadar sebuah program. Boleh jadi dianggap sebagai proyek belaka.

Jika benar, untuk sebuah negeri yang berdiri di atas tanah rawan bencana, cara pandang semacam itu tentu keliru besar. Apalagi di tengah sempitnya postur anggaran penanggulangan bencana, yang rata-rata tak lebih dari 0,1 persen dari APBD di berbagai Kabupaten atau Kota.

"Jadi semuanya dilihat sebagai proyek saja. Pokoknya (harus) habis terserap. Itu yang menyebabkan program-program itu - kalau tidak berhenti di tengah jalan, ya tidak akan dilakukan sama sekali, karena tidak ada uang," ketus Eko.



Ilustrasi: Seorang anggota BPBD Banyuwangi memberikan sosialisasi penanganan bencana di sebuah sekolah Paud di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 6 Februari 2018. (ANTARA)


Tatkala penanggulangan bencana mendapat kritik, minimnya anggaran kerap menjadi alasan. Klasik, buntutnya anggaran PRB minta ditambahkan.

Padahal, jika punya kemauan besar untuk mengurangi risiko bencana, minimnya anggaran tidak laik dijadikan alasan. Yang perlu dilakukan adalah perubahan cara berpikir terkait tata kelola anggaran.

"Mengeluh tentang kurangnya anggaran (PRB), semua kementerian juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk apapun kurang. Persoalannya, duit yang ada sudah digunakan sebaik-baiknya belum. Sudah digunakan dengan efisien dan efektif belum," ujar Eko.

Intinya, cara memandang PRB sebagai sebuah proyek harus disetop. Sudah saatnya memandang PRB dari sudut modalitas pembangunan. Jika itu terjadi, setiap kementerian, lembaga, bahkan semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah, akan berusaha terlibat dalam PRB.
 

Jadi, kalau sosialisasi tanggap bencana masih bergaya seminar, mengundang masyarakat, simulasi, lantas diberikan makan siang dan 'uang transport', sebaiknya disetop dahulu. Apalagi di tengah minimnya anggaran, pola semacam itu bisa memakan anggaran hingga ratusan juta.


"Mungkin itu efektif, tapi tidak efisien, karena biayanya mahal. Nah, karena uangnya terbatas, maka orang yang mendapatkan (sosialisasi) seperti itu juga terbatas," papar Eko.

Lantas, bagaimana solusinya? Bagi Eko, dalam hal membangun kesadaran, BPBD bisa saja menggandeng rumah ibadah. Kerjasama yang bisa dilakukan adalah memasang pamflet imbauan waspada atau langkah siaga bencana. Pamflet sederhana itu bisa dipajang di bagian luar atau bagian dalam rumah ibadah.

Jika setiap pekan warga mendatangi rumah ibadah. Paling tidak, setiap orang sudah bisa melihat imbauan dan langkah tanggap bencana itu 52 kali dalam setiap tahun.

"Dengan begitu biaya mahal bisa dikelola secara efisien. Malahan barangkali tidak perlu bayar, karena setiap rumah ibadah bisa saja bilang 'ah itu gampang, biar kami saja yang kami siapkan'," kata Eko.

Yang perlu digarisbawahi, pamflet imbauan waspada atau siaga tadi bukan untuk menakut-nakuti warga. Walaupun menimbulkan kekhawatiran, BPBD atau pihak rumah ibadah tentu akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Bisa melalui forum-forum pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya.



Ilustrasi: Pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, warga Desa Huangobotu, Bone Bolangi, Gorontalo mengikuti simulasi bencana; berlari menuju lokasi evakuasi di daerah perbukitan, Senin, 8 Oktober 2018. (ANTARA)


Contoh lainnya, bila suatu daerah dipetakan rawan tsunami, sudah tentu BPBD membuat jalur evakuasi dari pantai ke tempat yang tinggi. Kemudian, dibuatlah latihan tanggap bencana berupa simulasi.

Untuk kegiatan simulasi itu, boleh saja BPBD menggandeng instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. "Misalnya, bersama Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) setempat yang sedang menyelenggarakan lomba lari maraton dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, dan lain-lain," kata Eko.

Dispora memang bukan instansi yang terkait langsung dengan kebencanaan. BPBD pun tidak mungkin meminta anggaran dari Dispora. "Tapi yang bisa dilakukan adalah meminta Dispora mengubah rute acara lari maratonnya, yang biasanya keliling kota menjadi rute jalur evakuasi."

Dengan begitu, secara tidak langsung peserta lari, penonton dan masyarakat di sekitar arena lomba mengetahui persis adanya jalur evakuasi.

"Jadi, uang ratusan juta (yang seharusnya dikeluarkan BPBD untuk simulasi) tadi tidak diperlukan lagi. Malah pesertanya bisa 3.000 hingga 5.000 orang. Tapi yang diperlukan hanya uang koordinasi dengan Dispora, mungkin saja hanya Rp5 juta," jelas Eko.
 

Strategi "menumpang" anggaran yang ada di SKPD ini merupakan prinsip pengarusutamaan.


"Contoh lagi, PUPR (Dinas Pekerjaan Umum di lingkup Pemda). Tugasnya membangun jalan. Kalau dia (PUPR) membangun jalan sekaligus disiapkan untuk jalur evakuasi, atau landasan darurat untuk pesawat, artinya ada upaya PRB tanpa menambahkan atau menyesaki ruang fiskal tadi," terangnya.

Inilah cara melihat PRB sebagai modalitas pembangunan, bukan semata program pembangunan. "Itu yang belum menjadi mindset," sesal Eko.



Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto. (Medcom/Fachri Audhia Hafiez)

 

Menyisir APBD

Soal anggaran PRB yang minim, kami mencoba mengonfirmasinya ke salah satu BPBD, yakni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rachman. Dan, dia mengamininya.

Malah, kata Rachman, di Kabupaten Sumenep dana PRB yang dianggarkan di APBD kurang dari 0,1 persen. "Gak sampai (0,1 persen). Sekitar Rp150 juta khusus PRB," ucapnya saat kami hubungi, Jumat, 12 Oktober 2018.

Dengan uang itu, BPBD Sumenep hanya bisa melakukan penyampaian informasi tentang risiko bencana dan mitigasi, dalam program desa tangguh bencana.

Sebab itulah Eko Yulianto dan beberapa rekannya di LIPI mencoba menyisir APBD kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dia sedang mencari anggaran SKPD yang bisa ditumpangkan untuk kepentingan PRB atau pendidikan kebencanaan lainnya.

"Setiap kegiatan yang kita tumpangkan tadi akan kita valuasikan, sehingga kita bisa membandingkan. Meskipun BPBD alokasinya hanya sekian, tapi dengan strategi itu, dia berhasil meningkatkan investasi PRB menjadi senilai sekian kali lipatnya," ucap dia.

Untuk mempermudah penyisiran APBD tadi, Eko sedang mengembangkan sebuah perangkat lunak berupa aplikasi. Aplikasi khusus itu membantu penghitungan anggaran PRB yang ideal untuk daerah tertentu. Kemudian dihitung valuasi dari program SKPD yang ditumpangkan.

Tidak mudah membangun sinergi antarkementerian/lembaga atau SKPD. Ego sektoral kerap menjadi penghambat. Artinya, siasat menumpangkan PRB ke dalam anggaran SKPD tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu komunikasi yang baik ke pejabat setempat.

Hal itu diakui Mantan Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hartono. Saat berbincang dengan kami, sambil sedikit tertawa dia menilai, ego sektoral termasuk seni dalam berpemerintahan.

Yang pasti, kata dia, semua tergantung kepada kepemimpinan di daerah terkait. "Pemda harus berpikir lebih. Potensi bencana itu di depan mata. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi itu informasinya ilmiah. Cuma waktunya kita tidak tahu," ucapnya, Selasa, 9 Oktober 2018. 
 

Temuan

Apakah menumpangkan PRB ke dalam kegiatan SKPD adalah penyelewengan?

Seharusnya tidak, karena hanya menambahkan tujuan dari kegiatan yang akan ditumpangkan. Bukan mengambil atau menggeser anggarannya.

Namun, boleh jadi pejabat daerah khawatir upaya kreatif itu menjadi 'temuan' alias dianggap penyimpangan.

Sejatinya, kata Eko, upaya itu positif. Karena ada dua hasil yang bisa dicapai dalam satu kegiatan. "Itulah yang kita dorong."

Asalkan, timpal Hartono, kegiatan dan hasilnya tetap tercatat sebagai 'milik' si SKPD terkait, bukan hasil kegiatan BPBD. Artinya, BPBD tidak bisa mengklaim kegiatan tersebut di dalam laporan pertanggungjawabannya.

"Menjadi problem jika diklaim BPBD output-nya," kata Hartono.

Kami pun mencoba mengonfirmasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menyambut positif terobosan itu. Alasannya, kegiatan untuk menyadarkan masyarakat terhadap ancaman bencana tidak mudah. Apalagi anggaran PRB dinilai kecil, sudah pasti harus ada inovasi tentang sumber pemasukannya.

"Tapi harus benar-benar prudence, dan cara-cara pengeluarannya yang tidak bisa ditawar, tidak ada konflik kepentingan dan korupsi," kata Saut kepada Medcom Files, Kamis, 11 Oktober 2018.



Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (MI)

 

Bukan cuma BPBD

Hartono mengaku, sejak lama Subdit Identifikasi Potensi Bencana Kemendagri mendorong agar dana kebencanaan tidak hanya bergantung kepada anggaran PRB, dan dipertanggungjawabkan oleh BPBD. Institusi lainnya juga diminta untuk peduli dan bertanggungjawab.

Pasalnya, semua struktur kemasyarakatan bisa terkena dampak bencana alam, termasuk pemerintah dan dunia usaha. Seharusnya semua berkontribusi untuk penanggulangannya.

"Dunia usaha itu sebenarnya punya semangat (membantu anggaran), kalau didekati," kata Hartono.

Dia mencontohkan pengusaha periklanan. Jika baliho atau papan iklannya belum terpakai, bisa dimanfaatkan untuk imbauan kewaspadaan, termasuk langkah siaga tatkala bencana alam datang.

"Ketika kita bicara anggarannya sangat sedikit, ya itu yang melekat ke institusi khusus (BPBD). Tapi dengan pola pengarusutamaan, anggarannya mungkin menjadi besar. Bisa dari aspek SKPD lain. Bisa diimprovisasi. Itu yang selama ini kita sampaikan di level masyarakat," kata dia.

Saran Hartono diamini Rachman. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep itu membenarkan bahwa kerjasama dengan kelompok usaha lebih mudah dibanding SKPD.

Di Sumenep, katanya, BPBD lebih banyak bekerjasama dengan dunia usaha dan perbankan untuk kegiatan PRB-nya. Meskipun ada kerjasama dari Pemkab, hanya Dinas Pendidikannya saja yang mau.

"(SKPD) yang lain itu susah. Susah," tutupnya.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id