Gedung Capitol di Washington DC, Amerika Serikat. AFP
Gedung Capitol di Washington DC, Amerika Serikat. AFP

Mahkamah Agung AS Tolak Permintaan Trump Rahasiakan Catatan Penyerangan Capitol

Internasional Amerika Serikat donald trump Penyerbuan Gedung Capitol AS
Marcheilla Ariesta • 21 Januari 2022 04:37
Washington: Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak permintaan mantan Presiden Donald Trump untuk merahasiakan catatan Gedung Putih yang dicari anggota Kongres dari Partai Demokrat. Catatan itu guna menyelidiki serangan di Gedung Capitol AS tahun lalu oleh pendukung Trump.
 
Keputusan itu berarti dokumen yang dipegang agen federal yang menyimpan catatan pemerintah dan sejarah dapat diungkapkan. Termasuk saat proses pengadilan atas masalah tersebut berlanjut di pengadilan yang lebih rendah.
 
Permintaan Trump disampaikan kepada hakim usai Pengadilan Banding AS Columbia memutuskan Trump tidak memiliki dasar menentang keputusan Presiden Joe Biden pada 9 Desember 2021. Biden mengizinkan catatan itu diserahkan ke komite yang ditetapkan DPR AS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tindakan Mahkamah Agung merupakan kemenangan bagi supremasi hukum dan demokrasi Amerika," kata ketua panel yang merupakan politikus Demokrat Bennie Thompson dan wakil ketua panel dan politikus Republik, Liz Cheney dalam sebuah pernyataan.
 
Dilansir dari France24, Kamis, 20 Januari 2022, komite telah mulai menerima beberapa dokumen yang diharapkan Trump untuk ditahan.
 
Juru bicara Trump belum menanggapi permintaan komentar terkait putusan MA tersebut.
 
Trump dan pendukungnya mengobarkan pertempuran hukum untuk memblokir akses ke dokumen dan saksi. Ia berusaha menerapkan prinsip hukum yang dikenal sebagai hak istimewa eksekutif, yang melindungi kerahasiaan beberapa komunikasi internal Gedung Putih, sebuah sikap yang ditolak oleh pengadilan yang lebih rendah.
 
Perintah singkat Mahkamah Agung mencatat pertanyaan berat apakah mantan presiden dapat mengajukan klaim hak istimewa eksekutif tidak perlu dijawab untuk menyelesaikan kasus tersebut.
 
"Karena pengadilan banding menyimpulkan, klaim Presiden Trump akan gagal bahkan jika dia adalah petahana, statusnya sebagai mantan presiden tentu tidak membuat perbedaan pada keputusan pengadilan," kata perintah yang tidak ditandatangani itu.
 
Hanya satu dari sembilan anggota pengadilan, Hakim konservatif Clarence Thomas, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan tersebut.
 
Sementara itu, Komite DPR AS mengatakan perlu catatan tersebut untuk memahami peran apa pun yang mungkin dimainkan Trump dalam kekerasan yang terjadi pada 6 Januari 2021.
 
Baca: Setahun Berlalu, Biden akan Bongkar Kebenaran di Balik Serangan di Capitol
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif