Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Foto: Media Indonesia/Ramdani
Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Foto: Media Indonesia/Ramdani

Diterima atau Tidak, Visa Prabowo Tergantung Politik AS

Internasional prabowo subianto Kabinet Jokowi-Maruf indonesia-as
Sonya Michaella • 24 Oktober 2019 13:23
Jakarta: Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI yang baru, menggantikan Ryamizard Ryacudu. Pilihan Presiden RI Joko Widodo ini tentu mengejutkan.
 
Masih hangat dalam ingatan bahwa Prabowo merupakan rival Jokowi saat pemilihan presiden April lalu. Belum lagi, partai-partai politik di belakang koalisi masing-masing yang selalu bertentangan.
 
Menjadi menhan, tugas Prabowo tak hanya menjaga pertahanan dan kedaulatan Indonesia, tetapi juga menjalin kerja sama di bidang terkait dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat (AS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dilansir dari New York Times, Prabowo merupakan satu dari tujuh jenderal yang sempat ditolak masuk ke AS. Prabowo tercatat pernah ditolak visanya di tahun 2000 ketika ia hendak pergi ke Boston untuk menghadiri wisuda putranya.
 
“Masalah visa itu masalah politik AS ya. Visa Prabowo bisa ditolak atau diterima tergantung politik di AS. Jadi tidak ada yang bisa memastikan,” kata pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu, ketika dihubungi Medcom.id, Kamis 24 Oktober 2019.
 
Rekam jejak penolakan visa juga hanya dimiliki oleh pemerintah AS yang tidak bisa sembarangan dibocorkan. Salah satu sumber dari Kedutaan Besar AS di Jakarta juga enggan menjawab isu penolakan visa Prabowo kala itu.
 
Sementara itu, menurut Dinna, Prabowo secara tradisi kemiliteran cenderung ke Barat, terutama AS.
 
“Dia dididik oleh kemiliteran AS sama seperti Luhut. Persenjataan juga dominan AS, pun doktrin dari AS dan Barat. Artinya, penempatan Prabowo hanya memperkuat kebijakan pertahanan yang sudah ada saja,” ungkap Dinna.
 
Kecuali, ucapnya, ada perkembangan barudi Laut China Selatan atau ketegangan militer antara AS dan Tiongkok.
 
Dinna juga mengatakan bahwa Jokowi masih akan sama seperti periode sebelumnya dalam konteks politik luar negeri. Jokowi bakal tetap low profile dan tidak terlalu menonjol.
 
“Artinya jika memang tidak ada kaitan langsung dengan masalah ekonomi, maka menurut Jokowi, Indonesia tidak perlu terlalu aktif,” tutur Dinna.
 
Oleh sebab itu, lanjutnya, pilihan Jokowi yang jatuh kepada Prabowo sebagai menhan harus membuat Prabowo sejalan dengan visi misi Jokowi terkait hubungan internasional.
 

(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif