Skandal Foke dan Dramaturgi KPK
3Contents

SKANDAL FOKE DAN DRAMATURGI KPK

Updated 17 Maret 2018 21:04
  1. Mengintip 'Peti Es' Kasus Foke
  2. Dramaturgi KPK
  3. Yang Mencurigakan di Pilkada
  • Content 2 of 3
Telusur

Dramaturgi KPK

M Rodhi Aulia    •    17 Maret 2018 15:22

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Terkapar sebelum naik ring. Demikian nasib sederet petahana kepala daerah yang ingin kembali bertarung dalam Pilkada 2018. Mereka ‘dipaksa’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenakan rompi oranye.


Jakarta: Setidaknya hingga kini sudah ada tujuh bupati, satu wali kota, dan seorang lagi gubernur. Diduga, uang hasil korupsinya untuk biaya politik Pilkada 2018.

Belum kelar proses hukum kesembilan petahana tadi, Ketua KPK Agus Rahardjo menebar kabar heboh; ada 34 calon kepala daerah lagi yang terindikasi korupsi. Dan, 90 persennya dipastikan jadi tersangka.
 
Agus tampak ‘pede’ dengan pernyataannya. Pasalnya, dia baru saja mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
“Itu pasti akan jadi bahan kami untuk tindaklanjuti di KPK," ucapnya usai pertemuan penguatan kerjasama dengan PPATK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.
 


Ketua KPK Agus Rahardjo. (ANTARA)


Hal itu dibenarkan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Kepada kami, Dian mengatakan, ada seribuan transaksi mencurigakan dari 368 laporan yang masuk.
 
Namun, kata Agus, KPK perlu waktu untuk penyelidikannya, lantas lanjut ke penyidikan. "Itu dasarnya pasti kuat. Salah satunya informasi dari PPATK."

Keesokan paginya, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tentang Penanganan Korupsi dalam Pelaksaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Agus menyatakan; sebagian besar calon kepala daerah yang terindikasi korupsi itu berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
 
"Ada petahana, ada sudah berhenti dari jabatannya tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," tuturnya.
 
KPK, kata Agus, akan melakukan gelar perkara untuk memperjelas status hukum para calon tersangka itu. Jika akhirnya menjadi tersangka, Agus ingin pengumumannya dilakukan sebelum hari pencoblosan. Dengan begitu, masyarakat tidak salah memilih calon pemimpin di daerahnya.
 
Sayangnya, woro-woro 34 peserta Pilkada calon tersangka korupsi ini memantik reaksi masyarakat. Polemik muncul ke permukaan. KPK dianggap berlebihan, bahkan didakwa bermain politik.

Malah sebagian kalangan menganggap KPK semakin jauh dari relnya. Menjadi lembaga yang gaduh; sensasi melampaui ekspektasi. Tidak lagi bekerja dalam diam.


Soal waktu

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad sangat menyayangkan pernyataan Agus. Seorang pimpinan KPK, kata dia, seharusnya tidak bicara 'akan', tapi yang sudah terjadi.

“Karena 'akan' itu tidak ada kepastian hukum. Penegakan hukum harus bicara fakta yang sebenarnya. Tidak berimajinasi, tidak berintuisi dan sebagainya," kata Suparji kepada Medcom Files, Jumat, 16 Maret 2018.
 

Buruknya ‘iklan’ dari pimpinan lembaga antirasywah itu bisa mendatangkan dampak buruk bagi KPK. Jika tersangka tak kunjung diumumkan sebagaimana iklan tersebut, KPK dianggap diintervensi. Kalau diumumkan setelah si calon tersangka menang di Pilkada, dianggap menyelamatkan figur-figur tertentu.


“Sekarang kalau ditunda juga, menimbulkan kecurigaan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan KPK," kata Suparji.
 
Lebih bijak, sambungnya, bila waktu penyidikan dilakukan sebelum ada penetapan calon kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi, partai politik pengusung dapat mengganti calon kepala daerah yang terindikasi korupsi.
 
Sekarang, fenomena calon kepala daerah yang berguguran sebelum waktunya, bisa diduga terkait dengan kompetisi yang tidak sehat. Yakni adanya penggunaan instrumen hukum untuk menjatuhkan lawan politik.

"Yang menurut saya itu cukup efektif, supaya kompetitor tidak bisa kampanye," ucapnya.

Dengan demikian, jangan salahkan ada dakwaan dari masyarakat; KPK dalam pusaran politik.

 
Penundaan
 
Sesaat setelah kegaduhan itu muncul, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto angkat bicara. Mantan Panglima ABRI itu mengimbau agar proses hukum yang berkaitan dengan calon kepala daerah ditunda.

Imbauan itu tidak secara khusus ditujukan kepada KPK, namun juga berlaku untuk Polri dan Kejaksaan Agung.

"Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Wiranto khawatir penetapan dan pengumuman status tersangka itu akan mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak. Pula, agar penegak hukum, khususnya KPK, terbebas dari tuduhan berpolitik.
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sempat menegaskan maksud imbauan pemerintah itu, yakni, untuk menjaga stabilitas dan menjaga proses Pilkada.

“Kita lihat nantilah, harus disepakati," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.
 
Namun, KPK menolak imbauan penudaan tersebut. KPK tetap dengan pendiriannya, akan mengumumkan calon tersangka dalam waktu dekat.



Wiranto. (Medcom)


Bagian dari eksekutif

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan; KPK adalah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif alias pemerintah. Lantas, apakah aksi KPK yang cuek terhadap imbauan Menkopolhukam bisa dianggap eksekutif tidak kompak?
 
Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menjelaskan, persoalannya bukan pada kompak atau tidak kompak. Meski bagian dari eksekutif, tidak ada salahnya ketika KPK menolak imbauan dari Menkopolhukam. Alasannya, KPK juga memiliki tanggungjawab untuk independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

"KPK juga berhak bekerja sesuai standar hukum yang dia jalankan," kata Irman saat kami hubungi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang turut berkomentar. Jika KPK dianggap bagian dari eksekutif, menurut Saut, itu terserah bagi yang meyakini - kalau mau pakai teori lama tentang pemisahan kekuasaan.

“Teori separation of powers itu berkembang dengan adanya satu badan lain. Yang tidak masuk tiga badan teori lama tadi. Yaitu KPK, sebagai state auxiliary institutions," kata Saut saat berbincang dengan Medcom Files, Kamis, 15 Maret 2018.



Saut Situmorang. (ANTARA)

Baginya, KPK bukan bagian dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas dan wewenang KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun tetap berkoordinasi dengan tiga cabang kekuasaan tadi - terkait tindak lanjut tugasnya.
 
“KPK merupakan lembaga negara bantu, yang diamanatkan oleh Undang-Undang," jelas Saut mengutip karya tulis Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra: Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu. "Pokoknya korupsi harus makin habis. Itu esensinya," sambungnya.
 
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief turut menimpali. Menolak imbauan Menkopolhukam, kata Laode, tak lantas dianggap pihaknya bermasalah dengan pemerintah.
 
"Kita dengarkan imbauan dari beliau-beliau. Yang penting proses penegakan hukum itu kan harus kita bedakan dengan hal-hal yang lain di luar penegakan hukum," kata Laode dalam pesan singkatnya kepada kami, Kamis, 15 Maret 2018.
 
***
 
DALAM lingkup penegakan hukum, pernyataan KPK ihwal 34 calon kepala daerah yang merupakan calon tersangka korupsi, dianggap kebablasan.
 
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, KPK seharusnya menjaga pernyataan-pernyataannya di depan publik.
 
"Ini (bisa) membuat KPK dianggap sebagai institusi yang terlibat atau bermanuver dalam konteks Pilkada," kata Adnan dalam Program Primetime News Metro TV, Kamis, 15 Maret 2018.
 
Meski tidak bisa dituding ada motif tertentu di balik pernyataan KPK, tapi ICW menganggap KPK telah blunder.
 
"Perlu ada standar atau prosedur yang berlaku di KPK terutama untuk kerja penegakan hukum. Cukuplah kerja yang silent," pungkasnya.


 

Skandal Foke dan Dramaturgi KPK
3contents

SKANDAL FOKE DAN DRAMATURGI KPK

Updated 17 Maret 2018 21:04
  1. Mengintip 'Peti Es' Kasus Foke
  2. Dramaturgi KPK
  3. Yang Mencurigakan di Pilkada