PM Sudan Abdalla Hamdok. (AFP)
PM Sudan Abdalla Hamdok. (AFP)

PM Sudan Menyepakati Perjanjian dengan Militer Demi Mencegah Perang Saudara

Internasional Kudeta Sudan Sudan Abdalla Hamdok Abdel Fattah al-Burhan
Medcom • 24 November 2021 16:37
Khartoum: Abdalla Hamdok telah dibebaskan dari tahanan rumah dan kembali menjadi Perdana Menteri Sudan usai menyepakati sebuah perjanjian dengan pihak militer. Ia mengaku menyetujui hal tersebut demi "menghindari pertumpahan darah" dan "perang saudara."
 
Hamdok dan sejumlah menteri lainnya ditahan dalam kudeta militer Sudan bulan lalu, yang membuat pemerintahan transisi dibubarkan. Kudeta Sudan memicu bentrokan antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa, yang telah menewaskan lebih dari 40 orang.
 
Selang beberapa waktu, pemimpin kudeta Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengembalikan Hamdok ke kursi kekuasaan pada akhi pekan kemarin. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara kepemimpinan militer dan sipil di Sudan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Selasa, 23 November 2021, Hamdok menyesalkan terjadinya "pertumpahan darah" yang terjadi setelah kudeta 25 Oktober. Ia menjelaskan bahwa perjanjiannya dengan militer bertujuan untuk "menghindari pembunuhan lebih lanjut."
 
"Ini bukan kepentingan pribadi bagi saya," kata Hamdok. "Ada moto yang mengatakan, anda akan mati untuk negara. Saya rasa saya telah mengambil keputusan yang tepat."
 
Berdasarkan perjanjian yang disepakati antara kubu militer dan sipil, Hamdok kembali menjadi pemimpin pemerintahan transisi di Sudan. Pemerintahan transisi ini pertama kali dibentuk tergulingnya diktator Sudan, Omar al-Bashir, pada 2019.
 
Dewan Menteri Sudan, yang dibubarkan pada 25 Oktober, akan dipulihkan, dan pemerintahan transisi akan kembali diisi jajaran tokoh sipil dan militer. Konstitusi Sudan akan diamandemen guna menguraikan kemitraan antara sipil dan militer dalam masa transisi ini.
 
Baca:  Protes Kesepakatan Politik dengan Militer, 12 Menteri Sudan Mengundurkan Diri
 
Namun, menurut pejabat Inisiatif Pasukan Nasional (NFI) Mudawi Ibrahim, perjanjian antara sipil dan militer itu meliputi restrukturisasi yang belum ditentukan dengan jelas. Ketidakjelasan ini merupakan salah satu penyebab mengapa aksi protes di Sudan belum juga berakhir.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif