Din Syamsuddin Nilai Masa Depan Rekonsiliasi Myanmar Positif
Din Syamsuddin berbicara di forum yang membahas tentang perdamaian Myanmar, di Nay Pyi Taw. (Foto:ACRP).
Nay Pyi Taw: Rekonsiliasi menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri konflik di Myanmar. Proses rekonsiliasi di Myanmar dinilai sangat mungkin terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Din Samsuddin sebagai Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) Prof. Din Syamsuddin. Memaparkan presentasinya di Advisory Forum for National Reconciliation and Peace in Myanmar, Din mengatakan bahwa proses rekonsiliasi dan perdamaian antar etnik dan agama di Myanmar bermasa depan positif, dan sangat mungkin terjadi.

Mantan Ketua  Umum PP Muhammadiyah Ini menjadi salah seorang pembicara utama pada Sesi Penutupan bersama Menteri Urusan Agama dan Kebudayaan Myanmar Thura U Aung Ko, Honorary President of Religions for Peace Bishop Gunnar Stalsett, Tokoh Hindu dari India Dr. Vinu Aram, dan Kardinal Charles Bo dari Myanmar. Forum, yang dihadiri oleh sekitar 100 tokoh yang mewakili komunitas agama, berbagai suku, partai politik, dan pemerintah baik sipil maupun militer itu, berlangsung di Myanmar International Convention Centre di Ibu Kota Myanmar, Nay Pyi Taw, 21-22 November 2018.


Adapun optimisme Din Syamsuddin didasarkan pada berkembangnya fenomena positif dan dinamis bahwa para elit agama, etnik, politik, dan pemerintahan dapat duduk bersama dan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur tentang sejumlah masalah yang ada di Myanmar, khususnya dalam mengatasi ketegangan dan konflik baik yang berdimensi etnik maupun keagamaan.

“Perdamaian dan rekonsiliasi di tubuh sebuah bangsa meniscayakan adanya kesediaan berdialog dan menyelesaikan masalah dgn semangat musyawarah untuk mufakat,” ujar Din, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 23 November 2018.

Din pun berbagai pengalaman Indonesia yang berhasil mengembangkan dialog angg bahkan sudah berkembang menjadi dialog aksi, seperti yang diluncurkan bulan lalu, yaitu Kolaborasi Lintas Agama utk Perlindungan Hutan. Dalam forum yang bertujuan merumuskan rekomendasi buat Pemerintah Myanmar itu dibahas sejumlah isu dari pendidikan, pemuda, wanita, identitas, dan secara khusus masalah di Rakhine State. Khusus mengenai masalah di Rakhine State, kuat usulan untuk diberinya status warga negara bagi etnik Rohingya, dan melaksanakan repatriasi bagi pengungsi Rohingya yang berada di luar negeri.

Forum yg bermakna historis tersebut diprakarsai oleh Religions for Peace Myanmar, yg didukung oleh Religions for Peace International, dan Pemerintah Myanmar, serta dibuka langsung oleh Konselir Negara Daw Aung San Suu Kyi. Suu Kyi sendiri menyambut baik forum itu, dan menegaskan komitmen Myanmar untuk mengembangkan multikulturalisme, koeksistensi, dan toleransi. Daw Suu, demikian dia dipanggil, mengharapkan agar dalam forum tersebut dapat dicapai persamaan pemikiran di antara berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.

Advisory Forum ini akan berlanjut tahun depan untuk melanjutlan percakapan dan permufakatan tentang sejumlah isu krusial yang dapat mengganggu kerukunan dan keutuhan bangsa Myanmar. 



(FJR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id