Polisi Myanmar menghadapi ancaman kelompok bersenjata yang mengancam untuk memisahkan diri. (Foto: AFP).
Polisi Myanmar menghadapi ancaman kelompok bersenjata yang mengancam untuk memisahkan diri. (Foto: AFP).

Myanmar Dakwa Empat Pemimpin Tentara Pemberontak Arakan

Internasional myanmar
Arpan Rahman • 09 Juli 2019 18:09
Naypyidaw: Kepolisian Myanmar mengajukan dakwaan terhadap empat pemimpin utama pemberontak Tentara Arakan (AA) bersama sejumlah warga desa Kyaung Taung di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme. Sementara pertempuran terus berlangsung antara pasukan pemerintah dan militer etnis di Myanmar barat negara bagian Rakhine.
 
Pada 4 Juli, pihak berwenang mendakwa Panglima Besar Jenderal Tun Myat Naing, wakil komandan Nyo Htun Aung, Brigadir Jenderal Kyaw Han, dan juru bicara Khine Thukha, karena melanggar hukum, dan menyatakan mereka buron, kata Aye Nu Sein, pengacara berbasis di Pengadilan Tinggi Negara Bagian Rakhine di Sittwe.
 
Mereka dituduh terlibat dalam serangan mematikan Januari terhadap pos-pos polisi dan serangan bom pinggir jalan, dan menghasut 13 penduduk desa dari kota Mrauk-U untuk membantu AA dalam bentrokannya dengan pasukan Myanmar, katanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Langkah melawan anggota AA, pasukan etnis Rakhine yang memperjuangkan otonomi lebih luas di negara bagian itu, adalah yang pertama di mana setiap pemimpin etnis dituduh berdasarkan hukum.
 
Jika dinyatakan bersalah, para pemimpin AA menghadapi tiga hingga tujuh tahun penjara dengan atau tanpa denda. Pemerintah Myanmar telah mengeluarkan AA dari proses perdamaian untuk mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun di negara itu.
 
Menyusul serangan bersenjata terhadap pos-pos polisi enam bulan lalu, pejabat pemerintah menyatakan AA sebagai kelompok teroris dan memerintahkan pasukannya menghancurkan tentara pemberontak.
 
Individu lain bernama San Shwe Maung juga didakwa bersama empat pemimpin AA, tetapi juru bicara militer pemberontak Khine Thukha mengatakan tidak mengenalnya.
 

"Dengan menuntut kami atas kejahatan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin kami, mereka memberi tahu kami bahwa kami tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke wilayah mereka," katanya.
 
"Faktanya, militer Myanmar telah merencanakan ini sejak Maret lalu. Itulah alasan kami tidak dapat bergabung dengan pembicaraan damai, meskipun kami telah diundang," cetusnya, dinukil dari Radio Free Asia, Senin 8 Juli 2019.
 
Sebanyak 13 penduduk desa dari kota Mrauk-U yang ditangkap tentara Myanmar pada Maret karena diduga terlibat dengan AA juga telah didakwa berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme, kata Aye Nu Sein, yang membela para terdakwa. Sementara tahanan lain meninggal karena malaria saat dalam tawanan militer.
 
Wakil komandan polisi Aung Thura dari kantor polisi Mrauk-U menuduh penduduk desa menyerang pos-pos polisi, menewaskan 13 petugas, dan meledakkan bom di jalan-jalan di negara bagian Rakhine.
 
Khine Thukha mengatakan bahwa 12 penduduk desa yang didakwa di bawah UU Anti-Terorisme tidak memiliki koneksi ke AA.
 
Brigadir Jenderal Win Zaw Oo, juru bicara Komando Daerah Barat militer, yang bertanggung jawab atas negara bagian Rakhine, mengaku tidak tahu tentang kasus tersebut. Juru bicara militer Brigadir Jenderal Zaw Min Tun tidak dapat dihubungi.
 
Sidang pengadilan lanjutan untuk para terdakwa dijadwalkan pada 18 Juli, menurut gerai berita daring Mizzima Myanmar.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif