Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. (AFP)
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. (AFP)

Israel Nyatakan 6 Grup HAM Palestina sebagai 'Organisasi Teror'

Internasional Palestina hak asasi manusia Israel Benny Gantz
Willy Haryono • 23 Oktober 2021 13:18
Tel Aviv: Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyatakan enam grup hak asasi manusia Palestina sebagai "organisasi teror" pada Jumat, 22 Oktober. Gantz menyebut keenam grup HAM Palestina itu beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP), kelompok yang dinyatakan Israel sebagai grup teror.
 
Perwakilan dari keenam grup HAM yang dilabeli Israel membantah tuduhan tersebut. Mereka menuduh Israel berusaha membungkam kritik terkait dugaan pelanggaran HAM.
 
"Organisasi-organisasi tersebut berstatus aktif di bawah naungan kelompok masyarakat sipil. Namun kenyataannya, mereka adalah perpanjangan tangan dari kepemimpinan (PLFP), yang aktivitas utamanya adalah pembebasan Palestina dan penghancuran Israel," ujar kantor Benny Gantz, dilansir dari The Times of Israel, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menganggap PLFP, satu dari beberapa partai dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebagai grup teror.
 
Keenam organisasi yang dimaksud Benny Gantz adalah grup Al-Haq, Addameer, Pertahanan untuk Anak Internasional, Serikat Komite Perempuan Palestiba, Pusat Riset dan Advokasi Bisan, serta Serikat Komite Pekerjaan Agrikultur.
 
Menurut keterangan dari kantor Kemenhan Israel, keenam organisasi tersebut mempekerjakan anggota senior PFLP, "termasuk aktivis yang terlibat dalam aktivitas teror."
 
Selama ini, keenam grup itu telah menerima bantuan dana dari negara-negara anggota Uni Eropa dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
"Bantuan dana itu digunakan PLFP untuk pembayaran keluarga tahanan keamanan, gaji aktivis, promosi aktivitas teror, dan memperkuat aktivitas PLFP di Yerusalem," sebut Kemenhan Israel.
 
Di bawah statuta 2016, deklarasi tersebut memungkinkan otoritas Israel untuk menutup kantor keenam grup, menyita aset mereka, dan melarang segala bentuk aktivitas.
 
Direktur Al-Haq Shawan Jabarin menilai langkah terbaru Israel sebagai upaya membungkam kritim atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Tel Aviv.
 
"Mereka mungkin bisa menutup (kantor) kita. Mereka juga bisa menghentikan pendanaan dan menangkap kami. Tapi mereka tidak dapat menghentikan keyakinan kami bahwa negara penjajah ini harus bertanggung jawab atas kejahatan mereka," tegas Jabarin kepada The Times of Israel.
 
Baca:  Pemukim Israel Hancurkan 300 Pohon Zaitun Milik Petani Palestina
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif