Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. (Foto: AFP).
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. (Foto: AFP).

Panglima Militer Thailand Terpilih Jadi Perdana Menteri

Internasional thailand
Marcheilla Ariesta • 06 Juni 2019 16:05
Bangkok: Panglima militer Thailand, Prayut Chan-o-cha terpilih sebagai perdana menteri sipil pertama sejak kudeta 2014. Prayut menang dalam pemungutan suara oleh partemen yang dipenuhi oleh sekutu, bangsawan kerajaan, serta tentara.
 
Kemenangan Prayut menyingkirkan penantang tunggalnya, miliarder berusia 40 tahun yang karismatik, Thanathorn Juangroongruangkit. Thanathorn memimpin blok anti-militer dan mengumpulkan 244 dari 500 suara.
 
Prayut menang karena dijamin oleh dukungan senat yang beranggotakan 250 orang pilihannya. Senat, ditunjuk oleh pemerintah militer, termasuk sejumlah perwira dan loyalis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemilihannya menyelesaikan perjalanan bagi pensiunan tentara tersebut. Awalnya dia dikenal sebagai kepala tentara kasar yang menggulingkan pemerintahan sipil dan menjadi perdana menteri.
 
Namun Thailand tetap terpecah belah. Persaingan antara pembentukan konservatif lengkung-kerajaan dan partai-partai pro demokrasi didukung oleh banyak orang di kelas bawah dan menengah, serta kaum muda yang lelah oleh aturan jenderal.
 
Para kritikus mengatakan Prayut mewakili elit yang sempit dan tidak memiliki visi untuk memerintah sebagai pemimpin sipil. Terlebih saat dia gagal menghidupkan kembali ekonomi Negeri Gajah Putih tersebut dan tak mampu menjembatani ketidaksetaraan yang kejam.
 
Setelah penghitungan suara, rival Prayuth bersumpah untuk bekerja lebih keras membangun garis pro demokrasi Thailand.
 
"Diktator tidak bisa menahan angin perubahan selamanya," kata dia kepada awak media, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 6 Juni 2019.
 
Dengan kritik pedasnya terhadap militer dan politik konservatif, Thanathron dipandang sebagai ancaman serius jangka panjang terhadap kemapanan.
 
Tapi dia juga dikepung oleh kasus-kasus pengadilan yang bisa membuatnya dilarang dari politik dan bahkan dipenjara. Dia bahkan tidak bisa memasuki gedung parlemen karena tuntutan hukum yang dijatuhkan padanya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif