Menjamin Keberlanjutan dalam Organisasi Masyarakat Sipil
Konferensi pers Indonesia Civil Society Forum, di Jakarta, Senin 5 November 2018. (Foto: Fajar Nugraha)
Jakarta: Indonesia Civil Society Forum 2018 akan diadakan di Jakarta pada 14-15 November. Forum ini akan menjadi sebuah refleksi peran organisasi masyarakat sipil (OMS) pascareformasi.

Forum yang diprakarsai oleh United States Agency International Development (USAID) bersama empat donor lainnya ini juga menjadi refleksi 20 tahun reformasi Indonesia, dengan menghadirkan berbagai perspektif aktivis pergerakan masyarakat sipil dari berbagai sektor. Termasuk diantaranya dari lingkup hak asasi manusia, antikorupsi dan isu-isu utama reformasi. 

"Pengawasan dan evaluasi sangat diwajibkan bagi USAID. Kami mencoba menggapai hasil dari kegiatan dan acara apapun, seperti forum ini ataupun program apapun," ujar Director Office of Democratic Resilience and Governance (DRG) USAID David Hoffman, di Jakarta, Senin 5 November 2018.


"Acara ini bisa dianggap katalisator untuk proyek USAID yang masih dirancang. Penting mengetahui bahwa pemerintahan yang bagus tidak bisa hanya dilakukan satu pihak saja, perlu masukan masyarakat untuk selalu memperbaiki layanan publik dan pemerintahan di suatu negara," ucapnya.

"Ini sebabnya kami ini mendukung upaya ini mudah-mudahan tidak akan berhenti di acara ini. Tapi ada tindak lanjut dari USAID dan pemangku lain yang tertarik," tegasnya.

Forum ini bisa dikatakan menjadi yang pertama kali dilaksanakan. Empat tahun ada pertemuan serupa tetapi berbicara isu besar bukan mengenai Organisasi Masyarakat Sipil itu sendiri.

Beberapa pembicara hadir dalam forum yang rencananya juga akan dihadiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta tokoh seperti Titi Anggraeni dari Perludem, Sandra Hamid dari the Asia Foundation, Sugeng Bahagjia (INFID) serta Syafiq Ali dari Gusdurian serta Rahimah dari Habibie Centre dan Edward Aspinal.

Pakar IT Onno W Purbo juga akan memberikan materi dalam pelatihan ini. Onno akan memberikan pelatihan kapasitas. “Kita bisa buat isu yang meningkatkan kapasitas dan berkelanjutan. Kalau bisa curi start minta isu yang besar dan mendorong peserta saling kontak dan buat komunitas,” tutur Onno.

Senior Officer United States Agent International Development (USAID) Indonesia Luthfi Ashari menjelaskan sudah banyak pihak yang turut serta dalam forum ini. “Tercatat total OMS yang turut serta mencapai 250 orang. Ini termasuk 120 orang lokal. Sementara peserta internasional berasal dari Timor Leste, Bangladesh, Myanmar. Mereka hadir ke sini belajar dan membawa sustainability dan capacity building,” ucap Luthfi.

Baca: Kolaborasi Pemerintah, Cara Organisasi Masyarakat Sipil Bertahan

Independensi OMS

Sebagai sebuah organisasi, independensi OMS menjadi perhatian utama. Luthfi Ashari melihat adanya kesalahpahaman bahwa OMS dianggap sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO).

"Padahal tidak, ini organisasi kemasyarakatan, secara umum ini adalah sekelompok orang yang punya visi dan tujuan bersama kemudian bergerak. Soal independensi ada dua, pertama OMS yang fokusnya advokasi cenderung secara nature vis a vis (berhadapan dengan pemerintah) misalnya Walhi, greenpeace. Mereka mengambil posisi berhadap-hadapan," sebut Luthfi.

"Ada yang service provision yang memberikan pelayanan di pendidikan, kesehatan, sehingga ada dua dikotomi ini nature (sifat) nya berbeda. Soal independesi ini relevan, kalau yang vis a vis, independesi menjadi kunci mau tidak mau jaga jarak dengan pemerintah," tegasnya.

Namun ada hal yang menarik dan menunjukkan ada banyak data bahwa OMS yang fokusnya service provision itu kepentingan sama dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Banyak contoh-contoh dan cara terbaik agar OMS bertahan dan berkelanjutan adalah mereka membentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah tanpa harus menghilangkan independensinya. Hal ini yang dielaborasi dalam forum Indonesia Civil Society Forum 2018.




(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id