Ilustrasi tenaga kerja Indonesia (TKI). Foto: Antara
Ilustrasi tenaga kerja Indonesia (TKI). Foto: Antara

Sinergi Diplomasi Perlindungan Bebaskan TKI dari Hukuman Mati

Internasional tki hukuman mati perlindungan wni
Melalusa Suthira • 24 September 2019 18:46
Banda Aceh: Beberapa tahun terakhir, media kerap santer menyiarkan berita mengenai keberhasilan pemerintah dalam membebaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang terjerat hukuman mati. Capaian tersebut salah satunya adalah berkat tangan dingin Muhibuddin, mantan Atase Hukum KBRI Riyadh yang kini menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Aceh.
 
Di antara keterlibatannya dalam mengupayakan pembebasan TKI yang terjerat hukuman mati (hukum pidana qisas) di Arab Saudi, pakar hukum Islam tersebut berhasil membebaskan Satinah Binti Jumadi Amad dari ancaman hukuman mati dengan membayar diyat (denda) sebesar SR7 juta atau sekitar Rp 21 miliar. Satinah pun berhasil dipulangkan ke Indonesia dengan selamat pada 2015 setelah mendekam dibalik jeruji besi sejak tahun 2007.
 
Muhibuddin kemudian menjelaskan upaya diplomasinya dalam membebaskan TKI yang terancam hukuman mati. Menurutnya hal tersebut dapat tercapai berkat kerja sama dengan tim, baik dengan KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), maupun Kementerian Luar Negeri. Menurutnya beragam kasus hukum yang ditanganinya memiliki kompleksitasnya tersendiri, sehingga tidak mungkin bila hanya menggunakan satu patron saja dalam menyelesaikannya. Muhibuddin pun berbagi peran dengan konsuler, di mana ia selaku atase hukum berfokus pada aspek yuridis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Itu adalah kerja tim bersama teman-teman Kemlu, juga di direktorat PWNI-nya. Pak Dubes dan teman-teman di KBRI. Kalau di Indonesia Pak Jaksa Agung dan Bu Menlu berkoordinasi luar biasa untuk perlindungan WNI ini. Jadi proses mitigasi dan memitigasi memang harus bersama-sama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, khususnya kasus hukuman mati yang berkenaan dengan qisas,” terang Muhibuddin saat dihubungi Media Indonesia, 22 September.
 
Lebih lanjut Muhibuddin menerangkan bahwa konstitusi hukum di Saudi memberikan hak khusus penuh kepada ahli waris atau keluarga korban pembunuhan dalam memberikan maaf (tanazul) bagi pelaku, yang menjadi kunci yang dapat membebaskan WNI yang didakwa qisas. Untuk itu, ia berupaya melakukan pendekatan semaksimal mungkin kepada pihak keluarga korban. Meskipun, sambungnya, tidak semua ahli waris mau memberikan maaf dengan atau tanpa pembayaran uang diyat (denda/ganti rugi).
 
“Jadi dalam konteks seperti ini memang pendekatan ke keluarga harus dilakukan, yang bisa membebaskan si pelaku dari eksekusi hukuman mati hanyalah keluarga ahli waris dari si korban, orang lain tidak bisa, sekalipun raja. Itu sudah hukum yang berlaku di Saudi,” jelasnya.
 
Selain melakukan pendekatan ke pihak keluarga korban, Muhibuddin mengaku berupaya juga melakukan pendekatan melalui kabilah. Ia mengatakan kabilah memiliki posisi yang strategis dalam menentukan figur atau tokoh demi terbukanya pintu maaf oleh ahli waris. Tak sampai di situ, Muhibuddin berupaya terus mencari celah dengan mencoba berkomunikasi dengan hakim selepas jalannya sidang dengan taraf yang terbatas.
 
“Setelah sidang saya coba ngomong sama hakimnya, memang kita itu terbatas karena kita diplomat tidak bisa sembarangan juga masuk mencampuri sistem peradilan tapi kalau hakimnya berkenan kita akan tanya,” tukasnya.
 
Lebih lanjut, upaya mengantongi maaf dari ahli waris juga ditempuh dengan bekerjasama melalui komisi rekonsiliasi milik pemerintah setempat, yang memediasi antara ahli waris dengan keluarga dari pelaku. Selain itu, ia juga berkoordinasi secara intensif dengan pengacara Arab yang disiapkan oleh KBRI dan Kemlu sebagai mitra dalam mendampingi kasus-kasus TKI yang tersangkut kasus hukum di Saudi.
 
Pendekatan Muhibuddin, ia lakoni langsung dengan berkomunikasi dengan pihak aparat setempat dan menyambangi penjara secara intensif guna berdiskusi dengan TKI yang tersangkut kasus hukum di Saudi. Melalui pendekatan yang humanis, ia berusaha mendampingi dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada TKI yang tersangkut kasus hukum agar dapat memberikan keterangan secara yuridis pada saat jalannya persidangan.
 
“Kita kunjung ke penjara, lakukan wawancara, kita letakkan posisi dia sebagai subjek juga yang punya hak untuk membela diri. Kita dampingi dalam proses persidangan mana yang perlu atau tidak menghire lawyer, karena saya tidak bisa beracara kan tidak boleh beracara langsung, cuma bisa mendampingi saja,” tutur Muhibuddin.
 
Terkait tingginya pembayaran diyat, Muhibudidin mengaku proses negosiasi akan sangat bergantung pada jenis kasus. Bahkan, lanjutnya, ada yang alot hingga memakan waktu bertahun-tahun untuk melakukan negosiasi. Meskipun demikian Muhibuddin menceritakan tak semua ahli waris mensyaratkan pembayaran diyat ketika memberikan maaf bagi pelaku. Untuk itu, ia menuturkan pendampingan kasus hukum yang WNI yang terancam hukuman mati harus sebisa mungkin dilakukan sejak awal kasus.
 
Sedikitnya telah sepuluh kasus pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati ketika ia menjabat sebagai atase hukum pada tahun 2014 hingga 2018. Ia menceritakan hambatannya selama melakukan pendampingan hukum ialah karena faktor geografis daratan Arab yang sangat luas dan banyak WNI yang dokumen keimigrasiannya tercerabut, sehingga menyulitkan dalam mengindentifikasi kasus hukum WNI untuk kemudian dilakukan pendampingan.
 
Ia pun mengajak kepada segenap WNI untuk menyikapi sistem hukum di Saudi dengan arif. Menurutnya, ketika terjadi eksekusi bukan berarti pemerintah Saudi semena-mena ingin mengeksekusi pelaku, melainkan hukum qisas merupakan hukum yang setimpal apabila seseorang telah menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga bisa saja hukuman tersebut menjerat antar WNI sekalipun yang memang berada di Saudi. Muhibuddin menjelaskan proses penyidikan untuk menetapkan penjatuhan hukum qisas pun dilakukan melalui proses yang cukup panjang.
 
“Mungkin karena selama ini yang jadi korbannya (pembunuhan) orang Saudi sehingga kita demolah ke kedutaan Saudi seolah-olah Pemerintah Saudi kejam,” imbuhnya.
 
Menanggapi capaian tersebut Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menyebutkan dalam kurun waktu lima tahun sejak 2014, sedikitnya sudah 296 kasus WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati.
 
Capaian tersebut, diakui Judha berkat respon tanggap PWNI bersama dengan pihak KBRI maupun KJRI dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus-kasus WNI yang terjerat hukum di luar negeri. Bahkan secara maksimal, PWNI memberikan penjelasan kepada pihak keluarga WNI yang tersangkut kasus hukum hingga mempertemukannya dengan WNI yang bersangkutan.
 
“Kami dari pusat pemerintahan juga melakukan family engagement. Kami dalam beberapa kasus melakukan family reunion mempertemukan dengan keluarga yang ada di Indonesia, jadi kita bawa ke sana. Kita upayakan ketika memungkinkan,” ujar Judha saat dikonfirmasi, Senin 23 September.
 
Senada dengan Muhibuddin, Judha pun mengajak kepada WNI di luar negeri untuk menghormati sistem hukum setempat yang berlaku. Ia meluruskan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum guna memastikan WNI di luar negeri mendapatkan hak-haknya secara adil di peradilan setempat, seperti mendapatkan pendampingan hukum, pengacara, penerjemah, dan lainnya.
 
“Yang kita lakukan adalah pendampingan hukum untuk melindungi hak-hak yang bersangkutan dalam proses hukum setempat, bukan memberikan imunitas dalam artian membebaskan dari segala tuntutan hukum. Karena setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan tentu ada konsekuensi hukum,” imbuhnya.
 
Pemerintah pun, lanjut Judha, aktif memfasilitasi penggalangan dana ketika ada TKI di Saudi yang terancam hukum qisas dan dituntut diyat karena dituduh melakukan pembunuhan. Untuk itu Judha menegaskan pentingnya upaya pencegahan melalui sosialisasi atau pelatihan pemahaman hukum setempat yang akan dituju oleh WNI. Di mana, meskipun telah membebaskan ratusan WNI di luar negeri dari hukuman mati, saat ini terdapat 20 kasus baru WNI lainnya yang masih terancam hukuman mati.
 
“Upaya pencegahan itu yang paling penting dan paling efektif kalau diadakan di Indonesia sebelum berangkat. Sebaik apapun kinerja kita untuk membebaskan, tapi ketika kasusnya bermunculan terus ya secara umum jadi tidak efektif,” pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif