DK PBB melakukan pertemuan tertutup membahas mengenai uji rudal Korea Utara. Foto: AFP
DK PBB melakukan pertemuan tertutup membahas mengenai uji rudal Korea Utara. Foto: AFP

Melalui DK PBB, AS dan Eropa Kutuk Peluncuran Rudal Korut

Internasional Amerika Serikat Rudal Balistik Korea Utara DK PBB
Medcom • 22 Oktober 2021 08:02
New York: Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis mengonfirmasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Korea Utara (Korut) makin maju dalam program senjatanya setelah peluncuran rudal balistik dari kapal selam. 
 
Dilansir dari AFP, Kamis, 21 Oktober 2021, para duta besar dari seluruh negara barat mengutuk peluncuran rudal tersebut sehari sebelumnya sebagai bentuk “provokasi” baru. Satu persatu menyatakan pengutukan ini kepada awak media saat menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB tertutup yang telah diadakan secara mendesak oleh AS dan Inggris.
 
Para duta besar tersebut akan menyerukan sanksi internasional yang ada guna diterapkan secara lebih efektif. Mereka tidak membicarakan terkait kemungkinan sanksi baru atau tindakan bersama oleh dewan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiongkok, Rusia, dan dua anggota tetap DK PBB lain disebut tidak angkat bicara terkait masalah tersebut. Seorang diplomat menyampaikan, tidak terdapat anggota DK PBB yang mengajukan pernyataan bersama dari PBB.
 
Ia menambahkan, selama pertemuan darurat tertutup terakhir yang diadakan pada 1 Oktober lalu setelah uji coba rudal Korut ini, Prancis pun mengusulkan adopsi teks bersama. Namun, Tiongkok dan Rusia menolak.
 
“Kami dengan tegas mengutuk tindakan provokatif ini yang merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Duta Besar Irlandia untuk PBB, Geraldine Byrne Nason dalam konfirmasi peningkatan kemampuan senjata Korut, seperti dikutip dari AFP, Jumat 22 Oktober 2021.
 
Nason mengatakan, peluncuran rudal kapal selam “menggarisbawahi peningkatan lanjutan dari program nuklir dan balistik DPRK (Republik Demokratik Korut), yang menyatakan ambisinya guna memperoleh kemampuan nuklir berbasis laut.”
 
Pada 2017, mantan Presiden AS, Donald Trump disebut membujuk DK PBB untuk mengadopsi tiga rangkaian sanksi ekonomi yang semakin ketat terhadap Korut. Selain itu, memukul impor minyak ke negara tersebut dan ekspor batu bara, besi, ikan, serta tekstil.
 
“DPRK harus segera mengakhiri tindakan destabilisasinya, dan mengambil langkah nyata untuk meninggalkan rudal balistik, senjata pemusnah massal lainnya, dan program nuklirnya secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah,” ujar Nason.
 
Menurut Nason, peluncuran tersebut jelas menunjukkan perlunya penerapan sanksi PBB secara penuh dan efektif, serta kebutuhan mendesak guna mengatasi penghindaran sanksi oleh DPRK.
 
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pun mengatakan, setiap kemajuan baru senjata pemusnah massal dan program rudal balistik DPRK mengacaukan kawasan, mengancam perdamaian, serta keamanan internasional.
 
“AS meminta DPRK untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut. Kegiatan melanggar hukum dan melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan,” ucap Thomas-Greenfield.
 
Pemerintahan Trump disebut telah mencela Tiongkok dan menuduh tidak sepenuhnya menerapkan sanksi internasional. Tuduhan tersebut pun dibantah oleh Tiongkok.
 
“Kami juga meminta semua negara anggota untuk memenuhi kewajiban sanksi mereka. Kami sudah memiliki rezim sanksi, kami hanya perlu lebih serius tentang penerapan rezim itu. Kami perlu fokus pada mereka yang melanggar sanksi,” pungkas Thomas-Greenfield. (Nadia Ayu Soraya)
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif