Menlu Rusia Sergey Lavrov. Foto: AFP
Menlu Rusia Sergey Lavrov. Foto: AFP

Menlu Rusia: Tindakan Rasis Ukraina yang Paksa Perang Terjadi

Fajar Nugraha • 23 September 2022 05:40
New York: Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Kamis 22 September menepis kecaman Barat atas invasi Rusia ke Ukraina. Alih-alih menuduh Ukraina sebagai negara yang melanggar hukum internasional.
 
Berbicara kepada sesi Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina, Lavrov mengklaim pasukan Ukraina melakukan serangan ‘ilegal’ terhadap ‘warga Donbas yang damai.’
 
Dia juga menuduh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan ‘rezim Kyiv’ melakukan agresi bermotivasi ‘rasis’ dan ‘anti-Rusia’.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lavrov mengklaim Zelensky membuat komentar ‘fobia Rusia’ dalam sebuah wawancara Agustus dan bahwa mereka memotivasi orang yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina untuk mengadakan referendum tentang prospek bergabung dengan Rusia.
 
"Saya pikir keputusan yang telah diadopsi oleh seluruh wilayah Ukraina tentang melakukan referendum adalah hasil dari komentar (Zelensky),” kata Lavrov, seperti dikutip CNN, Jumat 23 September 2022.
 
Lavrov juga mengutuk cara "sinis" negara-negara Barat memasok senjata ke Ukraina. “Kebijakan itu berarti keterlibatan langsung Barat dalam konflik dan menjadikan mereka pihak dalam konflik,” tegasnya.
 
Dalam pidatonya, Lavrov mengklaim Barat terutama termotivasi untuk memasok senjata ke Ukraina untuk "menyeret pertempuran selama mungkin terlepas dari korban dan kehancuran untuk melemahkan dan melemahkan Rusia."
 
Lavrov mengakhiri pidatonya dengan menolak legitimasi Pengadilan Kriminal Internasional. “Kami tidak percaya pada pekerjaan dari lembaga itu. Dan kami tidak mengharapkan apa-apa lagi dari lembaga ini atau seluruh jajaran lembaga internasional lainnya,” ucap Lavrov.
 
"Semua yang saya katakan hari ini hanya menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan 'operasi militer khusus' tidak dapat dihindari," tambah Lavrov.
 
Minggu ini, para pemimpin yang ditunjuk Rusia di wilayah pendudukan Kherson dan Zaporizhzhia dan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk yang dideklarasikan sendiri semuanya mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengadakan “pemungutan suara” mulai Jumat.
 
Referendum yang diharapkan bertentangan dengan hukum internasional yang menegakkan kedaulatan Ukraina. Pejabat Ukraina menolak pengumuman itu sebagai "palsu" yang berasal dari "takut akan kekalahan."

 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif