Fasilitas khusus untuk mengantisipasi penyebaran Virus Korona telah didirikan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Antara/AJI STYAWAN)
Fasilitas khusus untuk mengantisipasi penyebaran Virus Korona telah didirikan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Antara/AJI STYAWAN)

Pemerintah Didorong Gelar Ratas Virus Korona

Internasional virus korona tiongkok
Marcheilla Ariesta • 27 Januari 2020 11:06
Jakarta: Penyebaran virus korona jenis Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang semakin meningkat meresahkan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Guru Besar HUkum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah harus mengadakan rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi penyebaran virus ini.
 
"Berbagai instansi pun harus satu suara dan mengambil kebijakan harmonis dalam menghadapi penyebaran virus ini," kata Hikmahanto dalam pernyataannya yang diterima Medcom.id, Senin 27 Januari 2020.
 
Dia juga mengatakan ratas bertujuan untuk merumuskan sejumlah langkah agar masyarakat tidak panik menghadapi virus korona nCoV. Untuk beberapa instansi, tambah Hikmahanto, langkah-langkah yang diambil harus dilakukan secepat mungkin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertama, Kementerian Kesehatan. Untuk menangani mereka-mereka yang diduga terjangkit virus korona, Kemenkes harus mampu memastikan setiap provinsi, dan bila perlu kabupaten/kota harus memiliki rumah sakit rujukan," ungkapnya.
 
Para tenaga kesehatan, sambung dia, harus siap siaga untuk menangani orang-orang yang terjangkit virus ini.
 
"Kedua, Kementerian Perhubungan. Larangan perlu diperluas untuk kapal-kapal laut yang berasal dari dan menuju kota-kota di Tiongkok yang telah terimbas oleh virus korona," serunya.
 
Dan terakhir, Kementerian Luar Negeri. Menurut Hikmahanto, Kemenli memiliki dua tugas.
 
"Pertama, mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyatakan virus korona sebagai virus berbahaya, dan meminta berbagai negara untuk mencegah penyebarannya," kata dia.
 
"Kedua adalah evakuasi terhadap warga negara Indonesia (di Tiongkok) agar mereka segera dapat kembali ke Tanah Air," serunya.
 
Hikmahanto menambahkan, instansi lain seperti Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Direktorat jenderal Imigrasi, untuk turun tangan. Ia mengimbau Dirjen Imigrasi untuk mencegah warga Tiongkok yang datang secara berbondong-bondong.
 
Menurut Hikmahanto, Pemerintah RI patut mencurigai adanya kemungkinan warga Tiongkok yang ingin 'mengungsi' sementara dari negara mereka.
 
Selain itu, Kementerian Komunikasi dai Informasi juga didorong untuk gencar memberikan sosialisasi kepada publik mengenai virus korona dan pencegahannya.
 
Pemerintah Tiongkok mengeluarkan data terbaru seputar virus korona, yakni 80 korban tewas dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 2.744 per hari ini, Senin 27 Januari 2020. Tambahan 24 korban tewas berasal dari Hubei, provinsi yang menjadi episenter penyebaran virus korona tipe nCoV.
 
Sebagian negara, seperti Amerika Serikat dan Australia berencana untuk mengevakuasi warga mereka dari kota Wuhan yang menjadi wilayah pertama virus ini ditemukan.
 
Virus korona ini telah terkonfirmasi di banyak negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Kanada bahkan hingga Prancis.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif