Terkait CPO, Uni Eropa Harus Adil dalam Ambil Keputusan

Marcheilla Ariesta 25 Mei 2018 14:13 WIB
cpouni eropa
Terkait CPO, Uni Eropa Harus Adil dalam Ambil Keputusan
Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara).
Jakarta: Uni Eropa dinilai kurang adil dalam mengambil keputusan. Pasalnya mereka hanya melihat lingkungannya sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana dampaknya pada masyarakat dunia.
 
Baca juga: Uni Eropa Klaim Hanya Kurangi Penggunaan Kelapa Sawit.
 

Hal ini disampaikan Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa.
 
"Uni Eropa harus adil dalam mengambil keputusan," ucapnya dalam diskusi mengenai kelapa sawit di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Jumat 25 Mei 2018.
 
Pernyataan tersebut disampaikan mengikuti isu Uni Eropa akan melarang kelapa sawit dari negara-negara produsen tumbuhan tersebut. Indonesia merupakan negara terbesar produsen kelapa sawit di dunia, disusul Malaysia.
 
Menurut Purbaya, pelarangan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa sama saja mengembalikan kemiskinan di Indonesia. Dia menjelaskan ada sekitar 6,9 juta jiwa di Indonesia yang bergantung pada kelapa sawit.
 
"Angka kemiskinan di Indonesia menurun, salah satu faktor yang membuat kemiskinan ini menurun adalah karena kelapa sawit," tukasnya.
 
"Banyak sekali warga Indonesia yang bekerja dan bergantung pada kelapa sawit itu sendiri," imbuh dia.
 
Purbaya memaparkan kelapa sawit di Indonesia tidak seheboh yang diberitakan media. Dari Sabang hingga Merauke, sebanyak 27 persen saja yang ditanami kelapa sawit.
 
"Total plantation kelapa sawit di Indonesia hanya sekitar 11,26 juta hektare," tegasnya.
 
Dia juga menambahkan, angka tersebut sudah dipersempit. Hal ini karena Indonesia juga sangat mendukung pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
"Pemerintah Indonesia memberlakukan batas kedaluwarsa tanah untuk kelapa sawit. Jika sudah tidak bisa dipakai, mereka (perusahaan) tidak bisa melanjutkan penanaman dan tidak boleh memperluasnya juga," imbuh dia.
 
Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggundulan hutan yang mengancam nyawa para satwa liat di dalamnya, termasuk Orangutan.
 
Meski demikian, Purbaya mengakui pihaknya masih terus memperkuat regulasi untuk masa depan. Dia berharap dalam lima tahun ke depan, Indonesia memiliki nol persen penggundulan hutan.



(FJR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id