Mantan Presiden AS Donald Trump. Foto: AFP.
Mantan Presiden AS Donald Trump. Foto: AFP.

Dua Senator Utama Republik Beda Pendapat Soal Pemakzulan Trump

Internasional amerika serikat joe biden donald trump Pendukung Trump Rusuh
Marcheilla Ariesta • 25 Januari 2021 21:09
Washington: Senator utama Partai Republik, Marco Rubio dan Mitt Romney berbeda pendapat mengenai sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump dituding menghasut pemberontakan dalam penyerbuan Capitol AS oleh ratusan pengikutnya pada 6 Januari lalu.
 
Pada demonstrasi di dekat Gedung Putih hari itu, Trump mendesak pendukungnya berbaris ke Capitol untuk memperjuangkannya. Kala itu, anggota Parlemen tengah berdebat untuk mengesahkan pemungutan suara Electoral College yang menunjukkan Trump kalah dalam pemilihan ulang dari Presiden Joe Biden.
 
Pekan lalu, Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Senator Republik Nilai Pemakzulan Trump di Senat Kontraproduktif
 
Rubio yang merupakan anggota parlemen Florida mengatakan, Trump memang memikul tanggung jawab atas sebagian dari apa yang terjadi pada 6 Januari lalu. Namun, ia menentang persidangan Senat setelah Dewan Perwakilan Rakyat memakzulkan Trump.
 
"Itu (pemakzulan) akan berdampak buruk bagi negara," katanya dilansir dari VOA, Senin, 25 Januari 2021.
 
"Ini bukan pengadilan pidana. Ini proses politik dan akan memicu pada perpecahan yang melumpuhkan negara," imbuhnya.
 
Berbeda dengan Rubio, Romney yang adalah senator dari Utah dan kandidat presiden dari Partai Republik pada 2012 lalu meyakini jka Trump terlibat dalam serangan ke Capitol.
 
"Saya percaya hasutan untuk memberontak adalah pelanggaran yang tidak dapat dimaklumi," katanya.
 
Sidang Senat pemakzulan Trump akan dimulai 8 Februari mendatang. Dua pertiga mayoritas di Senat menyetujui Trump dihukum. Jika ia terbukti bersalah, pemungutan suara mayoritas dapat menghalangi Trump memegang jabatan federal lagi.
 
Trump menjadi satu-satunya presiden AS - dalam 245 tahun negara itu berdiri - yang dimakzulkan dua kali oleh DPR. Pertama kali ia dimakzulkan akhir 2019 dengan tuduhan mencoba meminta Ukraina menggali kesalahan Biden jelang pemilihan November tahun lalu.
 
Namun, ia berhasil lolos setelah Senat membebaskannya pada Februari 2020.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif