DAFTAR KATEGORI METRO-HIGHLIGHT
  • Modus Transaksi Korupsi Semakin Canggih

    Modus Transaksi Korupsi Semakin Canggih

    Selain kode-kode KPK mencium modus baru dalam kasus suap yaitu pemberi suap membuka rekening dengan nama yang diduga palsu. Ada pula modus yang digunakan Setya Novanto dalam menghindari jerat korupsi. Setnov mengedarkan uangnya dahulu ke lima negara dan menghindari sistem perbankan nasional. Ia menggunakan transaksi money changer untuk mengalirkan uang.

  • Kode Amankan Transaksi Kotor

    Kode Amankan Transaksi Kotor

    Kerapnya pengungkapan kasus korupsi memicu para koruptor untuk kreatif menciptakan berbagai kode untuk mengamankan transaksi yang mereka sepakati. Bahasa sandi apa saja yang pernah muncul dalam berbagai kasus korupsi di tanah air?

  • Sandi dalam Kasus Suap di Bekasi

    Sandi dalam Kasus Suap di Bekasi

    Sebaik apapun menyembunyikan barang busuk pasti akhirnya tercium juga. Penggunaan kode dalam dugaan skandal suap di Kabupaten Bekasi pun tak mampu mengelabui penciuman KPK. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan tujuh tersangka lainnya diciduk KPK dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

  • Pendukung Ratna Dapat Terjerat Pidana

    Pendukung Ratna Dapat Terjerat Pidana

    Dukungan sejumlah elite politik terhadap Ratna Sarumpaet kini berbuntut pada laporan pidana. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai bisa saja mereka ikut terjerat aturan pidana. 

  • Mewujudkan Kampanye Tanpa Hoaks

    Mewujudkan Kampanye Tanpa Hoaks

    Perang hoaks di dunia maya diprediksi masih akan terjadi dalam Pemilu 2019. KPU meminta partai politik berkomitmen memerangi politasasi berita bohong saat kampanye. Visi, misi dan program diharapkan menjadi titik berat yang disampaikan dalam kampanye. Namun Bawaslu sudah menerima dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

  • Berita Dusta Berujung Pidana

    Berita Dusta Berujung Pidana

    Pembohongan publik yang dilakukan Ratna Sarumpaet berujung pada kasus pidana. Ratna memang telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf, namun berita dusta Ratna sempat disebar luaskan oleh sejumlah elite politik dan menimbulkan kegaduhan. 

  • Pelajaran Berharga dari Bencana

    Pelajaran Berharga dari Bencana

    Sebagai bangsa yang hidup di negeri rawan bencana kita sepatutnya terus meningkatkan kemampuan mitigasi. Bila perlu belajar dari kisah sukses negara lain. Bencana memang sulit untuk dihindari, namun dampaknya dapat kita minimalisir. Pemerintah pun terus mengembangkan kemampuan mengatasi dampak bencana. Salah satunya dengan manajemen pembiayaan bencana.

  • Bersama Atasi Bencana

    Bersama Atasi Bencana

    Pascabencana di Sulawesi Tengah pemerintah bekerja keras untuk mengevakuasi korban, membantu korban selamat dan memulihkan infrastruktur. Berbagai lembaga pemerintahan bergerak cepat dan bersinergi. Presiden bahkan dua kali terjun langsung untuk memantau perkembangan di lapangan.

  • Tiga Bencana Hantam Sulawesi Tengah

    Tiga Bencana Hantam Sulawesi Tengah

    Gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Sulawesi Tengah pada Jumat, 28 September 2018 pekan lalu. Gempa disusul tsunami dan fenomena likuifaksi. Korban tewas sudah mencapai lebih dari 1.600 orang. Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu. Bencana juga menghancurkan pemukiman hingga infrastruktur.

  • Dugaan Aliran Uang Haram ke Partai Golkar

    Dugaan Aliran Uang Haram ke Partai Golkar

    Dugaan aliran dana hasil korupsi juga tercium di Partai Golkar. Setelah dua kader partai beringin terjerat kasus korupsi, KPK juga memeriksa Melchias Marcus Mekeng dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1. Sebelumnya tersangka Eni Saragih mengaku sebagian uang haram mengalir ke Munas Partai Golkar.

  • Ungkap Tuntas Skandal Century!

    Ungkap Tuntas Skandal Century!

    Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyanggah artikel Asia Sentinel yang menuding keterlibatan dirinya dan Partai Demokrat dalam skandal Bank Century. Belakangan Asia Sentinel menarik artikel ini dan meminta maaf karena menyalahi etika jurnalistik. Pengamat hukum mengkritik KPK yang dianggap belum memeriksa semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

  • Mengusut Aliran Dana Haram ke Parpol

    Mengusut Aliran Dana Haram ke Parpol

    Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif menuai protes. Perilaku kotor legislator koruptor diduga juga menguntungkan partai politik yang mendapatkan suntikan dana. Adalah mantan anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati serta Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola yang mengungkap dugaan aliran dana haram hasil korupsi untuk membiayai berbagai kegiatan partai.

  • Menakar Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga

    Menakar Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga

    Persoalan soliditas tak hanya menjadi tantangan internal partai pendukung Prabowo-Sandiaga. Diantara anggota koalisi ada persoalan dominasi yang membayangi. Inikah sebabnya perumusan tim sukses Prabowo-Sandiaga tak kunjung rampung?

  • Partai Tak Tegas, Kader Membangkang

    Partai Tak Tegas, Kader Membangkang

    Kekecewaan agaknya melatari dukungan setengah hati Demokrat bagi pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Namun disiplin seharusnya ditegakkan dengan memberi sanksi bagi mereka yang tidak patuh pada sikap resmi partai. Fenomena pembangkangan kader parpol koalisi Prabowo-Sandi ternyata tak hanya terjadi di Demokrat, di Maluku Utara fenomena yang sama juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera.

  • Politik Dua Kaki 'Partai Mercy'

    Politik Dua Kaki 'Partai Mercy'

    Elite Partai Demokrat mengaku telah menjalankan strategi politik dua kaki. Politik dua kaki yang dimaksud adalah membagi kekuatan untuk memenangi Pileg dan Pilpres 2019. Namun di lapangan sejumlah tokoh Partai Demokrat di daerah terang-terangan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Yang menarik, para pembelot tidak mendapat sanksi namun diberi dispensasi.

  • Mencegah Politisi jadi Residivis Korupsi

    Mencegah Politisi jadi Residivis Korupsi

    Bawaslu telah mengabulkan gugatan belasan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Padahal upaya KPK yang melarang caleg mantan napi korupsi bertujuan agar rakyat dapat memilih wakil dengan rekam jejak bersih dari korupsi. 

  • Jejak Kasus Korupsi Anggota Legislatif

    Jejak Kasus Korupsi Anggota Legislatif

    Korupsi massal wakil rakyat berulang kali terjadi, sebelumnya 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara juga dijerat KPK. Di Padang, Sumatera Barat, 37 anggota DPRD terungkap memanipulasi anggaran. Tak hanya di daerah, DPR RI juga tak luput dari kasus korupsi massal. 

  • 41 Anggota DPRD Malang Terjerat Korupsi

    41 Anggota DPRD Malang Terjerat Korupsi

    KPK resmi menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Total 41 orang dari 45 anggota DPRD Malang tak dapat menjalankan tugas karena terjerat kasus rasuah. Mereka menyusul wali kota Malang nonaktif Muhammad Anton yang telah lebih dahulu ditahan KPK dalam kasus yang sama. 

  • Aliran Haram Parpol Terancam

    Aliran Haram Parpol Terancam

    Dua politisi Partai Golkar resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih yang dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang pada pekan lalu telah mundur dari kabinet. Dalam pemeriksaannya Eni bernyanyi soal aliran dana hasil korupsi ke partainya. 

  • Parpol Penerima Uang Haram Terancam Dibubarkan

    Parpol Penerima Uang Haram Terancam Dibubarkan

    Isu aliran uang haram ke partai politik sebenarnya bukan barang baru. Beberapa politisi pernah terjerat dalam kasus uang haram tersebut. Berbagai kasus korupsi yang berakhir di pengadilan pun mengungkap adanya uang haram untuk memuluskan biaya kegiatan parpol. Parpol yang menerima aliran dana uang haram pun terancam dibubarkan.