PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP)
PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP)

PM Israel Isyaratkan Penundaan Aneksasi Tepi Barat

Internasional palestina israel
Marcheilla Ariesta • 30 Juni 2020 14:59
Tel Aviv: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bahwa aneksasi wilayah Yudea dan Samaria di Tepi Barat akan ditunda. Rencananya, pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat tersebut akan dilakukan mulai 1 Juli besok.
 
Berbicara di hadapan anggota Partai Likud, PM Netanyahu menjelaskan bahwa pencaplokan wilayah Tepi Barat memerlukan banyak pertimbangan politik dan keamanan, termasuk mengenai dukungan dari Amerika Serikat.
 
"Kami telah berdialog secara dekat dengan Amerika. (Aneksasi Tepi Barat) ini adalah proses kompleks dan ada banyak pertimbangan yang tidak dapat saya uraikan," kata Netanyahu, dilansir dari Israel National News, Selasa 30 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut sumber yang dikutip dalam laporan tersebut, di antara pertimbangan politik yang mempengaruhi pembatalan aneksasi adalah keputusan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag. Pengadilan ini telah memulai penyelidikan terhadap Israel.
 
Israel mengklaim ICC tidak memiliki yurisdiksi karena Israel bukan anggota pengadilan tersebut. Selain itu, Israel juga tidak menandatangani Statuta Roma yang menetapkan didirikannya ICC.
 
Isyarat penundaan aneksasi oleh PM Netanyahu disampaikan usai munculnya komentar dari Menteri Pertahanan Benny Gantz. Gantz, yang juga menjabat PM alternatif Israel, mengatakan bahwa aneksasi harus ditunda karena perang melawan pandemi virus korona (covid-19) masih menjadi prioritas utama.
 
Sebelumnya dalam pertemuan dengan utusan AS Avi Berkowitz dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, Gantz mengatakan bahwa 1 Juli bukanlah "tanggal keramat" untuk penerapan kedaulatan.
 
Banyak tokoh global mengecam rencana aneksasi di Tepi Barat, yang dinilai hanya akan menghancurkan harapan terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel.
 
Langkah aneksasi Tepi Barat juga dinilai akan merusak Solusi Dua Negara (Two-State Solution), sebuah skema yang dinilai sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
 
Baca:Komisaris Tinggi PBB Tegaskan Aneksasi Israel Ilegal
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif