Seorang prajurit TNI berjalan dengan latarbelakang pesawat yang mengangkut pasukan menuju Poso di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah,(ANTARA FOTO/Basri Marzuki).
Seorang prajurit TNI berjalan dengan latarbelakang pesawat yang mengangkut pasukan menuju Poso di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah,(ANTARA FOTO/Basri Marzuki).

Asa Terakhir TNI

Medcom Files Bersama TNI
M Rodhi Aulia • 09 Juli 2019 17:50
SABAN pagi Kiki Syahnakri membuka lembar demi lembar kertas laporan situasi terkini. Sesekali ia mendengarkan laporan melalui radio dan pesawat telepon dari jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tingkat bawah. Kiki membutuhkan laporan itu sebagai bentuk pengawasan dan pemantauan.
 
Tugas itu sudah macam ritual yang tak boleh ditinggal selama dinas di militer. Sebab, sebagai komandan, Kiki tak mau kecolongan. Segala bentuk informasi harus ia dapatkan agar bisa menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan.
 
Kini, lulusan Akademi Militer angkatan 1971 ini purna tugas. Dalam karir kemiliterannya, Ia beberapa kali menjadi komandan di berbagai tingkatan. Pangkat terakhirnya Letnan Jenderal dengan jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WaKSAD).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Diakui Kiki, tugas pemantauan dan pengawasan saat ini lebih berat ketimbang saat ia aktif dulu. Utamanya di era banjir informasi dan sistem alat komunikasi yang semakin canggih dari masa ke masa. Misalnya, telepon seluler dan fasilitas internet. "Jadi komandan sekarang lebih berat dari pada zaman saya dulu," kata Kiki saat berbincang dengan Medcom Files di kantornya, kawasan Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2019.
 

Asa Terakhir TNI
Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WaKSAD) Kiki Syahnakri, di Jakarta. (M Rodhi Aulia).
 

Menurut data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Mei lalu, pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen dari total populasi 264 juta jiwa.
 
Tak terkecuali prajurit TNI aktif, Kiki meyakini sebagian besar prajurit memiliki telepon seluler dan menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari.
 
Di sinilah tantangannya. Prajurit dapat menerima informasi dari manapun dan kapanpun. Komandan satuan masing-masing perlu lebih teliti dan cermat dalam memantau dan mengawasi prajuritnya. "Jangankan informasi dari dalam negeri, dari luar negeri saja bisa cepat langsung masuk ke kampung-kampung," ujarnya.
 
Namun, akan sangat berbahaya jika komandan tak melek alat dan sistem komunikasi yang kian canggih. Komandan perlu sigap dalam menggunakan dan membaca informasi yang beredar luas serta masif. Pun pengaruh informasi tersebut terhadap masing-masing individu prajurit. Pasalnya tidak semua informasi yang beredar itu berdampak positif. Ada pula yang negatif bahkan cenderung liar.
 
Kiki menjelaskan arus informasi kini langsung menuju ke anggota masing-masing, termasuk pengaruh politik dan ideologi. Boleh jadi informasi itu diterima masing-masing anggota tanpa filter. Dari situ, Kiki berharap komandan harus lebih akrab dengan prajuritnya, dan lebih teliti memerhatikan prilaku setiap anggota. Apakah menyimpang dari Sapta Marga atau tidak. Terlebih belakangan ini muncul isu netralitas, loyalitas dan radikal di tubuh TNI.
 
"Ada istilah Santiaji. Jam komandan. Itu forum komunikasi komandan dan anggota. Kita dialog dengan anggota. Sekarang pasti masih ada. Dulu informasi itu lebih banyak dari komandan ke anggota. Tapi sekarang kan mereka dapat informasi dari mana-mana. Dari segala arah. tidak bisa dibendung. Makanya sekarang harus lebih intensif," tegas Kiki.
 
Apalagi, isu-isu sensitif itu justru muncul di tahun-tahun politik. Puncaknya, ketika terjadi aksi massa di Jalan Thamrin 21-22 Mei 2019 oleh Gerakan Kedaulatan Rakyat yang menolak hasil Pilpres 2019. Aksi yang berujung ricuh itu menyeret dua purnawirawan TNI, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein dan Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.
 
Keduanya menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api dan diduga memiliki 'peran' dalam aksi yang menumbalkan puluhan orarng itu. Tentu masa 'kelam' TNI terkait praktek politik praktis diharapkan tidak berulang.
 
Baca: TNI: Isu Dwifungsi Keliru
 

Pekerjaan Rumah

Analis Keamanan dan Militer dari President University, AS Hikam, menyoroti loyalitas prajurit kepada komandannya. Utamanya di saat pelaksanaan Pemilu serentak 2019 kemarin.
 
Oknum purnawirawan disebut-sebut turut andil dalam menggerakkan sejumlah oknum TNI aktif untuk kepentingan politik praktis. Hal itu tampak dari oknum prajurit TNI aktif yang selalu dikesankan "orangnya" purnawirawan tertentu.
 
"Purnawirawan berhak berpolitik. Tapi yang menjadi masalah ketika mereka menggunakan TNI (aktif) lagi," kata Hikam kepada Kami di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 20 Juni 2019.
 

Asa Terakhir TNI
Analis Keamanan dan Militer dari President University, AS Hikam di Tangerang Selatan. (M Rodhi Aulia).
 

Hikam khawatir jika purnawirawan masih ada yang terjebak nostalgia zaman Orde Baru. Era di mana TNI bisa menjadi alat bermain di tataran politik.
 
Pascaterbitnya Undang-Undang 34 tahun 2004, Hikam mengapresiasi TNI menjadi instansi yang paling berhasil dalam mereformasi lembaganya. TNI secara institusi mengalami perubahan signifikan, tak lagi 'menyentuh' praktik-praktik politik praktis dan fokus pada tupoksi TNI era reformasi.
 
Namun dari sisi individu dan purnawirawan, masih menjadi pekerjaan rumah. Masih ada oknum purnawirawan yang coba menggunakan sisa-sisa pengaruh mereka untuk kepentingan 'sempit'.
 
"Prinsipnya TNI harus melakukan reformasi secara konsisten. Ada semacam konflik internal, itu bukan internal TNI. Yang ada itu, konflik mereka yang di luar TNI, tapi punya akses ke TNI dan memanfaatkan situasi politik yang ada untuk melakukan pressure (tekanan)," bebernya.
 
Kiki, yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) mengakui memang ada sisa pengaruh dan hubungan batin antara para purnawirawan dengan prajurit TNI aktif yang sempat menjadi bawahannya.
 
Namun Kiki tidak yakin bila prajurit TNI aktif tersebut melaksanakan perintah bekas komandannya. Apalagi perintah atau permintaan itu bersifat merusak citra positif TNI yang telah dibangun selama ini.
 
"Saya juga punya (mantan anak buah) yang sekarang masih aktif. Itu lumrah. Tapi dalam hal perintah, pasti mereka akan lebih mengikuti komandan yang ada sekarang," ujarnya.
 
Pengamat Militer Stanislaus Riyanta mengatakan, dugaan oknum purnawirawan memengaruhi oknum prajurit aktif terkait kepentingan sempit, perlu dibuktikan dulu. Stanis meyakini, sejauh ini tidak ada prajurit yang melanggar perintah Panglima TNI.
 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam beberapa kesempatan kerap meminta prajurit TNI untuk bersikap netral. Hadi meminta setiap prajurit mencermati setiap informasi dan tidak mudah terprovokasi yang sifatnya menyeret TNI dalam politik praktis.
 
Para prajurit harus memiliki loyalitas kepada pemimpin TNI di seluruh jajaran. Bagi Hadi, tidak ada loyalitas yang mendua, apalagi menggadaikan kepada pihak lain yang akan mengganggu soliditas TNI.
 
Dari pernyataan Hadi dan pengamatannya selama ini, Stanis yakin TNI masih sangat berfungsi menjadi benteng terakhir NKRI.
 
"Ketaatan itu benar-benar hidup mereka. Kalau ada anggota yang mengikuti arahan orang luar, saya kira itu tidak ada. Jika ada, itu oknum. Jika ketahuan, pasti diberesin. Bicara prinsip, TNI itu kompak. Satu garis. Jangan pernah ragukan," ungkap Stanis kepada Medcom Files di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juni 2019.
 

Asa Terakhir TNI
Pengamat Militer Stanislaus Riyanta di Jakarta. (M Rodhi Aulia).
 

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, pihaknya menyadari berbagai tantangan yang dihadapi TNI saat ini. Pihaknya pun melakukan berbagai langkah antisipatif agar TNI tetap pada jalur konstitusi.
 
Termasuk santiaji atau jam komandan yang sempat disinggung Kiki. Menurut Sisriadi, jam komandan itu masih terus bergulir.
 
"Itu memang hidup kita," kata Sisriadi kepada Medcom Files, Selasa 2 Juli 2019.
 
Setiap komandan, kata dia, memegang fungsi pembinaan mental. Para komandan memiliki waktu yang terjadwal khusus untuk tatap muka dengan para prajuritnya.
 

Asa Terakhir TNI
Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Jakarta. (ANTARA /Hafidz Mubarak A).
 

Selain itu, para komandan juga aktif menggunakan teknologi terkini dalam berkomunikasi dengan bawahannya. Sisriadi meyakini segala bentuk informasi yang disebarkan sampai kepada prajurit masing-masing.
 
"Seperti saya menyebarkan buku netralitas ketika Pemilu. Kita gunakan media sosial, media online dan website yang kita punya. Sehingga bisa dilihat TNI dalam proses Pemilu kita netral," tandas Sisriadi.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif