Ironi Alat Kesehatan
3Contents

IRONI ALAT KESEHATAN

Updated 05 April 2018 21:00
  1. Alkes Lokal Minus Kepercayaan
  2. Lika-liku Impor Alkes
  3. Penantian Warsito dan Retorika Menkes
  • Content 2 of 3
Telusur

Lika-liku Impor Alkes

Wanda Indana    •    04 April 2018 20:13

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

SORE itu senyum Sugihadi akhirnya pecah di tengah sesi wawancara dengan Medcom Files di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, 23 Maret 2018. Lamat-lamat, wajahnya mulai serius.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) itu buru-buru meluruskan isu pasar alat kesehatan (Alkes) Indonesia yang dikuasai asing. Kata Sugihadi, tingginya nilai impor alkes tidak melulu bisa dianggap buruk.
 
“Kita sebagai pelaku usaha industri (Alkes) kan pilih-pilih, produk apa saja yang bisa laku (di pasar),” kata dia.



Ketua Umum Gakeslab Sugihadi. (Medcom/Wanda)


Produk alkes buatan lokal harus terseok-seok menghadapi dominasi produk impor. Tercatat, sebanyak 92 persen Alkes yang digunakan untuk berbagai pelayanan di rumah sakit adalah produk impor.
 
Menurut Sugihadi, industri lokal belum mampu memenuhi kebutuhan Alkes nasional. Apalagi, kebutuhan Alkes terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Ini pula yang menjadi penyebab utama Indonesia masih bergantung pada impor. Terutama produk-produk Alkes berteknologi tinggi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
 
“Potensi pasar kita besar, tapi industri Alkes kita belum mampu menampung semua kebutuhan. Ada ceruknya masing-masing lah,” jelas Sugihadi.
 
Karena itu, opsi membatasi penggunaan Alkes impor bukan jalan keluar. Sebab, pengusaha di bidang distributor atau supplier akan selalu mencari produk yang laku dan cepat terjual. Sementara produk Alkes lokal belum banyak diminati.

“Kalau kita cuma berorientasi produk dalam negeri, kita yang rugi,” ujarnya.





Saat ini pemerintah memasang target penguasaan pasar Alkes 40 persen pada tahun 2030. Sugihadi menghargai dan mendukung semangat itu.
 
“Tapi, kalau ada kalimat ‘kenapa impor padahal Indonesia bisa buat’, itu kurang pas. Seolah-olah semua bisa diproduksi  di sini. Itu persepsi yang keliru,” ucapnya.


Diremehkan
 
Pada kesempatan berbeda, nada optimistis keluar dari mulut Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Dia menjelaskan, soal kualitas, Alkes lokal tidak kalah dengan produk impor.
 
Patokannya jelas, meski tak sebanyak produk Alkes impor, produk lokal pun mengantongi izin edar (marketing approval) - sebelum dan sesudah peredaran. Artinya, mutunya sudah setara, bahkan ada yang lebih baik.

Pula, berdasarkan kajian Kemenkes, untuk rumah sakit tipe A, industri lokal sudah sanggup memenuhi 48,5 persen standar minimal peralatan rumah sakit. Sementara untuk rumah sakit tipe C, sebanyak 66,6 persen peralatan medisnya bisa menggunakan produk dalam negeri. Yang tidak bisa dipenuhi, rata-rata Alkes berteknologi tinggi.

Dengan kata lain, produk Alkes yang beredar di pasar sudah melalui uji kalibrasi.

Prosesnya, setiap produk yang dihasilkan industri itu harus ada nomor izin edar. Industri harus memberikan bukti-bukti pengujian, sesudah itu dilakukan sampling dan pengujian di pasaran.

“Jadi (ada) konsistensi antara sebelum pendaftaran, dapat ijin edar, dan sesudah pendaftaran,” jelas Linda saat berbincang dengan Medcom Files di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Maret 2018.



Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. (Medcom/Wanda)


Tapi nyatanya, beberapa produk dalam negeri masih kurang diminati pasar. Bahkan, rumah sakit milik pemerintah saja banyak yang masih gandrung dengan Alkes impor.

Pemerintah memang tidak bisa melarang atau menghentikan penggunaan barang impor. Sebab Indonesia juga mengekspor produk Alkes ke berbagai negara.

Sebab itu Kemenkes menyiapkan strategi untuk mempromosikan penggunaan produk Alkes lokal agar tidak dipandang sebelah mata.

Di antaranya melalui lokakarya, iklan, juga pameran tahunan. Paling tidak, di mana RS berkumpul, Kemenkes memamerkan produk lokal untuk menarik perhatian pasar.
 
“Dengan begitu mereka (pengguna) bisa lihat, ini (Alkes) bisa lho dibikin di dalam negeri. Mereka juga senang, yang penting melalui e-catalog supaya mereka tidak repot,” jelasnya.
 
Seiring itu, dari sisi produksi, Alkes lokal harus bisa bersaing dari segi kualitas dan harga. Bila harganya bagus, mutunya bagus, tentu menjadi rebutan.
 
Kemudian soal regulasi. Pemerintah, kata Linda, sudah mendukung penuh peningkatan industri Alkes lokal. “Meski yang bisa kita regulasi adalah rumah sakit pemerintah untuk pengadaannya.”
 
Regulasi itu di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengutamaan produk dalam negeri juga disinggung dalam Peraturan Menteri Perindustrian - TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
 
“Kita juga ikut di situ (Peraturan Menteri Kesehatan)” jelas Linda.
 
Peraturan Menteri Kesehatan yang dimaksud Linda adalah Permenkes Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan. Peraturan itu mengamanatkan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan secara mandiri. Termasuk optimalisasi kapasitas, meningkatkan investasi baru, juga penguatan pasarnya.
 
Sementara untuk rumah sakit swasta, Kemenkes terus menggencarkan promosi penggunaan produk Alkes dalam negeri. “Karena bisa jadi karena mereka tidak tahu,” tuturnya.





Setengah hati
 
Industri Alkes memang agak berbeda dengan industri lainnya. Persoalannya bukan sebatas kualitas dan harga. Apalagi bagi produsen, faktor keuntungan menjadi pertimbangan utama. Sebab, industri Alkes membutuhkan investasi besar.
 
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat mengatakan, proses bisnis Alkes sangat kompleks dibanding bisnis lainnya. Industri Alkes melibatkan berbagai tahapan riset, pengadaan dan perencanaan, proses produksi, pengendalian mutu, dan purna jual. Selain itu, industri lokal juga masih bergantung pada bahan baku dari impor.
 
Tak cuma memproduksi, produsen juga harus mengeluarkan duit yang tak sedikit untuk mengurus uji klinis. Sementara uji klinis sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Mahal dan lamanya proses riset dan uji klinis,” kata Ade kepada Medcom Files, Jumat, 23 Maret 2018.

Upaya pemerintah mendorong pengembangan industri Alkes dalam negeri dianggap masih setengah hati. Kata Ade, meski pemerintah menerbitkan sederet aturan pro-produk lokal, tapi pengawasan atas aturan tersebut masih lemah.
 
“Peraturan mengenai penggunaan (Alkes) dalam negeri memang sudah ada dalam bentuk inpres dan berbagai program, namun pengawasannya belum ada. Andai saja seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah diwajibkan menggunakan produk lokal, industri alat kesehatan di Indonesia akan semakin cepat berkembang,” harapnya.
 

Derasnya produk impor diklaim menjadi faktor utama meruginya produsen Alkes lokal. Karena peredaran produk impor besar, maka harganya bisa sangat kompetitif. Jadi, meski kualitas Alkes lokal setara dengan produk impor, dari sisi harga sering kalah saing.


“Membanjirnya produk-produk impor menimbulkan perang harga, sehingga marjin industri terkikis. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, hingga saat ini 90 persen pasar alkes Indonesia dikuasai produk impor,” ujar Ade.
 
Dari segi ketersediaan, produk lokal jauh lebih unggul karena tidak ada biaya impor dan logistik. Industri lokal hanya kalah pada jenis produknya. “Karena macam produk yang mampu dibuat lokal masih terbatas, lebih banyak produk impor,” pungkas Ade.
 

Ironi Alat Kesehatan
3contents

IRONI ALAT KESEHATAN

Updated 05 April 2018 21:00
  1. Alkes Lokal Minus Kepercayaan
  2. Lika-liku Impor Alkes
  3. Penantian Warsito dan Retorika Menkes

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id