Direktur PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal - (Medcom.id/Marcheilla Ariesta)
Direktur PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal - (Medcom.id/Marcheilla Ariesta)

Kemenlu RI Tegaskan Hanya Jadi Fasilitator dalam Pemilu

Internasional kemenlu pilpres 2019
Marcheilla Ariesta • 10 April 2019 16:00
Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak terlibat dalam kegiatan pemilihan umum di luar negeri. Kemenlu hanya mendukung pelaksanaan kegiatan pemilihan umum tersebut.
 
"Penyelenggara Pemilu di luar negeri adalah Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), bukan KBRI, KJRI atau KRI," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, Rabu, 10 April 2019.
 
Menurut Iqbal, PPLN dipilih dari unsur masyarakat Indonesia. Dia menambahkan, jika ada staf KBRI atau KJRI yany menjadi anggota PPLN atau KPPSLN, mereka dalam kapasitas pribadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iqbal menambahkan tugas KBRI atau KJRI dalam pemilihan umum ini hanya memfasilitasi dan memberi dukungan. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan seperti, peminjaman ruangan kantor PPLN dan tempat pemungutan suara (TPS).
 
"Di tahap awal, kita membantu membuka pendaftaran anggota PPLN, lalu menyampaikan nominasinya kepada KPU," kata Iqbal.
 
"Kita juga memfasilitasi bantuan komunikasi dengan KPU melalui kelompok kerja Pemilu Luar Negeri dan memberikan notifikasi atau bentuk komunikasi resmi lainnya dengan otoritas setempat," imbuh dia.
 
Iqbal menjelaskan, sejak awal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri merupakan bentuk perlindungan WNI. "Yaitu melindungi hak politik WNI," terangnya.
 
Karena itu, semua Perwakilan RI diminta memberikan dukungan penuh bagi PPLN. Retno meminta agar KBRI dan KJRI tetap menjaga prinsip netralitas, profesionalisme dan integritas.
 
Di luar negeri ada 3 metode pencoblosan yaitu Pos, Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS.
 
Untuk metode KSK dilakukan mulai tanggal 8-14 April. Untuk TPS, Peraturan membolehkan PPLN memilih antara tanggal 8 - 14 April sesuai dengan kondisi setempat.
 
Iqbal mengatakan, bahwa perhitungan suara serentak akan dilakukan pada 17 April 2019. "Penghitungan suara semua serentak pada 17 April 2019," pungkas Iqbal.
 
Baca:WNI di Luar Negeri Mulai Mencoblos untuk Pemilu 2019
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif