Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dok. Kemenlu
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dok. Kemenlu

Menlu: Adaptasi dan Kerja Sama Kunci Penyelesaian Kejahatan Lintas Negara

Internasional pbb kemenlu kejahatan internasional
Surya Perkasa • 14 November 2020 07:28
Jakarta: Kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime) tak pernah berhenti walau dunia dilanda pandemi covid-19. Bahkan, kejahatan tersebut turut menyasar sektor kesehatan.
 
“Di tengah pandemi, kejahatan terorganisasi terus terjadi. Bahkan dalam aspek kesehatan seperti pemalsuan obat dan serangan siber terhadap infrastruktur kesehatan vital" tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya pada acara Peringatan 20 tahun Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC), dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat, 13 November 2020.  
 
Dalam Peringatan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir, dan Direktur Eksekutif UNODC Ghada Waly ini Retno menyampaikan 3 hal penting. Pertama, tidak ada solusi one-size fits all yang dapat mengatasi seluruh tipe kejahatan teroganisir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menlu Rento menekankan karakterisktik kejahatan terorganisasi lintas negara cenderung berbeda dari satu negara dan negara lainnya. Sehingga, pendekatan yang diambil harus bersifat situasional.
 
Baca: Indonesia Ingatkan Kejahatan Terorganisir Ambil Kesempatan saat Pandemi
 
Kedua, pentingnya membangun dan memelihara kerja sama antar negara secara global. “Tidak ada satu pun negara yang dapat mengatasi masalah ini sendirian. Tidak sebelumnya dan tidak dalam masa pandemi covid-19 ini" terang Menlu Retno.
 
Ketiga, pendekatan dan solusi yang diambil harus terus disesuaikan dengan karakteristik kejahatan. Dalam hal ini, Menlu Rento menekankan kembali pentingnya adaptasi terus menerus agar UNTOC tetap selalu relevan dalam mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara.
 
Secara khusus, Retno juga menyinggung masalah pengungsi etnis Rohingya sebagai bentuk kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia terorganisasi di kawasan. Indonesia saat ini menampung lebih dari 900 orang yang telah menjadi korban perdagangan manusia dan terlantar di laut lepas.
 
Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian masalah Rohingya dari akar masalahnya melalui repatriasi secara suka rela, aman, dan bermartabat. Bagi Indonesia, Myanmar adalah rumah bagi pengungsi Rohingya.
 
Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC) diadopsi di Palermo, Italia, pada 2000. Konvensi tersebut menjadi instrumen hukum internasional utama yang mengatur masalah penanggulangan perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan perdagangan gelap senjata api. Indonesia telah menjadi negara pihak pada Konvensi tersebut sejak 2009.
 
Indonesia terpilih menjadi salah satu negara sponsor bersama Italia dan Maroko pada acara peringatan 20 tahun adopsi UNTOC yang diinisiasi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tawaran sebagai sponsor satu-satunya dari Asia menunjukkan pengakuan dunia internasional atas peran dan kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanggulangan kejahatan terorganisasi lintas negara.
 
(SUR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif