Direktur Kebijakan Siber Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Johanna Weaver. (Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta)
Direktur Kebijakan Siber Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Johanna Weaver. (Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta)

Keamanan Siber Jadi Perhatian Khusus Indonesia dan Australia

Internasional indonesia-australia
Marcheilla Ariesta • 02 Juli 2019 07:24
Jakarta: Teknologi terus berkembang pesat dalam mempermudah manusia melakukan beragam pekerjaan. Salah satu teknologi dengan tingkat perkembangan pesat adalah yang berbasis siber.
 
Perkembangan teknologi siber ini berdampak positif terhadap kehidupan manusia. Namun terdapat juga sejumlah risiko serta ancaman keamanan dari teknologi siber, yang jika disalahgunakan, dapat berpotensi merugikan banyak pihak.
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi global telah membentuk dua kelompok kerja, yang fungsi utamanya adalah mendeteksi serta mengantisipasi dan mencari solusi dari beragam masalah di dunia maya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mengetahui fungsi dua kelompok kerja tersebut, tim Medcom.id berkesempatan mewawancarai Direktur Kebijakan Siber Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Johanna Weaver.
 
Dalam wawancara ini, Weaver mengatakan kerja sama siber antara Indonesia dan Australia terjalin baik. Kedua negara berupaya mencari solusi dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya propaganda terorisme di dunia maya.
 
Berikut wawancara kami dengan Johanna Weaver:
 
Apa tugas utama Anda sebagai Direktur Siber di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia?
 
Pekerjaan saya adalah sebagai Penasihat Khusus untuk Duta Besar Dunia Maya untuk Australia. Dan dari peran tersebut, saya bertanggung jawab atas isu siber internasional. Ini merupakan tanggung jawab dan peran yang besar. Jadi saya dan tim bekerja meliputi seluruh isu, seperti mendorong perdagangan, ekonomi digital, atau isu yang membutuhkan respons seperti kejahatan siber. Kami memastikan negara beraksi dan merespons dengan tepat dalam dunia maya.
 
Cara kami mengatur internet berupa aturan teknik, seperti apa yang akan kita lakukan untuk melindungi hak asasi manusia secara daring, dan bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk mengarah ke pembangunan. Dan apa yang kita bahas selalu mengenai isu digital yang dapat mengancam dan berisiko, tapi kita juga harus selalu mengingat ada berbagai kesempatan luar biasa yang datang dengan meningkatkan konektivitas.
 
Dan sebagai masyarakat internasional, kita tak hanya harus tahu bagaimana merespons ancaman dan risiko, tapi juga menemukan dan mendapat kesempatan dari itu, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi yang sangat mengagumkan. Ini yang sudah dilakukan Indonesia dengan sangat baik.
 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marise Payne mengutip laporan yang menyatakan 2019 akan menjadi tahun pembangunan aturan dunia maya. Bisa Anda jelaskan maksudnya?
 
Jadi pada 2019, kami menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dua kelompok baru. Kelompok ini akan melihat apa yang dapat diterima oleh negara dalam dunia maya, aturan dunia maya yang dibuat oleh negara itu.
 
Jadi kami memiliki dua grup, salah satu grup adalah ahli-ahli dari negara anggota PBB, dan ini berisi 25 ahli. Dan negara-negara menominasikan para ahlinya, yang diseleksi oleh Sekretaris Jenderal PBB. Australia dan Indonesia sukses menjadi bagian dari seleksi ahli tersebut. Inilah alasan saya berada di Jakarta untuk bertemu dengan Ibu Grata ,-(Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kemenlu RI, Grata Endah Werdaningtyas),-
yang menjadi perwakilan Indonesia dalam hal ini. Jadi, saya menjadi perwakilan dari Australia dan kami akan bekerja sama dengan baik dengan Indonesia dan mencari jalan untuk mengartikulasikan aturan dunia maya tersebut.
 
Jadi itu grup pertama yang kami punya di PBB, dan yang kedua adalah kelompok pemikiran terbuka. Yang satu ini merupakan kelompok yang diikuti 193 negara. Jadi akan diwakilkan oleh setiap negara anggota PBB. Menjadi sebuah sejarah bisa bekerja bersama semua negara anggota PBB untuk membahas ancaman yang dihadapi dan risikonya, dan bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai komunitas internasional dalam menanggapi dan memberikan harapan untuk dunia maya.
 
Jadi kami menggabungkan dua grup, yang baru pertama kali terjadi di PBB. Dua grup bekerja sangat intens. Menteri luar negeri telah memerintahkan kita untuk bergabung dengan dua grup itu, karena merupakan prioritas Australia. Kami sangat memerhatikan isu ini karena sangat penting untuk keamanan kawasan dan internasional. Kami tidak akan menyia-nyiakan partisipasi kami di dua kelompok PBB tersebut.
 
Apa yang kami ingin lakukan adalah mempromosikan stabilitas. Karena stabilitas daring sangat penting untuk menunjukkan dasar dari inovasi, kolaborasi, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi.
 
Keamanan Siber Jadi Perhatian Khusus Indonesia dan Australia
Menlu Australia Marise Payne. (Foto: AFP)
 
Dalam isu keamanan siber, terutama mengenai hoaks, apa yang bisa Australia bagikan dengan Indonesia?
 
Saya pikir hoaks dan berita bohong merupakan tantangan bagi seluruh negara. Maksud saya, solusi perlu dicari dalam merespons isu ini. Kita semua dalam ancaman hoaks. Faktanya, hoaks dan berita bohong bukan sesuatu yang baru. Yang baru adalah kita memiliki banyak wadah untuk menyebarkan ini, lebih cepat dari sebelumnya.
 
Jadi, tanggapan kami adalah negara perlu mencari cara yang sah dalam menghadapi hoaks dan berita bohong, yakni dengan tetap menjaga kebebasan berbicara, apalagi di negara demokrasi. Ini menarik untuk kami. Australia akan menemukan jalan terbaik dalam menanggapi hoaks dan berita bohong.
 
Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi benar, yang tidak terkontaminasi hoaks dan berita bohong. Kami terus menanamkan dalam kepala, menyeimbangkan perspektif internasional dengan perspektif kami, agar hak untuk mengeluarkan pendapat di ruang publik disampaikan tanpa hoaks.
 
Apa di Australia juga ada isu hoaks?
 
Ini bukan isu yang saya kerjakan karena saya sebenarnya bekerja untuk isu internasional. Tapi di Australia, kami waspada terhadap isu-isu saat pemilihan umum. Tapi salah satu hal yang kami lakukan adalah menyaring informasi dari kampanye yang beredar dalam wadah, tempat hoaks dan berita palsu menyebar. Kami mengajak dan mengedukasi masyarakat mengenai adanya bahaya hoaks dan berita palsu. Saya pikir, langkah ini sangat penting.
 
Menurut pendapat Anda, seberapa penting Agensi untuk Keamanan Siber?
 
Sangat penting. Saya bisa menjawab secara sederhana untuk pertanyaan ini. Saya pikir keamanan siber merupakan sesuatu yang perlu dibahas, walau tak terlalu panjang seperti isu tekniknya. Namun, keamanan siber merupakan hal paling mendasar, fundamental untuk sebuah negara dalam menjaga keamanan nasional dan ekonomi digital. Ini esensial, karena tidak hanya melibatkan kerja sama antaragensi pemerintahan, tapi juga dengan sektor swasta.
 
Jadi untuk kami, keamanan siber merupakan prioritas, bukan hanya karena fokus pada bagian keamanannya, tapi juga dapat diarahkan ke ekonomi digital demi pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat penting di saat dua hal itu datang bersamaan. Dan saya pikir ini yang ingin disampaikan Presiden Anda, yang berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2045.
 
Saya juga ingin (harapan Presiden Joko Widodo) itu dapat terwujud jika melihat kemandirian Indonesia saat ini. Ada sebuah laporan menyebutkan, yang saya temukan di Google, bahwa Indonesia pada 2025, akan menjadi negara paling besar untuk ekonomi digital di Asia Tenggara. Laporan dari Standard Chartered Bank, juga melaporkan pada 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
 
Jadi saat Anda melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, dengan berbagai teknologi di perusahaan, bukan hanya untuk start-up atau perusahaan di bidang teknologi, tapi juga semua perusahaan yang eksis di ekonomi Indonesia, terhubung dengan internet, menggunakan teknologi. Bagaimana mereka juga menggunakan laptop, komputer yang terhubung dengan internet. Semua interaksi itu harus terlindungi, dalam yang namanya keamanan siber.
 
Jadi kami perlu memastikan bahwa pemerintah mau bekerja sama, berkoordinasi dengan lintas pemerintahan, dengan sektor swasta, bahkan secara personal untuk mengambil langkah bersama dalam kesempatan ekonomi yang akan datang. Dan itulah peran dari Badan Keamanan Siber. Jadi mereka punya kerja yang hebat.

Kalau begitu, bagaimana cara mencegah peretasan?

Sudah sangat jelas bahwa sebagai komunitas internasional, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari perspektif Australia, biasanya peretasan dilakukan untuk mendapat keuntungan, kami memiliki banyak kesepakatan, tapi kami tahu sekarang ini saja tidak dapat diterima. Sebagai contoh, Australia dan Tiongkok menandatangani kesepakatan untuk keuntungan komersial yang dilakukan di G20.

Sebenarnya perjanjian penting untuk memberikan patokan yang dapat diterima. Hanya karena Anda mengakses dunia maya, tak membuat itu berbeda. Banyak percakapan, pembahasan yang kami lakukan di PBB yang membahas mengenai norma atau aturan apa yang tepat untuk (peretasan) ini. Kami ingin melihat itu juga dalam daring.


Apakah perlu Badan Keamanan Siber itu setara dengan CIA?
 
Dalam hal keamanan siber, Agensi Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) adalah mengenai kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Ini menjadi patokan dalam pembentukan keamanan siber. Jadi, di Australia kami cukup terbuka, ada nota kesepahaman mengenai kapabilitas, dengan memerhatikan hukum internasional dan dalam negeri, serta konsisten dengan norma hukum internasional.
 
Sebagai contoh, Australia baru saja membuat perjanjian siber untuk memerangi kelompok Daesh (Islamic State/ISIS) di Suriah. Ini merupakan langkah yang diambil DFAT bukan karena ingin pamer kemampuan kami, tapi karena kami ingin mengajak negara lain untuk melakukan aksi yang bertanggung jawab. Dan untuk negara lain, mereka juga bisa menunjukkan kemampuan mereka dan bisa mendorong kerja sama yang tepat dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum internasional.
 
Keamanan Siber Jadi Perhatian Khusus Indonesia dan Australia\
Ilustrasi konektivitas teknologi daring. (Foto: Medcom.id)
 
Apa kaitan antara keamanan siber dan upaya melawan terorisme?
 
Terorisme secara daring merupakan sebuah tantangan. Hal terpenting bagi saya adalah bagaimana kita dapat menanggapi kejahatan terorisme yang luar biasa ini. Respons dari negara-negara terhadap isu ini sangat tinggi. Kami juga ingin agar perlindungan masyarakat dari terorisme daring sama dengan di dunia fisik.
 
Saya pikir kejadian di Christchurch, serangan teroris di sana, mendapat perhatian dari komunitas internasional. Banyak negara dan perusahaan teknologi bekerja sama untuk memastikan konten terorisme di dunia maya bisa dihentikan.
 
Saya pikir berdasarkan kesempatan, ada juga kesempatan di PBB. Saya mengingat ketika Sekjen PBB mengatakan bahwa saat generasi masa depan melihat kembali ke era kita, mereka pasti akan bertanya. Pertama, bagaimana komunitas internasional dapat membuat perubahan? Apakah komunitas internasional telah membuat dan menjaga perdamaian? Dan ketiga, bagaimana komunitas internasional mengambil kesempatan yang ada untuk dunia yang lebih baik ke depannya. Dan menurut saya, ini saat yang tepat untuk menciptakan kemakmuran dan stabilitas dan perdamaian. Di PBB, negara-negara anggota mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan masalah ini, kami akan mengupas habis isu ini, demi perdamaian dan stabilitas di ranah daring.
 
Apa saja kerja sama yang sudah Indonesia dan Australia lakukan dalam memperkuat keamanan siber?
 
Banyak sekali. Dari pertemuan yang saya lakukan dengan pemerintah, lembaga, bahkan sekretariat ASEAN. Di situ disampaikan bagaimana kita memberikan perhatian yang sama terhadap isu ini. Momentum ini juga sudah disampaikan pada level tingkat tinggi, salah satunya pada Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN mengenai Keamanan Siber pada 2018.
 
Tahun lalu, saat Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia bertemu, keduanya membahas mengenai isu ini. Kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah kedua negara mengatasi masalah ini. Saya berharap tak hanya perjanjian atau kesepakatan di atas kertas, tapi juga dalam aksi nyatanya yang menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi pembangunan infrastruktur, menjaga dan membentuk tim koordinasi tanggap bersama. Banyak hal yang bisa diangkat kedua negara, dalam hal ini untuk mengatasi krisis, kita bisa berkomunikasi dan bekerja sama.
 
Pertemuan saya dengan Ibu Grata dari Kementerian Luar Negeri Indonesia merupakan langkah untuk melihat sejauh mana kita bisa bekerja sama. Tidak hanya antara Indonesia dan Australia, tapi juga bekerja sama dengan 23 ahli lainnya yang tergabung dalam kelompok di PBB yang tadi saya jelaskan.
 
Selain itu, kami juga bekerja sama erat dengan Indonesia dalam kelompok kerja terbuka di New York. Kami akan segera melakukan pertemuan pertama di sana. Saya tidak hanya ingin mencari kerja sama dengan Indonesia saja, tapi juga dengan 192 negara anggota PBB lainnya, untuk mendiskusikan isu keamanan siber.
 
Dalam konteks kerja sama keamanan siber, Indonesia dan Australia telah menandatangani beberapa nota kesepahaman untuk kerja sama keamanan siber pada September 2018.
 
Bagaimana kerja sama siber antara Australia dan ASEAN?
 
Kami menganggap ASEAN juga sebagai mitra penting. Karenanya, saya juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN. Kerja sama siber dengan ASEAN telah dilakukan sejak tahun lalu, pertama kali dibahas pada 2018 di Sydney dan terus berlanjut hingga saat ini. Misalnya di Perth, akan dilaksanakan kegiatan terbaru mengenai isu keamanan siber dengan ASEAN. Kami mengundang delegasi dari negara-negara ASEAN dan negara lainnya dalam kesempatan ini. Sebenarnya ini seperti 'kompetisi,' bagaimana memperlihatkan respons kita terhadap isu ini.
 
Dengan ASEAN, kami juga melakukan kerja sama dalam Forum Asia Timur, untuk membahas mengenai keamanan siber demi mempromosikan perdamaian dan stabilitas di dunia maya. Ini menjadi dasar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita di kawasan dalam isu keamanan siber.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif