Indonesia Komitmen Perkuat Dialog Sosial pada Forum ILO
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang (tengah). (Foto: Dok. Kemenaker)
Jenewa: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat dialog sosial antara pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. 

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan memperkuat lembaga dialog sosial yaitu lembaga Tripartit Nasional (Tripnas) dan sertikat pekerja/buruh.

"Kami melihat perlunya memperkuat lembaga dialog sosial seperti lembaga Tripnas, serikat pekerja/buruh, dan lembaga penyelesaian sengketa bagi tenaga kerja. Investasi pada lembaga dialog sosial sangat penting untuk memastikan terwujudnya dialog sosial yang konstruktif," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang, pada Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-334 di Jenewa, Swiss, Rabu, 7 November 2018.


Haiyani menjelaskan ada empat hal yang harus diperhatikan untuk memperkuat dialog sosial. Pertama adalah membangun kapasitas konstituen dan memperkuat kerja sama.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pusat Pelatihan Internasional ILO untuk lebih meningkatkan program pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk melayani kebutuhan para konstituen ILO di wilayah tersebut,” kata Haiyani.

Poin kedua yang harus diperhatikan adalah meningkatkan penelitian dan pelatihan. Indonesia mendukung rencana ILO untuk memperluas basis data tentang hubungan industrial dan dialog sosial.

"Pengembangan perangkat kebijakan dan pelatihan yang ramah pengguna adalah suatu hal penting untuk meningkatkan kapasitas konstituen, yang harus dicapai juga dengan pertimbangan negara-negara dengan tingkat akses internet yang terbatas,” katanya.

Kemudian, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah terkait standar kegiatan. ILO dianjurkan memberikan pendampingan terhadap berbagai aktivitas terkait dialog sosial. 

"Namun, pendampingan harus didasarkan pada pendekatan yang dibuat khusus dan dikembangkan dalam kerja sama yang erat dengan prioritas-prioritas negara dan sejalan dengan Program Pekerjaan yang Layak,” ujar Haiyani.

Haiyani melanjutkan, kegiatan seperti ini akan memberikan kesempatan untuk lebih mempromosikan Prinsip-Prinsip Mendasar tentang Hak Bekerja.

Terakhir, Indonesia mendukung upaya peningkatan keterpaduan kebijakan. Indonesia mendukung inisiatif ILO untuk mempromosikan kemitraan strategis dengan komunitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dengan pembangunan yang lebih luas di tingkat global, regional, maupun nasional.

"Kami menyambut baik pembentukan tim koordinasi kecil untuk mengoperasionalkan rencana tersebut dan akan menantikan peninjauan atas pelaksanaan yang akan dilaporkan secara rutin kepada ILO,” ucap Haiyani.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id