• Content 1 of 6
Nasional

KPK Ingatkan Parpol Segera Perbaiki Kaderisasi

Juven Martua Sitompul    •    16 Agustus 2018 18:32

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan agar partai politik membangun integritas yang baik. Salah satunya dengan membenahi sistem kaderisasi partai tanpa membebankan biaya terhadap kader.

"Rekomendasi KPK ke parpol itu sudah disampaikan belum lama ini yang intinya agar tercipta iklim yang egaliter di parpol," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Saut menyebut integritas parpol bisa dibangun dengan menyusun kode etik di internal partai. Tak hanya itu, pemerintah juga sebaiknya ikut membantu membiayai parpol.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi alasan anggota DPR RI yang terlibat korupsi karena ingin mengembalikan uang 'mahar' pencalonan sebelumnya.

Berdasarkan penulusuran Medcom Files, terungkap adanya transaksi ilegal di parlemen. Sebagian besar anggota dewan rakyat 'nakal' meraup uang haram dengan berbagai cara.

Misalnya, menerima fee melalui uji kepatutan dan kelayakan, pembahasan Undang-undang, panitia khusus, hingga menjadi pemulus proyek di setiap komisi.

(Baca juga: Jalan Tikus Korupsi di DPR)

Bahkan, dari pengakuan salah satu mantan anggota dewan, butuh modal besar untuk menjadi anggota dewan. Minimal Rp3 miliar agar aman melenggang ke Senayan.

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR; gaji resmi anggota dewan tanpa rangkap jabatan sekitar Rp65 juta per bulan.

"Parpol melalukan kaderisasi yang membangun integritas, menyusun kode etik, pemerintah membantu biaya parpol selain parpol mengadakan iuran anggota sendiri dan pengelolaan organisasi yang transparan," ucap Saut.

Di sisi lain, Saut memastikan bakal mendalami dugaan adanya transaksi ilegal di DPR RI. Lembaga Antikorupsi siap membidik para legislator yang meraup keuntungan dari berbagai praktik kotor tersebut.

"Pelan-pelan perlu dipelajari, namanya juga berita, kan perlu di cross check, pengakuan saja enggak cukup," pungkas dia. 

(Baca juga: Duit Haram di Senayan)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id