Sebuah sesi berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, AS. (AFP)
Sebuah sesi berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, AS. (AFP)

'Dipecat' Junta Militer, Dubes Myanmar akan Lanjutkan Perlawanan

Internasional pbb konflik myanmar myanmar politik myanmar Kudeta Myanmar
Marcheilla Ariesta • 28 Februari 2021 13:29
New York: Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun, telah dipecat oleh junta militer yang menguasai negaranya. Usai pemecatan, Kyaw Moe Tun bersumpah akan terus melanjutkan perlawanannya.
 
"Saya memutuskan untuk melawan balik selama saya bisa (melakukannya)," kata Kyaw Moe Tun, dilansir dari AFP, Minggu, 28 Februari 2021.
 
Kyaw Moe Tun dianggap telah mengkhianati negaranya setelah dirinya meminta komunitas internasional untuk bersatu melawan kudeta militer di Myanmar. Pemecatannya diumumkan di televisi milik negara Myanmar pada Sabtu kemarin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejauh ini PBB tidak mengakui junta militer sebagai pemerintah yang sah di Myanmar. PBB juga tidak menerima notifikasi mengenai adanya perubahan kekuasaan di negara tersebut.
 
Dengan demikian, menurut PBB, Kyaw Moe Tun masih berstatus sebagai dubes Myanmar.
 
"Kami tidak menerima komunikasi apapun mengenai perubahan perwakilan Myanmar di PBB," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
 
Baca:  Militer Myanmar Pecat Dubes yang Meminta Tolong di PBB
 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa utusan khususnya untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah memperingatkan 193 negara anggota Majelis Umum PBB untuk tidak melegitimasi junta militer di Myanmar.
 
Jika junta militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing berencana mencari pengakuan internasional dengan mengirimkan perwakilan tetap yang baru untuk PBB, maka hal tersebut sama saja melawan badan dunia itu. 
 
Militer Myanmar menegaskan telah memecat Kyaw, satu hari usai sang dubes meminta komunitas global untuk bersama-sama menghentikan kudeta di negaranya. Dalam sebuah pidato emosional, Dubes Kyaw Moe Tun meminta agar semua negara tidak bekerja sama dengan junta militer Myanmar hingga kekuasaan kembali ke pemerintahan demokratis.
 
"Ia telah mengkhianati negara dan berbicara untuk organisais tak resmi yang tidak merepresentasikan negara," ujar laporan di televisi nasional Myanmar.
 
"Tidak hanya itu, ia juga telah menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab dari seorang duta besar," sambungnya.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif