Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) John Ratcliffe. Foto: AFP
Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) John Ratcliffe. Foto: AFP

Direktur Intelijen AS Sebut Tiongkok Ancaman Terbesar Sejak Perang Dunia

Internasional amerika serikat tiongkok as-tiongkok
Fajar Nugraha • 04 Desember 2020 14:41
Washington: Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) John Ratcliffe melontarkan komentar mencengangkan mengenai Tiongkok yang dianggapnya sebagai ancaman global terbesar. Ini menjadi serangan terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump kepada Negeri Tirai Bambu.
 
Bagi Ratcliffe, Tiongkok menjadi ancaman bagi demokrasi dan kebebasan sejak akhir Perang Dunia II. Dia mendesak tanggapan bipartisan diperlukan di AS untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin besar.
 
Menulis untuk The Wall Street Journal, Ratcliffe berkata, "Jika saya dapat mengkomunikasikan satu hal kepada rakyat Amerika dari sudut pandang yang unik ini, Republik Rakyat Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi Amerika saat ini dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ratcliffe menunjuk ke intelijen yang menegaskan bahwa tujuan akhir Tiongkok adalah dominasi ekonomi, militer dan teknologi global.
 
“Tiongkok tidak hanya menimbulkan kerusakan ekonomi senilai USD500 miliar ke Amerika Serikat melalui pencurian kekayaan intelektual, tetapi juga menggunakan teknologi curian untuk menggantikan bisnis AS di seluruh dunia," kata Ratcliffe, dalam artikel itu, yang dikutip the Business Standard, Jumat 4 Desember 2020.
 
“Dalam upaya untuk melawan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Tiongkok komunitas intelijen AS mengalihkan sumber daya hingga USD85 miliar, selain memulai pergeseran budaya dengan generasi sebelumnya,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut Ratcliffe mengecam Partai Komunis Tiongkok (PKT), Ratcliffe menulis di WSJ bahwa “Tiongkok bermaksud untuk mendominasi AS dan seluruh planet ini secara ekonomi, militer dan teknologi. Banyak inisiatif publik utama mereka dan perusahaan terkemuka hanya menawarkan lapisan kamuflase untuk aktivitas Partai Komunis Tiongkok."
 
Mengutip contoh beberapa penangkapan yang dilakukan oleh FBI belakangan ini, Kepala Intelijen mengatakan, “Negeri Tirai Bambu merampas kekayaan intelektual perusahaan AS, meniru teknologi, dan kemudian menggantikan perusahaan AS di pasar global."
 
Kementerian Luar Negeri AS di bawah Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mengejar langkah-langkah kebijakan yang tegas terhadap pemerintah Tiongkok di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Isu yang menjadi perhatian antara lain termasuk perdagangan, covid-19, dan agresi militer Tiongkok.
 
Pernyataan Kepala Intelijen AS muncul ketika pemerintahan Donald Trump yang akan keluar pada  Kamis mengurangi masa berlaku visa pengunjung AS untuk pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan anggota keluarga mereka dari sepuluh tahun menjadi satu bulan.
 
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNN pada Kamis bahwa "Ini sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan tindakan penegakan hukum kami yang sedang berlangsung di seluruh Pemerintah AS untuk melindungi bangsa kami dari pengaruh jahat PKT."
 
Lebih lanjut Kemenlu AS menuduh bahwa PKT "mengirim agen ke Amerika Serikat untuk tanpa malu-malu memantau, mengancam, dan melaporkan warga negara Tiongkok dan kelompok Tiongkok-Amerika yang terlibat dalam kegiatan hukum, jujur, dan terbuka yang dilindungi oleh kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat.”
 
"Selama beberapa dekade kami mengizinkan PKT akses bebas dan tidak terbatas ke institusi dan bisnis AS sementara hak istimewa yang sama ini tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga AS di Tiongkok. Interaksi dengan masyarakat bebas, ekonomi, dan akses ke teknologi Barat pasti membantu Tiongkok berkembang, sementara PKT hanya menggandakan Marxis-Leninisme dan permusuhan terhadap dunia bebas," kata pihak Kemenlu AS.
 
Langkah ini adalah di antara serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintahan Trump, menetapkan bentuk kebijakan AS terhadap Tiongkok untuk masa jabatan Presiden terpilih Joe Biden.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif