Para pengungsi Rohingya yang bertahan di Bangladesh. Foto: AFP
Para pengungsi Rohingya yang bertahan di Bangladesh. Foto: AFP

Gambia Bawa Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional

Internasional myanmar rohingya
Fajar Nugraha • 11 November 2019 20:08
Gambia: Gambia bawa Myanmar ke pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda. Myanmar dituduh melakukan genosida terkait serangan terhadap minoritas Muslim Rohingya.
 
Pengacara untuk Gambia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kasus tersebut juga meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk segera memerintahkan tindakan "menghentikan tindakan genosida Myanmar segera”.
 
Gambia mengajukan kasus atas nama Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Dakwaan ini disampaikannya pada Senin 11 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Militer Myanmar memulai kampanye kontra-pemberontakan yang keras terhadap Rohingya pada Agustus 2017 sebagai tanggapan atas serangan pemberontak. Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang disebut kampanye pembersihan etnis yang melibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran rumah mereka.
 
Kepala misi pencari fakta di Myanmar bulan lalu memperingatkan bahwa "ada risiko serius berulangnya genosida." Misi itu juga mengatakan dalam laporan terakhirnya pada September bahwa Myanmar harus bertanggung jawab dalam forum hukum internasional atas dugaan genosida terhadap Rohingya.
 
Kasus yang diajukan di pengadilan ini menuduh bahwa kampanye Myanmar melawan Rohingya termasuk "pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius, menimbulkan kondisi yang diperkirakan akan menyebabkan kerusakan fisik, memaksakan tindakan untuk mencegah kelahiran, dan pemindahan paksa, bersifat genosida karena dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok Rohingya baik secara keseluruhan atau sebagian.”
 
"Gambia mengambil tindakan ini untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya. Ini dilakukan untuk menegakkan dan memperkuat norma global terhadap genosida yang mengikat pada semua negara,” ujar Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Abubacarr Gambia Marie Tambadou, seperti dikutip Miami Herald, Senin, 11 November 2019.
 
Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional Fatou Bensouda juga meminta para hakim di pengadilan itu pada Juli untuk izin membuka penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya dari Myanmar.
 
Bensouda mengatakan dia ingin menyelidiki kejahatan deportasi, tindakan tidak manusiawi dan penganiayaan yang diduga dilakukan ketika Rohingya diusir dari Myanmar, yang bukan anggota pengadilan global, ke Bangladesh. Mahkamah Pidana Internasional meminta orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan sementara Pengadilan Keadilan Internasional menyelesaikan perselisihan antar negara.
 
Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, bulan lalu menyebut misi pencari fakta AS bertindak ‘sepihak’ dan berdasarkan pada "informasi yang menyesatkan dan sumber-sumber sekunder." Dia mengatakan bahwa pemerintah Myanmar menganggap serius pertanggungjawaban dan bahwa para pelaku semua pelanggaran hak asasi manusia "menyebabkan arus besar pengungsi ke Bangladesh harus dimintai pertanggungjawaban."
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif