Turki menerima paket pertama rudal pertahanan S-400 Rusia pada Juli 2019. (Foto: AFP)
Turki menerima paket pertama rudal pertahanan S-400 Rusia pada Juli 2019. (Foto: AFP)

AS Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Turki atas S-400

Internasional amerika serikat turki
Willy Haryono • 25 Juli 2020 15:36
Washington: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinilai telah membuat sejumlah keputusan yang mengundang kemarahan Amerika Serikat, meski Presiden AS Donald Trump sejauh ini masih menahan diri untuk memberikan sanksi tambahan.
 
Dilansir dari Al-Arabiya, Jumat 24 Juli 2020, salah satu yang dipermasalahkan Gedung Putih adalah soal pembelian rudal pertahanan canggih buatan Rusia S-400. Transaksi ini membuat Washington semakin frustrasi dengan Turki, dan membuat pandangan Washington atas Ankara berubah.
 
Pada Juli 2019, Turki menerima paket pertama rudal pertahanan S-400 Rusia. Pembelian ini membuat Turki akhirnya dikeluarkan dari program kepemilikan jet tempur canggih F-35. Pilot Turki juga diminta segera pulang dari pelatihan di AS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dikeluarkannya Turki dari program F-35 diumumkan Senin lalu. Kementerian Pertahanan AS kemudian memutuskan membeli delapan pesawat F-35A Lightning II yang seharusnya menjadi jatah Turki.
 
Tetapi Turki tidak bergeming atas sanksi itu, dan terus maju dengan agendanya sendiri. Ankara bahkan mengancam akan membalas sanksi AS.
 
Setelah mengabaikan protes dari Washington juga sekutu NATO, AS kemudian menjatuhkan sanksi kepada Turki Oktober lalu karena operasi militernya pada kelompok Kurdi di Suriah Utara. Trump kemudian melanjutkan dengan memberi sanksi kebijakan tarif, dan sanksi kepada pejabat kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan menteri dalam negeri Turki.
 
Namun Turki tetap berjalan dengan kemauannya sendiri. Saat ini, Turki malah ikut mengambil bagian dalam operasi militer di wilayah Suriah, Irak, dan Libya. Hal itu dinilai akan mengganggu kestabilan hubungan mereka dengan Uni Eropa, termasuk upaya eksplorasi di perairan Yunani dan Siprus untuk memanfaatkan cadangan gas alam.
 
Di Irak, Turki diduga bersama Iran tengah melakukan operasi menumpas pasukan Kurdi. Selama ini, Turki memandang populasi Kurdi sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Operasi tersebut mendapatkan protes dari Arab Saudi dan juga AS.
 
Berdasarkan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017, AS dapat menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melakukan transaksi militer "signifikan" dengan musuh AS, termasuk Rusia.
 
Atas pembelian rudal S-400 dari Rusia, sejumlah anggota Kongres AS pekan kemarin merancang adanya sanksi baru kepada Turki.
 
"Sudah waktunya bagi AS untuk menekankan dengan jelas bahwa tindakan (Turki) tidak dapat ditoleransi dan akan mendapat konsekuensi serius," kata Adam Kinzinger, salah satu anggota kongres AS.
 
RUU sanksi baru itu diajukan oleh Kinzinger bersama seorang anggota kongres Partai Demokrat dan Republik lainnya. "Undang-undang yang kita miliki memungkinkan hal itu dan memasukkan tindakan Turki sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi secara eksplisit," tambah Kinzinger.
 
Anggota kongres Abigail Spangberger menyebutkan, tindakan Turki baru-baru ini tidak sesuai dengan kebijakan keamanan AS dan kepentingan sekutu NATO lainnya.
 
Selain AS, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga meminta Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Ankara atas dugaan "pelanggaran" di perairan Yunani dan Siprus. Ia juga menyarankan agar UE mengambil tindakan atas krisis di Libya.
 
"Sanksi ini perlu diberikan agar gencatan senjata dapat dicapai dalam krisis Libya," ujar Macron pada Kamis 23 Juli.
 
Fethullah Gulen
 
Sementara itu, otoritas Turki bulan lalu menjatuhkan hukuman atas seorang karyawan konsulat AS dengan tuduhan telah membantu ulama Turki yang berbasis di AS, Fethullah Gulen.
 
Metin Topuz, seorang penerjemah dan asisten Badan Penegakan Narkoba AS, dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara. Langkah itu dikecam oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang disebutnya dapat "merusak" hubungan bilateral.
 
Di sisi lain sejak Februari tahun ini, pemerintah Turki telah menahan lebih dari seribu orang karena dugaan hubungan dengan Gulen, yang dituduh mengatur upaya kudeta yang gagal pada 2016. Sejak upaya kudeta itu, sekitar 80.000 orang telah ditahan dan sedang menunggu persidangan. Sedangkan 150.000 pegawai negeri, personel militer dan lainnya telah dipecat atau ditangguhkan.
 
Gulen kemudian membantah dan balik menuduh Erdogan berada di balik skenario upaya kudeta untuk melanggengkan kekuasaannya.
 
Ankara telah mengajukan permintaan resmi kepada AS untuk mengekstradisi Gulen kembali ke tanah kelahirannya di Turki, bersama dengan para pembangkang lainnya yang melarikan diri ke AS. Namun, permintaan itu ditolak.
 
Sebaliknya, beberapa anggota parlemen AS menyampaikan pendapat menentang Erdogan bulan lalu sebagai dukungan kepada bintang NBA Turki, Enes Kanter, yang memang berseberangan dengan Turki.
 
Perubahan Hagia Sophia
 
Selain itu, perubahan status Hagia Sophia juga mendapat protes dari pejabat Amerika. Anggota Kongres Steve Cohen mengatakan, perubahan status monumen itu dilakukan hanya "untuk memenuhi keinginan politik dalam negeri jangka pendek."
 
Cohen menilai langkah mengubah Hagia Sophia dari museum menjadi masjid merupakan sebuah kesalahan.
 
Namun, hal itu dibantah oleh Turki, dan menyatakan bahwa perubahan status Hagia Sophia adalah kedaulatan nasional dan menjadi hak penuh Turki. Ankara kemudian meminta Washington untuk hanya mengurus urusan dalam negeri sendiri.

 
(WIL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif