Demi Syarkawi
3Contents

DEMI SYARKAWI

Updated 11 Maret 2018 13:05
  1. Demi Syarkawi
  2. Tarik-ulur Margin Error
  3. Di Balik Citra Anti-Kartel
  • Content 2 of 3
Telusur

Tarik-ulur Margin Error

M Rodhi Aulia, Lis Pratiwi    •    09 Maret 2018 20:54

Ilustrasi: Suasana rapat di Ruang Sidang Komisi VI Ilustrasi: Suasana rapat di Ruang Sidang Komisi VI

Jakarta:  Senayan tak puas. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap tak meyakinkan.
 
Pula, Panitia Seleksi (Pansel) KPPU jadi bahan tudingan. Tim Pansel dinilai sudah tak independen, sarat kepentingan. Mayoritas anggota Pansel merangkap jabatan di perusahaan yang pernah dan sedang berperkara di KPPU.
 
Ujung-ujungnya, penunjukkan PT Quantum HRM Internasional oleh Pansel sebagai konsultan penilai menjadi polemik. Terutama, langkah Quantum menunjuk David Tobing, sebagai asesor. Keberadaan David di dalam tim penilai dianggap mengganggu objektivitas penilaian. Sebab, David memiliki perkara di KPPU.

 
Seleksi ketat
 
Rabu, 7 Maret 2018, tim Medcom Files menemui pendiri  Quantum, Profesor Pribadijono, di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Kami,  Pribadijono mengungkapkan secara gamblang alur proses seleksi dan metode penilaian.
 
Quantum melaksanakan seleksi uji kompetensi selama dua hari, tanggal 5 dan 6 Oktober 2017. Mula-mula, Quantum membentuk tim yang diisi 30 asesor (penilai atau penguji) yang ahli di berbagai bidang. Setiap peserta akan berhadapan dengan 6 hingga 7 penguji.

Dari serangkaian ujian, akumulasi poin yang diraih peserta akan diberi bobot nilai. Lalu, diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Dari situ, akan terlihat siapa saja peserta yang mencapai nilai standar (passing grade).
 
“Kami menggunakan bobot indikator berbagai dimensi. Pengaturan bobot didiskusikan dengan Pansel,” jelasnya.
 
Soal sistem penilaian, Pribadijono menyebut, lembaganya menggunakan metode khusus, bernama: Static Pribadi Spider Plot (SPSP) atau Metode Jaring Laba-Laba. SPSP merupakan model tes potensi dan kompetensi individu secara numerik (kuantitatif), menggabungkan aspek psikologi dan Human Resources (kualitatif). Metode itu diklaim lebih akurat dibanding model konvensional.
 
Tapi, yang menjadi persoalan bukan metode penilaiannya, tapi penggunaan Toleransi Kesalahan (margin of error). Jika nilai ambang lulus disepakati sebesar 8, maka peserta yang memiliki nilai 8 dan atau melebihi nilai 8, dikatakan lolos. Sementara itu, peserta yang nilainya kurang dari 8, sistem secara otomatis menyatakan tidak lulus.
 
“Peserta yang nilainya 7,9 otomatis sistem akan menyatakan tidak lulus, padahal juga bagus. Di sinilah ada toleransi,” ujar Pribadijono.
 
Ketika disepakati margin of error sebesar 10 persen, maka nilai ambang lulus ikut bergeser, dari 8 menjadi 7,2 (Dikurang 10 persen). Begitu pula, jika margin of error ditingkatkan menjadi 5 persen, maka ambang lulus kembali bergeser, dari 8 menjadi 7,6.
 
“Begitu seterusnya. Dalam seleksi Komisioner KPPU, hasilnya adalah 9 peserta lulus jika toleransi 5 persen, 18 peserta jika toleransi 7 persen, dan 26 peserta jika toleransi 10 persen,” terang dia.
 
Sejauh ini, menurut Pribadijono, Quantum sudah menjalankan proses penilaian sesuai standar metode penilitian yang pakai lembaganya. Untuk permintaan penggunaan margin of error sebesar 10 persen, merupakan permintaan dari Pansel.
 
 “Tapi di luar batas itu kami juga tidak merekomendasikan karena masuk kategori tidak mampu, sudah inferior,” ucapnya.





Tarik ulur

Hasil uji kompetensi terkait margin of error punya drama tersendiri. DPR memanggil Quantum untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 7 Februari 2018. Pribadijono bercerita, dalam RDP timnya menampilkan peringkat peserta termasuk jumlah toleransi mulai dari 0 hingga 10 persen. Lantas, DPR meminta toleransi ditambah.
 
Salah satu anggota Pansel, Ine Minara S. Ruky membenarkan hal itu. Ia mengatakan DPR menginginkan toleransi menjadi 13 persen, agar petahana Ketua KPPU Syarkawi Rauf lolos.

Namun, hal ini dibantah Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini mengatakan pelebaran toleransi adalah inisiatif Quantum.
 
“Quantum mengatakan kalau memang begitu pak, bagaimana kalau tidak dites ulang, tapi toleransi yang tadinya 10 persen jadi 13 persen. Kalau 13 persen maka masuk Syarkawi. Kita (DPR) ngomong enggak bisa,” kata politikus Gerindra ini, Rabu, 7 Maret 2018.



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (Dok. DPR)


Anggota Komisi VI lain, Darmadi Durianto juga mempertanyakan jumlah 26 yang lulus tidak sesuai keterangan Pansel. Karena rencananya Pansel menyaring 36 peserta di tahap itu.

Darmadi mencurigai tindakan tersebut sebagai pembantaian terhadap komisioner petahana yang ada di urutan 27 sampai 36.
 
Dia menyebut, ada dua petahana yang lolos jika toleransi 13 persen, yaitu Syarkawi Rauf dan Munrokhim Misanam. “Kita pertanyakan sumbernya dari mana yang mengatakan toleransi maksimal 10 (persen),” imbuhnya.
 
Karena itu, DPR enggan melakukan fit and proper test pada 18 nama yang diajukan presiden atas seleksi Pansel dan Quantum.
 
Anggota Pansel lainnya, Rhenald Kasali, menyayangkan sikap DPR. Ia menyarankan DPR segera melakukan seleksi lanjutan karena nama yang terseleksi adalah kandidat berkualitas. Bahkan jika seleksi diulang dengan parameter serupa, hasilnya tidak jauh berbeda.
 
“Kecuali parameternya kita ganti. Misalnya Indonesia ingin orang yang tidak punya integritas dan pengetahuannya rendah, itu mungkin mengubah hasilnya,”ungkapnya, Senin, 5 Maret 2018.

Lagi pula, timpal Ine, dengan hasil seleksi yang modern dan terukur, seharusnya DPR pesimistis bahwa calon komisioner kali ini bisa lebih baik dari sebelumnya.



Ketua KPPU Syarkawi Rauf. (ANTARA)


Melalui lelang
 
Tak cuma perdebatan margin error, DPR juga menuding proses lelang penggunaan konsultan menyimpan masalah.  DPR mencurigai, perusahaan pesaing yang juga mengikuti lelang konsultan merupakan perusahaan fiktif.
 
“Pesaing Quantum itu ada satu atau dua perusahaan abal-abal. Tidak ada perusahaannya,” kata Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo saat ditemui Medcom.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Maret 2018.
 
Komisi VI sempat menghadirkan tim Pansel dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu. Komisi VI mempertanyakan proses tender tersebut. Dugaan abal-abal itu muncul ketika Komisi VI mempertanyakan perusahaan mana saja yang mengikuti tender. Kemudian secara acak, Komisi VI mengecek salah satu profil perusahaan yang disebut.
 
“Perusahaan mana saja? Ini, ini. Salah satu kita ambil. Nah, mana ini perusahannya. Kok enggak ada. Ada nama perusahaannya, tapi tidak ada personelnya, kantornya juga tidak jelas. Pansel tidak bisa menjawab,” ungkap Bambang.
 
Tapi, Bambang tidak mengingat persis identitas jelas perusahaan fiktif tersebut. Bambang meyakini dugaan pelemahan KPPU itu telah terjadi sejak awal.
 
Soal kejanggalan lelang, Pribadijono meluruskan. Dia bilang, lelang tersebut bersifat darurat dan dilakukan dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Jadi, cukup membutuhkan waktu beberapa hari dari pembuatan hingga pengumuman.
 
“Disebut fiktif karena waktu itu website perusahaan pesaing kami tidak bisa dibuka. Tapi tidak fiktif, karena hanya perusahaan yang sudah terdaftar dan terverifikasi sistem yang bisa masuk SIKaP,” jelas dia.




 
Penyusup
 
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana juga menuding, Quantum disusupi orang yang pernah berkasus dengan KPPU, yakni David Tobing. Menurut Azam, David mewawancarai incumbent yang juga ketua mahkamah yang menyidangkan kasusnya, Kamser Lumbanradja.
 
“David Tobing ini pengacara CNOOC (perusahaan minyak tergugat di KPPU), Kamser ketua mahkamahnya, dia (Kamser) dinilai oleh David. Akhirnya dia tidak masuk ke 18 nama. Bisa kita pikir sendiri pakai akal sehat (kenapa gagal),” jelas Azam kepada Medcom.id, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 8 maret 2018.
 
Disebut sebagai penyusup oleh Komisi VI DPR RI membuat David Tobing terganggu. Kendati sebagai penilai, David mengatakan porsi penilaiannya sangat kecil dibanding seluruh rangkaian yang dilakukan Quantum. Ia hanya bertugas di seleksi tanggal 6 Oktober, usai tes materi psikologi dilaksanakan.
 
Kala itu, ia hanya menilai 5 atau 6 peserta dalam pemaparan makalah, dan tidak ada satu pun petahana. Bersama seorang psikolog, ia juga menjadi penilai 5 peserta dalam sesi Leaderless Group Discussion (LGD). Ia membantah mewawancarai peserta dan menjadi penyebab adanya petahana yang gugur.

“Saat mengamati diskusi kelompok salah satu anggotanya incumbent. Tapi penilaian itu berdasarkan penilaian berdua (bersama psikolog), bukan penilaian sendiri,” jelas mantan Pansel Komisioner Ombudsman ini kepada Medcom.id, Selasa, 6 Maret 2018.
 
Ulah tudingan DPR, David mengaku banyak sejawat yang mempertanyakan integritasnya. Ia pun sempat mempertimbangkan mengambil langkah hukum, karena sudah masuk pencemaran nama baik.

“Kalau memang saya dikatakan punya konflik kepentingan, ya buktikan. Tapi jangan asal ngomong, itu aja sih,” sesal mantan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini.



David Tobing. (Metro TV)


Gayung bersambut, keterangan David didukung Pribadijono. Ia mengatakan, di Quantum seorang penilai dan orang yang memroses data ke sistem tidak boleh sama. Langkah ini pun dilakukan dengan mengubah nama peserta ke dalam kode angka, sehingga pemroses data tidak tahu siapa yang diperiksa.

Selain itu, pemilihan David didasarkan pada keilmuannya di bidang hukum dan pengalaman di pelayanan konsumen.
 
“Sistem kami berbasis teknologi yang multi-tools, multi-method, dan multi-assessor. Tidak mungkin satu orang bisa mempengaruhi kelulusan,” tukas Pribadijono.

Demi Syarkawi
3contents

DEMI SYARKAWI

Updated 11 Maret 2018 13:05
  1. Demi Syarkawi
  2. Tarik-ulur Margin Error
  3. Di Balik Citra Anti-Kartel