Warga Korsel Bisa Tolak Wajib Militer Atas Dasar Keyakinan

Fajar Nugraha 01 November 2018 10:58 WIB
korea selatan
Warga Korsel Bisa Tolak Wajib Militer Atas Dasar Keyakinan
Prajurit Korea Selatan yang bertugas di zona demiliterisasi dua Korea. (Foto: AFP).
Seoul: Mahkamah Agung Korea Selatan (Korsel) memutuskan bahwa keyakinan moral dan agama adalah alasan yang sah untuk menolak dinas wajib militer negara itu. Keputusan itu mempunyai berimplikasi pada ratusan penolak wajib militer berdasarkan hati nurani.
 
Hampir 65 tahun setelah berakhirnya Perang Korea, hampir setiap pria Korea Selatan yang berbadan sehat antara usia 18 dan 35 tahun harus menyelesaikan sekitar dua tahun dinas militer.
 
Siapa pun yang menolak panggilan itu biasanya berakhir di penjara selama 18 bulan, dan sekitar 19.000 penentang hati nurani telah dipenjarakan sejak tahun 1950. Sebagian besar dari mereka merupakan berasal kalangan Saksi-saksi Yahwe.
 
Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan bersalah dari seorang kelompok penentang hati nurani pada Kamis 1 November. Setelah berbulan-bulan pengadilan konstitusi berlangsung, keluar putusan yang menentukan bahwa pihak berwenang harus memberikan alternatif bagi dinas militer.
 
Dalam kasus Kamis, seorang Saksi Yahwe yang diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya Oh dipanggil ke dinas militer pada tahun 2013 tetapi menolak. Dia kemudian mengajukan kasusnya ke pengadilan namun dinyatakan bersalah, dan kalah dalam banding awal ke pengadilan tinggi.
 
"Ini adalah pendapat mayoritas dari mahkamah agung bahwa keberatan hati nurani adalah alasan yang sah (untuk menolak wajib militer)," kata Hakim Ketua Kim Myeong-su, seperti dikutip AFP, Kamis 1 November 2018.
 
Menghukum para penolak hati nurani "karena menolak wajib militer atas dasar keyakinan agama, dengan kata lain, kebebasan hati nurani, dianggap sebagai penghambat yang berlebihan terhadap kebebasan hati nurani seseorang," tambahnya.
 
Keputusan itu membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya 14 tahun yang lalu. Menurut Saksi-Saksi Yehuwa, lebih dari 900 kasus serupa tertunda dalam sistem peradilan Korea Selatan, dengan 96 orang lainnya saat ini menjalani hukuman penjara karena tidak memenuhi tugas mereka.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id