Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT ASEAN. Foto: AFP
Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT ASEAN. Foto: AFP

ASEAN Tak Undang Junta Myanmar ke KTT, Langkah Tepat atau Sebaliknya?

Internasional Myanmar asean Junta Myanmar Myanmar Tak Diundang ASEAN
Willy Haryono • 18 Oktober 2021 08:19
Jakarta: Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Jumat pekan kemarin menghasilkan kesepakatan untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dijadwalkan berlangsung secara virtual pada 26-28 Oktober 2021. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena selama ini ASEAN dikenal sebagai organisasi yang menerapkan skema konsensus, bukan sistem voting suara terbanyak.
 
Keputusan terbaru pekan kemarin sudah jelas tidak melibatkan Myanmar. Padahal, Myanmar masih merupakan anggota ASEAN. Kudeta militer pada 1 Februari lalu tidak serta-merta membuat Myanmar keluar dari keanggotaan ASEAN.
 
Lantas, mengapa keputusan kemarin bisa tercapai walau secara teknis hanya 9 dari 10 menlu ASEAN yang menyepakatinya? Mungkin alasannya karena Myanmar untuk saat ini tidak memiliki perwakilan resmi di ASEAN. Mungkin Menlu Myanmar yang ditunjuk junta, U Wunna Maung Lwin, dianggap ASEAN tidak mewakili masyarakat Myanmar secara keseluruhan. Hal ini sebenarnya sudah terlihat saat Menlu Retno Marsudi dan Menlu Thailand Don Pramudwinai bertemu dengan U Wunna Maung Lwin di Bangkok pada 24 Februari. Kala itu, Menlu Retno hanya menyebut nama U Wunna tanpa menyertakan gelar apapun di depannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan anggapan semacam itu, mungkin ASEAN merasa bahwa sembilan menlu saja sudah merupakan keseluruhan anggota sehingga "konsensus" pada Jumat kemarin dapat tercapai. Untuk sementara, anggap saja seperti itu.
 
Dalam keterangan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN saat ini, disebutkan bahwa alasan tidak mengundang junta ke KTT mendatang adalah karena tidak adanya perkembangan signifikan terkait implementasi Lima Poin Konsensus -- hasil dari pertemuan ASEAN Leaders's Meeting (ALM) di Jakarta pada April lalu. Brunei mengatakan bahwa setelah melalui diskusi panjang, tidak ada konsensus mengenai siapa perwakilan politik dari Myanmar yang akan hadir di KTT ke-38 dan ke-39 bulan ini. Namun ASEAN tidak mengesampingkan Myanmar sepenuhnya, dan akan menerima "perwakilan non-politik" dari Myanmar untuk hadir di KTT.
 
Istilah "perwakilan non-politik" membingungkan, karena siapapun representasi dari Myanmar yang hadir dalam KTT ASEAN mendatang, sudah pasti mempunyai agenda, atau setidaknya, orientasi politik tertentu. Desakan untuk mengundang perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) juga tidak akan bisa memenuhi kriteria "non-politik." Lantas, siapa yang harus diundang? Warga sipil Myanmar pun pasti memiliki orientasi politik.


Pertaruhan Kredibilitas?

Negara-negara anggota ASEAN mungkin menyadari bahwa sejak terjadinya kudeta di Myanmar hingga saat ini, situasi di negara tersebut tidak berangsur membaik. Jika kondisi ini terus terjadi --,padahal Lima Poin Konsensus sudah dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keadaan,-- maka kredibilitas ASEAN berpotensi luntur di mata dunia.
 
ASEAN mungkin merasa khawatir organisasi besar di Asia Tenggara ini dapat dianggap tidak berdaya di hadapan satu negara anggota. Dengan tidak mengundang Myanmar, kredibilitas ASEAN mungkin akan terselamatkan, dan di waktu bersamaan juga dapat membuat junta Myanmar kehilangan kesempatan untuk mengukuhkan diri sebagai pemerintahan yang sah. Langkah drastis harus dilakukan, begitu mungkin pikir ASEAN, karena junta Myanmar tak kunjung mengimplementasikan Lima Poin Konsensus.
 
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam Lima Poin Konsensus adalah pengiriman utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Namun sejak April hingga kini, Menlu Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof yang menjadi utusan khusus ASEAN tak kunjung mendapat akses untuk menemui "semua pihak" terkait di Myanmar, termasuk pemimpin sipil yang digulingkan junta, Aung San Suu Kyi, dan presiden yang juga digulingkan, U Win Myint.
 
Junta Myanmar beralasan, kedua tokoh tersebut tidak bisa ditemui karena sedang menjalani proses dakwaan kriminal. Karena merasa tidak ada kemajuan, Brunei pun membatalkan rencana kunjungan Erywan ke Myanmar. Poin lain yang juga tidak dipatuhi Myanmar adalah menurunkan ketegangan. Bentrokan antar demonstran anti-kudeta dengan petugas keamanan masih terus terjadi, dan tak jarang menelan korban jiwa.
 
ASEAN dinilai menjatuhkan semacam "hukuman" kepada junta Myanmar dengan tidak mengundang Min Aung Hlaing. Bisa saja sang jenderal terdorong untuk segera mematuhi Lima Poin Konsensus, atau bisa jadi malah sebaliknya. Langkah tidak mengundang Min Aung Hlaing berpotensi menjadikan ASEAN kehilangan akses ke Myanmar. Jika itu terjadi, maka sudah pasti pengaruh ASEAN terhadap junta Myanmar akan berkurang drastis, dan konflik di negara tersebut akan semakin tak terlihat ujungnya.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif