Terjebak Isu Visa, 23 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi
WNI yang saat ini berada Rumah Singgah KBRI 'RUHAMA di Riyadh, Arab Saudi. (Foto: KBRI. Riyadh).
Riyadh: Sebanyak 23 warga negara Indonesia (WNI) terjebak di Arab Saudi karena penyalahgunaan visa. Namun mereka berhasil kembali dipulangkan ke Tanah Air.
 
Pada Kamis 25 Oktober 2018 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh memulangkan 23 WNI yang belum beruntung dan tercatat sebagai korban 'Visa Kunjungan' yang dipergunakan untuk bekerja di Arab Saudi. Para WNI tersebut dijadwalkan akan tiba di Jakarta 26 Oktober 2018 pukul 13.20 dengan penerbangan Omar Airlines. 
 
Hasil ini merupakan kelanjutan pertemuan antara Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel dengan Dirjen Asia Kemenlu Arab Saudi, Faisal al-Amoudi pada 14 Oktober lalu, disamping untuk membahas kesiapan SKB (Sidang Komisi Bersama) Arab Saudi-Indonesia di Jakarta. Pertemuan juga membahas tentang solusi para WNI yang nasibnya terkatung-katung di Rumah Singgah KBRI 'RUHAMA' karena kasus kerja dengan mempergunakan visa kunjungan atau ziarah.
 
Per 24 Oktober 2018,  rumah singgah di KBRI Riyadh dihuni 196 WNI kurang beruntung. Mereka adalah para pejuang rezeki yang jauh-jauh merantau kemudian menemui berbagai persoalan di tengah perjalanan.
 
"Dari angka 196 tersebut, 58 di antaranya merupakan para pekerja yang datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah (kunjungan) kemudian bekerja, baik pada sponsor (pengundang) yang mendatangkannya maupun orang lain. Baik karena 'dijual' oleh sponsor (pengundang) kepada orang lain maupun kabur kemudian bekerja pada orang lain yang tak juga dikenalnya," ujar Dubes Agus, dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh, yang diterima Medcom.id, Jumat 26 Oktober 2018.
 
Permasalahan muncul ketika para WNI tersebut hendak pulang ke Tanah Air. Jika sponsor tidak membuatkannya iqamah atau izin tinggal maka ada banyak denda yang harus dibayarkan. Jika sponsor atau  pengundang melaporkannya kabur maka petugas imigrasi tidak akan memperkenankannya keluar wilayah Arab Saudi kecuali setelah mendapat pengampunan dari sponsor pengundang.
 
"Belum lagi kasus lain seperti tuduhan pencurian, tuduhan asusila, atau gaji belum dibayarkan sehingga membuat WNI tersebut tak bisa mengurus exit permit," imbuh Dubes Agus.
 
Pada kasus lain di 18 Oktober 2018, KBRI Riyadh mengajukan 54 WNI yang kondisinya terkatung-katung. Ke-54 orang tersebut datang dengan visa kunjungan lalu tidak bisa keluar Arab Saudi akibat bermacam kasus yang dihadapi. Setelah diverifikasi oleh petugas Imigrasi dan Kepolisian di Kantor Urusan Ketenagakerjaan Wanita Riyadh, 23 orang kemudian dapat memperoleh final exit.
 
"Dari 23 orang ini, sebagian sudah dilaporkan kabur oleh sponsornya kemudian mendapatkan 'pengampunan' dari aparat negara. Skema ini biasanya susah didapatkan dengan alasan negara tidak serta merta dapat mengambil alih kewenangan warga setempat yang telah bersusah payah mendatangkan orang asing," tutur Dubes Agus.
 
Sementara itu, 27 orang masih diproses di Kantor Imigrasi Riyadh justru karena belum dilaporkan kabur oleh sponsor mereka. Ada pula di antara mereka yang sponsornya tidak melaporkan bahwa visa kunjungan mereka berakhir kemudian sponsor menyatakan siap bertanggung jawab atas administrasi kedaluwarsa visa.

Adapun enam orang sisanya masih harus berurusan dengan hukum karena adanya tuntutan mereka kepada sponsor yang mendatangkan atau majikan riil yang mempekerjakannya, baik soal gaji maupun hak-hak lainnya.
 
Sementara 23 orang diterbangkan ke Indonesia pada 25 Oktober 2018, pengelola rumah singgah KBRI Riyadh masih harus menyelesaikan 'PR' untuk mengupayakan solusi kasus-kasus yang dihadapi 175 orang lainnya. Dubes Maftuh Abegebriel menegaskan bahwa pembukaan lapangan kerja untuk WNI di Saudi dengan sistem satu kanal harus dibarengi dengan penyelesaian kasus-kasus saudara-saudara kita para WNI yang dirundung permasalahan ketenagakerjaan tanpa ujung.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id