Indonesia Sampaikan Strategi Penghapusan Merkuri di COP2 Jenewa
Penasihat Senior Menteri LHK, Imam B. Prasodjo. (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro)
Jenewa: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Delegasi Indonesia memaparkan pencapaian dan peran positif kebijakan nasional Indonesia itu dalam The Second Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP-2) di Jenewa, Swiss.

"COP-2 membuka kesempatan lebih luas bagi Indonesia dalam menjajaki kerja sama bilateral/regional dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi di bidang pengelolaan merkuri. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak penggunaan merkuri," kata Ketua delegasi Indonesia, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, Rabu 21 November 2018.

Isu-isu utama yang dibahas dalam COP-2 meliputi aturan prosedur dan keuangan; pekerjaan teknis terkait pelepasan merkuri ke tanah atau air; serta emisi merkuri melalui open burning of waste.


Selain itu dibahas pula evaluasi keefektifan, pengaturan sekretariat, aturan prosedur untuk Komite Implementasi dan Kepatuhan, pengembangan pedoman penyimpanan sementara, penyusunan 'waste thresholds' dan pembahasan panduan tentang pengelolaan lahan terkontaminasi.

Penasihat Senior Menteri LHK, Imam B. Prasodjo, juga menyampaikan materi bertajuk "How to Formalize the ASGM Sector for Inclusive Sustainable Development?" yang dikemas dalam bentuk diskusi Knowledge Lab. 

Dia mengatakan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia tersebar di 58 kabupaten/kota di 23 provinsi. "Kasus perdagangan dan penggunaan merkuri ilegal marak terjadi di sini, dan mengakibatkan lahan akses terbuka seluas 2.815,80 hektare mengalami kerusakan," tuturnya.

Upaya formalisasi terhadap PESK, kata Imam, tak serta merta dapat dilakukan mengingat banyak aspek yang harus dipertimbangkan. "Termasuk kesiapan penegakan hukum dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan, keselamatan kehidupan rakyat secara keseluruhan di sekitar wilayah PESK, dan kelestarian lingkungan," jelasnya.

Agenda COP2 berlangsung dari 19 hingga 23 November 2018, dan dihadiri 933 delegasi dari 91 negara pihak, 55 negara non-pihak, 77 Intergovernmental Organizations, 31 NGOs dan 32 lainnya, yang terdiri dari unsur Pemerintah, Badan Dunia, LSM, dunia usaha, dan peneliti. 




(WIL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id