Kompleksitas Isu Keamanan Maritim Pengaruhi Penegakan Hukum
Seminar Germany-Indonesia Strategic Dialogue di CSIS, Jakarta, Senin 5 November 2018. (Foto: Fajar Nugraha)
Jakarta: Keamanan maritim sangat penting untuk menjaga kesinambungan kehidupan di laut. Kejahatan di sekitar perairan menjadi bukti penegakan hukum laut sangat berpengaruh.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno menyebutkan ada kebingungan di negara ini. "Perairan kita kerap terjadi kejahatan. Setiap kali kita terkejut dengan kejahatan yang terjadi," ujar Melda dalam seminar Germany-Indonesia Strategic Dialogue di CSIS, Jakarta, Selasa 6 November 2018.

“Tetapi ini yang sedang kita upayakan untuk diatasi bersama. Melihat dari jumlah personel penegak hukum, situasinya jelas sangat kompleks," ucapnya.


Tetapi menurut Melda, saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berhasil membawa seluruh pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk duduk bersama dan memformulasikan strategi serta menentukan apa peran pemerintah untuk menegakkan hukum di laut. 

"Sekarang sudah ada niatan untuk membentuk pusat data pengawasan keamanan maritim. Kami membahas bagaiman pentingnya untuk menggunakan teknologi tersebut," imbuh akademisi yang kerap membahas hukum laut itu.

Sistem yang terintegrasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) itu membuat pengawasan memiliki arah yang jelas untuk diikuti. Dengan adanya sistem ini juga nanti akan ada koordinasi kuat melalui Bakamla dalam mengawasi keamanan maritim.

Salah satu isu yang menjadi pertanyaan dalam dialog ini adalah adanya manajemen kelautan di beberapa wilayah. Laut Arafuru menjadi salah satu contoh, di mana ada kolaborasi antara Indonesia, Australia dan Timor Leste.

Baca: Luhut: Indonesia Baru Bisa Rasakan 9% Potensi Ekonomi Maritim yang Besar

Kolaborasi ini sudah berlangsung lama. Penguatan kerja sama juga terus ditingkatkan terutama dari Australia, karena jelas uangnya lebih banyak. Meskipun pemecahan masalah belum sepenuhnya terjadi, tetapi setidaknya ada implementasi di mana semua pihak yang terlibat bersama mengurus wilayah tersebut. 

Selain itu, adapula manajemen konflik yang juga dapat dilihat dari Selat Malaka. Kerja sama antara negara yang bersinggungan sudah dilakukan. 

"Tetapi sepertinya kita perlu memperhatikan masalah lain selain perompakan. Seperti sampah yang dibuang di wilayah laut kita dan sepertinya tetanggan kita, Singapura, membiarkan hal tersebut," tutur Melda.

"United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) mengatakan negara yg bersangkutan untuk duduk bersama mengatasi masalah ini. Tetapi kebebasan navigasi menegaskan bahwa setiap negara terkait memungkinkan untuk memiliki aturan atau hukum untuk mencegah polusi di laut," imbuhnya.

Penegakan hukum dalam kemaritiman menjadi inti dari semua ini. Namun banyak pihak yang mengeluhkan rumit dan kompleksnya hukum laut.

Menurut Prof Dr Stefan Talmon dari Institute International Law University of Bonn, masalah hukum bisa dibuat sederhana. Tetapi ada satu hal penting yang pendorong penyederhanaan itu.

"Saya pikir hukum internasional sangatlah sederhana, tetapi masalahnya ada pada hukum domestik. Solusinya adalah pembuatan undang-undang dan pembentukan undang-undang itu memerlukan niat politik," ucap Talmon.

Pada intinya, kesederhanaan hukum laut adalah keinginan politik untuk membuat masalah hukum laut tidak menjadi jauh lebih kompleks seperti yang terjadi saat ini.



(WIL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id