PM Selandia Baru Jacinda Ardern minta petani lebih ramah lingkungan. Foto: AFP
PM Selandia Baru Jacinda Ardern minta petani lebih ramah lingkungan. Foto: AFP

PM Selandia Baru Desak Petani Lebih Ramah Lingkungan

Internasional selandia baru perubahan iklim
Arpan Rahman • 24 Oktober 2019 12:55
Wellington: Petani Selandia Baru memiliki waktu lima tahun untuk mengurangi emisi karbon sebelum pemerintah memperkenalkan hukuman finansial. Perdana Menteri Jacinda Ardern mendesak hal itu harus segera dilakukan.
 
Pemerintahan Ardern telah berkomitmen membuat karbon Selandia Baru menjadi nol pada tahun 2050. Perdana Menteri menyamakan pertarungan perubahan iklim dengan perjuangan generasi sebelumnya melawan bangkitnya tenaga nuklir.
 
Jika emisi tidak dikurangi secara memadai, petani dapat menghadapi pajak tambahan pada awal 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sudah lama terjadi permusuhan antara pemerintah Partai Buruh dan petani, terutama di sektor susu. Banyak yang mengatakan bahwa rencana pemerintah memaksa mereka menjadi lebih ramah lingkungan tidak layak secara ekonomi dan akan menyebabkan beberapa orang meninggalkan properti mereka.
 
“Rencana reformasi emisi iklim dan pembersihan saluran air sudah menyebabkan stres bagi banyak orang,” kata para petani.
 
Tetapi Ardern berkata dia telah mendengarkan para petani dan bersedia memberi mereka waktu untuk melakukan reformasi berdasarkan properti-demi-properti.
 
"Sudah terlalu lama para politisi mengeruk untung dan menyebabkan ketidakpastian bagi semua orang sementara kebutuhan untuk aksi iklim jelas," kata Ardern.
 
"Rencana ini memberikan kepastian pada sektor primer dan menempatkan kita bahu-membahu untuk mengurangi emisi, dengan dukungan berkelanjutan membantu dengan rencana seperti investasi penggunaan lahan berkelanjutan USD229 juta (atau Rp3,2 triliun)," cetusnya.
 
"Ini akan mengurangi emisi dengan memberi petani otonomi untuk merencanakan melakukannya, dan memberi penghargaan kepada mereka yang melakukannya," katanya, dilansir dari Guardian, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Menjelang pemilihan umum 2017, Ardern mengatakan para petani akan dimasukkan dalam skema perdagangan emisi (ETS) -- sebuah komitmen yang dilunakkan pada Kamis, di mana kritikus menuduhnya mengalah pada tekanan dari industri yang kuat.
 
Pemerintah telah mengatakan jika sektor primer mengambil tindakan proaktif yang cukup untuk mengurangi emisi, itu tidak akan dimasukkan ke dalam ETS. Namun ada penahan. Jika sektor ini gagal berinovasi dan mengelola emisi, maka dapat dimasukkan ke dalam ETS pada awal 2022.
 
Dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para pemimpin industri utama termasuk DairyNZ, Federated Farmers and Beef, dan Lamb New Zealand, sektor ini menyambut baik pendekatan kolaboratif, dan mengatakan senang bahwa pertanian tidak akan dikenakan pajak emisinya.
 
Rencana aksi lima tahun akan mencakup insentif pemerintah untuk pengadopsi awal, peningkatan alat buat memperkirakan dan mengukur emisi pertanian, rencana pertanian terintegrasi yang mencakup modul iklim, dan pengakuan upaya mitigasi iklim di lahan seperti penanaman kecil, daerah tepi sungai dan penutup alami.
 
Juru bicara Partai Nasional oposisi tentang perubahan iklim, Scott Simpson, mengatakan pajak ETS tergantung pada petani jika mereka tidak beradaptasi dengan cukup cepat.
 
Memaksa petani keluar dari bisnis juga akan meningkatkan emisi global, kata Simpson, karena Selandia Baru akan dipaksa untuk mengimpor lebih banyak makanan.
 
"Nasional memiliki kriteria jelas yang harus dipenuhi sebelum kita merasa nyaman dengan pertanian memasuki ETS atau mekanisme penetapan harga yang serupa. Perlu ada opsi mitigasi berbasis sains yang tersedia bagi petani yang tidak mengarah pada pemusnahan kawanan dan penurunan produksi pangan," kata Simpson.
 
"Selandia Baru akan memiliki satu-satunya petani di dunia yang menjadi bagian dari ETS. Penting agar kita tidak dirugikan oleh pesaing internasional kita atau kita berisiko kehilangan pangsa pasar kita yang berharga bagi produsen yang kurang berkelanjutan," tukasnya.
 
Selain hibah pemerintah dengan total lebih dari NZD200 juta atau Rp1,7 triliun, badan-badan industri mengatakan mereka juga akan berkomitmen setidaknya NZD25 juta atau Rp224 miliar per tahun untuk mendorong upaya pengurangan emisi di seluruh Selandia Baru.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif