Warga Myanmar tundukkan kepala menghormati pedemo yang tewas. Foto: AFP.
Warga Myanmar tundukkan kepala menghormati pedemo yang tewas. Foto: AFP.

G7 Kutuk Kekerasan Militer yang Tewaskan Pedemo Myanmar

Internasional g7 konflik myanmar myanmar aung san suu kyi Kudeta Myanmar Protes Myanmar
Marcheilla Ariesta • 23 Februari 2021 19:27
London: Negara-negara anggota G7 mengutuk keras kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar kepada para pengunjuk rasa. G7 mendesak militer menahan diri dan menghormati hak asasi manusia serta hukum internasional.
 
Blok negara-negara maju ini menegaskan kembali perlawanan terhadap kudeta militer Myanmar yang terjadi pada 1 Februari lalu.
 
"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima. Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata para menteri luar negeri G7 itu, dilansir dari AFP, Selasa, 23 Februari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami menyampaikan keprihatinan atas tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui pemadaman Internet dan perubahan kejam terhadap undang-undang yang menekan kebebasan berbicara," imbuh mereka.
 
G7 menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai profesi. Mereka juga menyerukan agar junta mencabut keadaan darurat di sana.
 
Baca juga: Pedemo Tewas, AS Kembali Jatuhkan Sanksi untuk Pejabat Militer Myanmar
 
"Kami tetap bersatu dalam mengutuk kudeta di Myanmar. Kami menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pembebasan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan terus berdiri bersama rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk demokrasi dan kebebasan," kata pernyataan G7 itu.
 
G7 merupakan kelompok negara-negara maju yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Beberapa negara di kelompok ini bahkan menjatuhkan sanksi untuk para pejabat militer Myanmar.
 
Kemarin, AS mengumumkan menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat militer atas kematian tiga pedemo di Myanmar. Sanksi dijatuhkan kepada Moe Myint Tun dan Maung Maung Kyaw.
 
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell juga mengutuk kudeta dan kekerasan terhadap para demonstran. Dia mengatakan para menteri Uni Eropa telah menyetujui serangkaian tindakan, termasuk menerapkan sanksi terhadap tokoh militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka.
 
Ia menuturkan Uni Eropa akan menahan semua dukungan keuangan langsung untuk program reformasi pemerintah di Myanmar. Meski demikian, ia mengatakan tindakan tersebut tidak akan berdampak pada masyarakat Myanmar.
 
"Uni Eropa akan terus mendukung masyarakat sipil dan menyediakan layanan dasar," imbuhnya.
 
Sejauh ini, tiga demonstran anti kudeta Myanmar dilaporkan tewas saat berdemo. Seorang diantaranya adalah perempuan yang sempat kritis selama sepekan akibat luka peluru tajam di kepalanya.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif