Sekjen PBB Antonio Guterres. (AFP)
Sekjen PBB Antonio Guterres. (AFP)

PBB Tak Dukung Penerapan Kembali Sanksi Iran

Internasional as-iran
Willy Haryono • 21 September 2020 15:03
New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan bahwa PBB tidak akan mendukung penerapan kembali sanksi Iran oleh Amerika Serikat. Guterres menegaskan, dukungan tidak akan diberikan sebelum dirinya mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB.
 
Dalam sebuah surat kepada presiden dewan pada Minggu 20 September, Guterres mengatakan bahwa "sepertinya ada ketidakpastian" mengenai apakah AS sudah memicu mekanisme "snapback" dalam resolusi DK PBB yang memayungi perjanjian nuklir Iran pada 2015, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
 
Sabtu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendeklarasikan bahwa semua sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali. Deklarasi sepihak itu ditentang hampir seluruh anggota PBB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Pompeo, sanksi PBB untuk Iran dapat diberlakukan kembali lewat mekanisme "snapback" dalam Resolusi 2231 terkait perjanjian nuklir Iran. Mayoritas anggota DK PBB menyebut langkah AS ilegal karena Presiden AS Donald Trump sudah menarik diri dari JCPOA pada 2018.
 
Deklarasi sepihak AS dilakukan 30 hari usai Pompeo memberi tahu DK PBB bahwa AS hendak memicu mekanisme "snapback."
 
Masih dalam suratnya, Guterres menyebut bahwa "Dewan Keamanan tidak mengambil langkah lanjutan apapun usai menerima surat dari Menlu AS." Langkah lanjutan tidak diambil presiden DK PBB maupun para negara anggotanya.
 
"Karena adanya ketidakpastian ini, sekretaris jenderal tidak berada dalam posisi untuk mengambil langkah lanjutan," sebut Guterres.
 
Iran dan Rusia mengecam keras langkah sepihak AS. Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyebut deklarasi AS sebagai sesuatu yang "tak berdasar," sementara Moskow menyebutnya sebagai "aksi teatrikal."
 
"AS terus menyesatkan komunitas internasional dengan berspekulasi bahwa DK PBB melakukan semacam prosedur dalam mengembalikan efek resolusi UNSC mengenai sanksi Iran, yang sudah dibatalkan usai penandatanganan perjanjian nuklir JCPOA pada 2015," ujar pernyataan Kemenlu Rusia.
 
"Faktanya adalah, DK PBB tidak melakukan langkah apapun yang dapat berujung pada pemulihan sanksi Iran. Apa yang Washington lakukan hanyalah aksi teatrikal dalam menjadikan DK PBB sebagai bawahan dan alat dalam menerapkan kebijakan 'tekanan maksimal' terhadap Iran," sambungnya.
 
Pompeo mengancam akan adanya "konsekuensi" bagi negara anggota PBB yang tidak bersedia mengimplementasikan sanksi Iran.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif