Hilir Mudik Uang Politik
4Contents

HILIR MUDIK UANG POLITIK

Updated 13 Februari 2018 20:47
  1. Hilir Mudik Uang Politik
  2. Amplop Putih dari si Calon
  3. Hitung-hitungan Biaya Politik
  4. Kamuflase Uang Saksi
  • Content 3 of 4
Telusur

Hitung-hitungan Biaya Politik

Wanda Indana    •    13 Februari 2018 18:49

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Maju Pilkada bukan sembarang. Tak ada uang, siap-siap ditendang.


Jakarta: Biaya politik di Indonesia memang mahal. Puluhan miliar bukan jaminan. Selain dana kampanye, ada lagi uang saksi yang harus dikeluarkan peserta pemilu.

Kepada kami, anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi bercerita; uang saksi saja sudah menelan 40 persen total biaya politik.
 
Menurut pria yang karib disapa Awiek ini, biasanya seorang saksi dibayar Rp 200 ribu. Itu sudah ‘harga pasaran’ dan di luar biaya konsumsi. Kadang kala, saksi menerima bayaran lebih tinggi, bisa sampai Rp 350 ribu.
 
Besaran uang saksi tergantung tingkat kerawanan sebuah TPS. Di wilayah terpencil atau pedesaan, bayarannya bisa lebih tinggi. Selain kondisi geografis yang jauh dijangkau, pengawasan TPS di wilayah pedalaman dinilai lemah.
 
Selain itu, jumlah TPS juga bisa membuat uang saksi membengkak. Contohnya di Jawa Timur, provinsi yang memiliki jumlah TPS terbanyak.
 
“Semua pengeluaran saksi harus diganti. Ongkos bensinnya, konsumsinya, harus diganti. Seragamnya juga,” papar Awiek saat berbincang santai dengan Medcom.id, Selasa, 6 Februari 2018.



Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi. (ANTARA)
 

Miliaran
 
Biaya saksi ditentukan oleh tim pemenangan pasangan calon. Jika memiliki cukup dana, bisanya menempatkan dua orang saksi dalam satu TPS. Cara ini untuk antisipasi jika terjadi intimidasi.
 
Karena termasuk biaya politik yang paling mahal, uang saksi bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah.
 
Awiek mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur ada sekitar 68.511 TPS untuk Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Jika satu TPS diisi dua orang saksi, maka tim pemenangan harus membayar Rp 400 ribu dikalikan jumlah TPS.
 

Dengan demikian, baru untu saksi saja, pasangan calon harus merogoh kocek sebesar Rp 27,4 miliar.


“Jadi, ongkos politik di Indonesia itu memang mahal,” tuturnya.
 
Selain biaya saksi, ada pula biaya kampanye, juga biaya pemenangan. Khusus biaya kampanye, biaya turunannya seperti biaya atribut, baliho, spanduk, kaos, kalender, stiker, pamflet, iklan, dan sebagainya.

Untuk biaya pemenangan, seperti; biaya juru kampanye; penyelenggaraan kegiatan, perlengkapan hingga pengisi acaranya; mobilisasi massa beserta konsumsi dan kaos; juga sub kegiatannya, ambil misal pasar sembako murah. Sudah tentu biayanya tidak kecil.


Saksi yang terbeli

Saksi yang sudah direkrut belum menjamin dapat mengamankan suara. Berdasarkan pengalaman Awiek, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX (Madura), saksi seringkali bermain dua kaki.

Saksi yang direkrut kemungkinkan menerima tawaran sebagai saksi dari calon lainnya, dengan harga yang lebih mahal. Dan, itu sudah jamak terjadi.

“Itu banyak. Saksi tidak datang ke TPS, ada saksi yang datang tapi tidak ngapa-ngapain, itu saksi terbeli,” ujar Awiek.
 

Tidak ada saksi yang bekerja secara sukarela - sekalipun itu kader partai politik. Pula soal relawan, tidak ada yang berdiri sendiri. Relawan juga berhimpun dalam satu wadah.


“Relawan juga ada yang mengkoordinir. Relawan itu berhimpun dalam satu wadah, misalnya relawan alumni ini, relawan pencinta motor, kan ada yang mengorganisir, tidak mungkin sporadis satu per satu,” jelas dia.

Karena itu, dalam perekrutan saksi maupun relawan, tim pemenangan memang harus jelih mencari orang yang militan dan punya komitmen. Kekuatan uang sangat berpengaruh.

Dengan uang, lawan politik akan melakukan apa saja agar memenangkan kontentasi. Termasuk, membayar lebih mahal saksi dan menambah jumlah saksi di TPS.
 
“Biasanya satu TPS ada dua orang saksi, takut ada intimidasi, jadi ada temen yang bantu,” ujarnya.



Ilustrasi penghitungan suara. (MI)


Berbeda pandang dengan Awiek, mantan Tim Sukses Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, Ace Hasan Syadzily mengatakan, saksi yang sudah direkrut - lantas terbeli oleh pihak lawan, sulit terjadi.
 
“Tidak bisa, karena dia datang ke situ (TPS) untuk calon tertentu, saksi lain datang juga atas nama calon  tertentu,” ujar politisi Partai Golkar itu saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.
 
Kata Ace, berdasarkan pengalaman Pilgub DKI 2017, saksi yang telah direkrut pihaknya sudah bekerja sesuai harapan. Jelas tidak ‘masuk angin’, sebab semua saksinya adalah kader parpol pendukung Ahok kala itu.



Ace Hasan Syadzily. (MI)


Sumber dana
 
Selain duit pribadi pasangan calon peserta Pilkada, sumber pembiayaan pemenangan juga bisa diperoleh dari sumbangan perseorangan, dan badan hukum, namun dibatasi.
 
Dalam Pasal 74 ayat 5 Undang-undang Pilkada, disebutkan; sumbangan dana kampanye perseorangan paling banyak Rp 75 juta. Sementara dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta. Kalau lebih bisa didiskualifikasi.
 

Parpol sebagai badan hukum juga bisa memberi sumbangan atau subsidi. Namun, kenyataannya, parpol di Indonesia tidak memiliki banyak uang.


Ace mengatakan, pencarian sumber dana tidak mutlak menjadi tugas tim pemenangan. Kadangkala parpol pengusung juga ikut mencari donatur, asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
 
“Waktu di DKI, uang saksi berasal dari sumbangan individu atau perusahaan yang diserahkan ke tim pemenangan Ahok-Djarot, lalu itu dilaporkan melalui akuntuan publik ke KPUD,” pungkas Ace.

Hilir Mudik Uang Politik
4contents

HILIR MUDIK UANG POLITIK

Updated 13 Februari 2018 20:47
  1. Hilir Mudik Uang Politik
  2. Amplop Putih dari si Calon
  3. Hitung-hitungan Biaya Politik
  4. Kamuflase Uang Saksi