Israel Tolak Penyelidikan PBB Terkait Pembantaian Gaza
Warga Palestina memprotes pengakuan AS atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Foto: AFP).
Gaza: Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa mereka menolak keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk komisi penyelidikan terkait pembantaian yang terjadi di Gaza.
 
(Baca: Warga Palestina Tewas di Gaza jadi 55 Orang).
 
Seperti diketahui pada Senin 14 Mei lalu, ribuan warga Palestina di Gaza melakukan aksi di Perbatasan Gaza. Selain memprotes peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem ini, protes ini merupakan bentuk aksi memprotes peringatan pembentukan Israel.
 
Melalui pernyataan di media, Israel menegaskan, "Israel menolak tegas keputusan dari Dewan HAM PBB membentuk komisi penyelidikan atas apa yang terjadi di Gaza".
 
Banyak politikus Israel menyerang langkah dari Dewan HAM PBB, yang membentuk penyelidikan internasional independen di Gaza pada 14 Mei dan juga protes Great Return Marches pada 30 Maret.
 
"Keputusan dari dewan (HAM PBB) menunjukkan bahwa mereka adalah badan yang mayoritasnya tidak bersahabat dengan Israel dan didominasi oleh absurditas serta kemunafikan," ujar pihak Kementerian Luar Negeri Israel, seperti dikutip Middle East Monitor, Senin 21 Mei 2018.
 
"Setiap hasil dari komisi ini sudah diketahui sejak awal dan merefleksikan sikap yang sama dalam menyusun resolusi," tegas pihak Israel.
 
(Baca: Israel Tegaskan Hanya Membela Diri di Perbatasan Gaza).
 
Sikap Israel itu dicibir oleh Hamas. Menurut Hamas, penolakan Israel merupakan bentuk bukti bahwa Negara Yahudi itu terlibat dalam kejahatan perang.
 
"Penolakan dari Israek atas pembentukan komite (penyelidikan) ini, menunjukan sikap brutal dari teroris yang terus membunuh warga kami. Mereka juga terus menerus mengabaikan PBB dan institusi internasional lainnya," tutur Juru Bicara Hamas Abdullatif Al-Qanoua.
 
Pada Jumat 18 Mei lalu, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi menuntut serga dibentuk penyelidikan independen atas pembantaian di Gaza. Diduga ada pelanggaran dalam serangan militer terhadap protes warga sipil sejak 30 Maret 2018 di Gaza.



(FJR)