Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Hikmahanto: Prabowo Bisa Saja Dibolehkan Masuk ke AS

Internasional prabowo subianto
Willy Haryono • 30 Oktober 2019 07:05
Jakarta:Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Amerika Serikat. Muncul pertanyaan apakah Menhan Prabowo akan ditolak oleh pemerintah AS seperti pada saat hendak menghadiri wisuda putranya?
 
Satu hal yang pasti dibolehkan masuk tidaknya seorang warga asing ke AS -- meski mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan di suatu negara -- sangat bergantung pada kebijakan pemerintah AS.
 
"Ini merupakan kedaulatan AS yang tidak dapat diganggu gugat, sekalipun ada gugatan ke pemerintahan AS," kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 30 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gatot Nurmantyo pernah ditolak masuk ke AS meski mendapat undangan resmi dari pihak AS padahal Gatot Nurmantyo ketika itu adalah Panglima TNI.
 
Selanjutnya, Pemerintah AS bisa saja yang sebelumnya melarang seseorang masuk ke AS pada saat yang berbeda memperbolehkan. Alasan untuk ini salah satunya karena pemerintahan di AS berganti dari Partai Demokrat ke Partai Republik.
 
Partai Demokrat sangat mengedepankan HAM namun tidak demikian dengan Partai Republik.
 
Partai Republik akan membolehkan warga asing yang memiliki kedudukan sepanjang mereka mempunyai komitmen untuk menjaga kepentingan AS di negaranya, termasuk dalam memerangi terorisme.
 
Di samping itu, perlu juga diwaspadai bagi aparat militer atau mantan aparat militer yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata saat diperbolehkan masuk ke AS, bukannya tidak mungkin mendapat surat penggilan untuk menghadap ke Pengadilan di AS.
 
Panggilan menghadap pengadilan bisa saja atas dasar gugatan dari korban atau keluarga korban. Para korban atau keluarganya memang menantikan saat pejabat atau mantan pejabat itu datang ke AS.
 
"Pemerintah AS tentu tidak bisa menghalangi apa yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban. Ini karena masalah hukumnya bersifat perdata," sebut Hikmahanto.
 
Panggilan juga bisa dilakukan bila suatu negara menyatakan memilki yurisdiksi atas kejahatan internasional.
 
Sutiyoso di Australia pernah mendapat panggilan untuk menghadap ke pengadilan salah satu negara bagian di Australia karena keterlibatannya di Timor Timur. Padahal saat itu Sutiyoso sedang menjabat sebagai Gubernur DKI dan memperoleh undangan resmi dari mitra Australianya.
 
"Oleh karenanya bagi Menhan Prabowo bila hendak mengunjungi AS perlu dilakukan komunikasi antar Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk memastikan tidak ada penolakan," ungkap Hikmahanto.
 
"Penolakan saat kunjungan perlu dihindari agar tidak mengundang kehebohan publik di Indonesia yang akan memengaruhi hubungan kedua negara. Intinya jabatan resmi bukan jaminan bisa masuk ke AS," sambung dia.
 
Hikmahanto menambahkan, kalau Menhan Prabowo nantinya dibolehkan masuk ke AS, bukan berarti ia tidak akan dipanggil menghadap pengadilan AS bila ada gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan saat ia menjabat di lingkungan militer.
 
"Bila hal tersebut terjadi tidak ada pilihan lain untuk Menhan Prabowo segera meninggalkan AS," tutur Hikmahanto.
 
Akan lebih aman bila pertemuan Menhan Prabowo dengan mitranya dari AS dilakukan di Indonesia atau di negara ketiga yang Menhan Prabowo tidak dipermasalahkan oleh lembaga peradilan setempat.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif