Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Haiyani Rumondang. (Foto: Dok. Kemenaker)
Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Haiyani Rumondang. (Foto: Dok. Kemenaker)

Indonesia Suarakan Keseteraan Gender pada Forum G20

Internasional berita kemenaker
Gervin Nathaniel Purba • 23 April 2019 16:58
Tokyo: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya untuk memperkecil kesenjangan gender, khususnya terkait partisipasi perempuan di dunia kerja. Isu kesetaraan gender menjadi topik pembahasan pada forum G20 di Tokyo, Jepang, pada Senin, 22 April 2019.
 
"Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang, saat mengikuti Forum 2nd Employment Working Group G20, di Tokyo, Jepang, dikutip siaran pers, Selasa, 23 April 2019.
 
Indonesia Suarakan Keseteraan Gender pada Forum G20
(Foto: Dok. Kemenaker)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan di dunia kerja. Hal itu bisa dilihat dari adanya pasal khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan lain terkait. Di antaranya akses bukan hanya terhadap pendidikan formal tapi juga pelatihan-pelatihan.
 
"Selain itu juga perlindungan sosial bagi pekerja perempuan dan meningkatkan kepedulian perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja perempuan," kata Haiyani.
 
Upaya lain pemerintah untuk mengatasi kesenjangan gender adalah dengan membentuk gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Kemudian, menyusun panduan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia.
 
"Kemenaker juga telah menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama tentang optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan dengan kementerian terkait," katanya.
 
Selain itu, Kemenaker juga terus mendorong pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan sebagai upaya menghapus diskriminasi di tempat kerja.
 
PKB merupakan salah satu instrumen yang bisa menghapus diskriminasi seperti pembedaan, pengabaian, pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, asal usul sosial, dan kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS)
 
"Kemenaker telah menempuh upaya penguatan kualitas syarat kerja yang non-diskriminasi di tempat kerja yang dituangkan melalui pembuatan PKB di perusahaan," ucap Haiyani.

 

(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif