Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. (AFP)
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. (AFP)

Jerman Ingatkan Adanya Konsekuensi Jika Raja Thailand Melanggar Hukum

Internasional politik jerman politik thailand thailand raja thailand
Willy Haryono • 27 Oktober 2020 10:09
Berlin: Jerman mengingatkan adanya "konsekuensi" jika Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melanggar hukum di tanah Jerman. Peringatan disampaikan saat ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan besar Jerman di Bangkok pada Senin malam.
 
Demonstran telah menyerahkan sebuah surat yang mempertanyakan status legal Vajiralongkorn di negara Eropa. Mereka juga meminta Berlin untuk memeriksa apakah sang raja pernah menggunakan wewenang kerajaannya saat berada di Jerman, yang dapat disebut sebagai pelanggaran aturan negara.
 
Baca:Pedemo Thailand Ajukan Petisi ke Jerman untuk Selidiki Raja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami tidak hanya memeriksa isu tersebut dalam beberapa pekan terakhir, tapi hampir setiap hari," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah konferensi pers.
 
"Jika memang ada hal-hal yang kami anggap ilegal, maka akan langsung ada konsekuensinya," sambung dia, dikutip dari laman The Japan Times pada Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Menurut keterangan koordinator aksi, petisi terhadap status legal Vajiralongkorn bertujuan untuk membantu Thailand kembali "ke jalur monarki konstitusional yang sebenarnya."
 
Vajiralongkorn, yang saat ini berada di Bangkok, menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman. Berbagai seruan permintaan komentar yang dialamatkan kepada Biro Urusan Rumah Tangga Kerajaan Thailand belum dijawab hingga saat ini.
 
Unjuk rasa di depan kedubes Jerman di Bangkok terjadi saat para anggota parlemen memulai debat mengenai gerakan pro-demokrasi di Thailand. Para pengunjuk rasa menginginkan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha untuk segera mundur dari jabatannya, serta mendesak perubahan konstitusi negara yang dibentuk usai kudeta 2014.
 
Tidak hanya itu, para pedemo juga mendesak transparansi yang lebih besar terhadap monarki -- institusi terkuat di Thailand.
 
Prayuth, yang menolak seruan mundur, mengatakan bahwa parlemen Thailand akan mempertimbangkan amandemen konstitusi bulan depan. Ia menetapkan target adanya tiga rancangan amandeen pada Desember mendatang.
 
Namun ia menegaskan konstitusi baru di Thailand belum akan berlaku hingga adanya persidangan publik berskala ekstensif.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif