Indonesia dan Yordania Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Gervin Nathaniel Purba 23 Oktober 2018 14:39 WIB
berita kemenaker
Indonesia dan Yordania Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran
Duta Besar RI di Yordania Andy Rachmianto (kiri) menemui Menaker M. Hanif Dhakiri. (Foto: Dok. Kemenaker)
Jakarta: Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama pemerintah Yordania memperkuat kerja sama meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Yordania. Salah satu langkah yang tengah ditempuh kedua negara ialah penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang bekerja pada sektor formal.

Hal tersebut terungkap saat Duta Besar RI di Yordania Andy Rachmianto menemui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Kantor Kemenaker Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018. Hanif menyambut positif upaya perlindungan dan penempatan pekerja migran sektor formal di Yordania dengan dilandasi nota kesepahaman. 

Melalui MoU tersebut Hanif optimistis perlindungan pekerja migran di Yordania khususnya perlindungan jaminan sosial, akan semakin terjamin. "Indonesia mempunyai regulasi baru terkait pekerja migran yang menyebutkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia di suatu negara harus didasari MoU,” kata Hanif, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.


Hanif juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Yordania yang concern memberikan perlindungan terhadap pekerja migran atas relasi ketengakerjaan dengan pekerja migran yang relatif kondusif. “Nota kesepahaman pekerja formal ini diperlukan agar komitmen di antara kedua negara dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran formal dapat dilakukan,” katanya.

Langkah berikutnya, jajaran Kemenaker akan terus berkordinasi dengan Atase Tenaga Kerja (Atnaker), BNP2TKI dan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membahas berbagai draft dalam nota kesepahaman yang akan ditawarkan ke pemerintah Yordania dan menunggu balasan dari pemerintah Yordania.

Didampingi Atnaker RI di Amman Suseno Hadi, Dubes Andy mengatakan upaya kerja sama yang akan dibuat kesepakatan dengan pemerintah Yordania yakni pekerja migran formal di sektor pariwisata, pertambangan, dan garmen.

Andy mengungkapkan sejak dirinya menjabat Dubes di Amman pada medio 2017 hingga saat ini, pihaknya telah menyelesaikan berbagai kasus. Sebanyak 405 kasus pekerja migran berhasil diselesaikan dan dipulangkan dengan total hak-hak pekerja migran sebanyak Rp6,6 miliar dari majikannya di Amman.

“Selama 18 bulan terakhir, kami telah mengumpulkan hak-hak pekerja migran dari majikannya senilai Rp6,6 miliar. Termasuk kasus yang heboh pekerja Dastin, berhasil kami pulangkan ke Indonesia setelah hilang 15 tahun,” kata Andy.

Andy menambahkan dari 405 kasus pekerja migran di Yordania, mayoritas kasus yang dihadapinya adalah masalah gaji tidak dibayar dan denda izin tinggal yang harusnya menjadi kewajiban  majikan tapi tidak dibayar.

“Dua hal itu yang selama ini kita perjuangkan bagi 405 pekeja migran. Total jumlah pekerja migran di Yordania sebanyak 2.800 orang dan mayoritas bekerja pada sektor informal,” ucap Andy. 



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id